Connect with us

9info.co.id – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menghadiri konsinyering Komisi VI DPR RI di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (29/5/2023).

 

Adapun konsinyering ini membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam, di tahun anggaran 2024.

 

Muhammad Rudi hadir didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam beserta pejabat tingkat II di lingkungan BP Batam.

 

Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Muhammad Sarmuji.

 

Muhammad Rudi mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sementara tema Prioritas Nasional Dua (PN 2) adalah, “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keksen jangan dan Menjamin Pemerataan”.

 

Sejalan dengan tema RKP dan PN 2, maka tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2024 adalah, “Pemulihan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur”.

 

“Tema ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, yang difokuskan pada pengembangan 4 sektor prioritas. Mulai dari industri manufaktur, industri jasa, pengembangan pariwisata, dan pengembangan logistik,” ujar Muhammad Rudi.

 

Ia melanjutkan, sejalan dengan tema “Pemulihan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur”, akan ada 5 sasaran strategis BP Batam yang akan dicapai di tahun 2024 mendatang.

 

Sasaran tersebut meliputi, meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam; meningkatnya sarana prasarana infrastruktur pendukung investasi; meningkatnya kualitas pelayanan perizinan; optimalisasi pemanfaatan aset BLU; dan meningkatnya pengelolaan organisasi BP Batam.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Komisi VI yang selalu memberi dukungan atas pengelolaan anggaran dan pembangunan yang kami lakukan. Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja secara lebih baik dalam membangun Batam, demi terciptanya kawasan Batam yang makin maju,” imbuhnya. (Nat)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.

Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.

“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.

Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.

Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.

“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.

“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.

Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain