Connect with us

9info.co.id – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan Koordiansi Dakwah Islam (BKDI) BP Batam menyambangi Masjid Masjid Sabilil Huda, Tanjung Uncang dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1444 H, Selasa (11/4/2023) sore.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi dan harapan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, agar di bulan suci Ramadan ini, BP Batam Bisa lebih mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

Kepala Bidang Data dan Informasi, selaku Sekretaris Panitia Ramadhan BP Batam, Nova Ridwanullah mengatakan, kunjungan ke Masjid Sabilil Huda ini merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadhan yang telah dilaksanakan BKDI BP Batam mulai 27 Maret 2023 lalu.

Kegiatan ini, lanjut Nova, sudah masuk dalam kegiatan minggu terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Harapan kami dari kunjungan ini bisa memperkuat silaturahmi. Selain itu juga, untuk menguatkan keimanan kita dan kepedulian kita kepada sesama,” katanya.

Nova mengakui, banyak masyarakat di Batam yang membutuhkan perhatian. Sehingga, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, BKDI BP Batam menyalurkan bantuan untuk operasional masjid dan santunan kepada anak yatim disekitar masjid.

Adapun untuk pemberian santunan anak yatim dan operasional masjid ini dikumpulkan melalui infaq dan sedekah dari pegawai BP Batam.

“Diharapkan kedepannya kita bisa lebih banyak lagi melakukan kegiatan seperti ini. Tentu, harapan kami dari rekan-rekan di BP Batam, bisa dapat lebih besar lagi sedekahnya sehingga kita bisa terus menyambung silaturahmi,” imbuhnya. ( Tim )

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan,” ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” pungkasnya. (DN)

Continue Reading

Berita Lain