Connect with us

9info.co.id – Dirut Pollux Habibie, Janto mengakui kurangnya sarana penunjang di apartemen itu. Kata dia, pembangunan fasilitas di apartemen ditunda karena karena adanya pandemi Covid-19.

Meski demikian, pihaknya berjanji semua sarana yang dinginkan konsumen akan rampung pada pertengahan tahun 2023. “Ini akan rampung April – Mei 2023,” ujar Janto.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono menyesalkan hal ini menjadi keluhan para pemilik unit.

Menurutnya, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apartement hanya sebatas formalitas sebab fasilitas penunjang di apartemen itu masih belum memadai.

“Kita akan berkoordinasi kembali dengan pihak yang menerbitkan sertifikat laik fungsinya,” ujarnya.

Ia menilai, penerbitan SLF apartemen tak dibarengi dengan pengecekan langsung di lapangan. Para konsumen yang sudah melakukan pembelian pun merasa tertipu

DPRD juga akan mengecek administrasi untuk mencocokkan surat-surat yang sudah keluar dengan kondisi yang ada di lapangan.

“Kami juga akan koordinasi soal tera lif itu karena ini sangat penting kita akan koordinasi dengan pemadaman kebakaran terkait alat pemadam. Kita juga akan sidak untuk cari tahu apakah sertifikat itu sudah sesuai dengan yang ada di lapangan,” kata dia.

Dalam RDP itu, pihaknya juga menjelaskan soal biaya operasional yang selalu diikuti oleh pihak developer kepada pemilik unit apartemen yang tak jelas diperuntukkan untuk apa.

“Nanti kita minta biaya argo atau operasional itu bisa dikonversikan karena mereka bayar tiap bulan tapi fasilitas belum juga dibangun,” pungkasnya. (Tim)

 

 

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan,” ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” pungkasnya. (DN)

Continue Reading

Berita Lain