9info.co.id – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH bersama Forkopimda menyambut Kunjungan Kerja Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumut, Jum’at (13/5/2022)
Kehadiran Kabarharkam Polri tersebut dalam rangka kegiatan Supervisi serta Asistensi kesiapan Pengamanan Destinasi Pariwisata Super prioritas Danau Toba. Beliau di dampingi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra beserta rombongan.
Dalam menyambut kehadiran Kabaharkam, tokoh adat Simalungun melalui Partuha Maujana Simalungun (PMS) menyematkan seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Komjen Pol Arief Sulistyanto yang disaksikan oleh Bupati Simalungun dan Forkopimda, selanjutnya penampilan tarian Simalungun yang dibawakan oleh putri-putri cantik Simalungun dari sanggar pondok kreatif parapat.
Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan selamat datang kepada Komjen Arief Sulistyanto bersama rombongan. “Semoga kehadiran bapak bersama rombongan di daerah kami ini membawa berkah bagi Simalungun khusus pariwisata di Danau Toba,”ucap Bupati.
“Seperangkat pakaian adat Simalungun yang kami berikan merupakan bentuk penghormatan kami, pemerintah dan masyarakat Simalungun atas kehadiran Komjen Pol Arief Sulistyanto, semoga bapak di berikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya,”kata Bupati menambahkan.
Selanjutnya Bupati Simalungun serta Komjen Arief Sulistyanto beserta rombongan menikmati pemandangan Danau Toba dari atas ketinggian balkon hotel Niagara serta berfoto bersama dengan latar belakang panorama suasana Danau Toba yang indah dan asri.
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro (Karo) Perencanaan Umum dan Anggaran (Rena) Polda Sumut dalam paparannya menyampaikan bahwa latar belakang pengamanan adalah Berdasarkan Perpres 81 tahun 2014, dimana ditetapkannya Danau Toba sebagai kawasan super prioritas, pembangunan pariwisata nasional dan juga di tetapkan UNESCO sebagai Toba Caldera Unesco Global Geopark.
Dikatakan, Polri sebagai lembaga yang tugas pokoknya memelihara Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melindungi mengayomi dan melayani masyarakat. Pada program prioritas Kapolri menetapkan dalam 9 program yaitu menjamin keamanan program prioritas Nasional melalui 10 lokasi destinasi pariwisata sebagai bentuk penguatan ketahanan ekonomi.
“Dan kami menyiapkan dan membetuk Polisi kawasan Pariwisata dalam pengamanan kawasan super prioritas Danau Toba,”sebut Karo Rena.
Sementara itu, Kabaharkam dalam sambutannya menyampaikan bawah sinergitas pemerintah daerah dan Polri merupakan Modal bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata di daerah.
“Di harapkan sinergitas antara Polri dan pemerintah daerah mampu memanfaatkan alam ini dengan baik agar kita dapat menikmati sampai anak cucu kita. Jika ini di kelola dengan baik ini tidak akan habis, akan banyak manfaat yang kita dapat. Maka tugas kita menjaga dan merawat nya agar dapat mensejahterakan rakyatnya,”sebut Kabaharkam.
“Kemudian bagaimana kita minimalisir Hakekat Ancaman, seperti bencana alam dan ulah manusia nya. Bagaimana kita bisa menjamin keselamatan pengunjung dalam rencana konsep pengamanan yang akan kita laksanakan,”jelas Kabaharkam.
Lebih lanjut Kabaharkam menyampaikan terkait dengan fasilitas dan sikap manusia dalam melihat fasilitas yang disediakan. “Ini harus ada sinergitas atara pemerintah daerah dan pihak keamanan Polri, dan bukan sekedar tanggungjawab Kadis Pariwisatanya,”sebut Kabaharkam.
“Kita juga harus menjaga budayanya, namun kita juga memerlukan pemahaman bagiman wisatawan itu faham atas budaya yang kita tampilkan agar tidak ada kesalahan dalam penyampaian bahasa,”imbuh Kabaharkam.
Kabaharkam selanjutnya menyampaikan, faktor yang harus di perhatian adalah manusianya, seperti skiminning dan pencuri serta kejahatan lainya yang merugikan wisatawan. Diharapkan dapat dibentuk polisi kawasan wisata agar dapat memberikan manfaat banyak bagi kawasan prioritas Danau Toba dalam memberikan pengamanan dan pelayanan menuju kawasan pariwisata nasional.
“Dan kita berharap ini akan menjadi lebih baik dan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat nya,”pungkas Kabaharkam.
Menyikapi tentang keamanan kawasan pariwisata, Bupati mengatakan keamanan merupakan harga mati, jadi perlu sinergitas pemerintah daerah dengan Polri dalam hal ini. “Bagaimana ini dapat menjamin keamanan dan bagaimana para wisatawan yang akan hadir di kawasan pariwisata super prioritas ini dapat menikmati keindahan yang tersaji di Danau Toba ini,”kata Bupati.
Tampak juga hadir di acara itu para Kepala Daerah yang ada di kawasan wisata Danau Toba. (mat)
Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja
9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.
Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.
“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.
Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.
“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.
“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.
Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.
“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.
“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.
“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.
Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)