Connect with us

9info.co.id -Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, bertemu dan berdiskusi soal percepatan pembangunan infrastruktur jalan, wisata dan pertanian bersama Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, Jum’at (10/6/2022)

Pada kesempatan diskusi itu, Bupati memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Simalungun, namun belum maksimal bisa dikembangkan karena faktor minimnya sarana infrastruktur.

Bupati mengungkapkan Kabupaten Simalungun memiliki potensi sangat luar biasa, baik potensi pertanian holtikultura, hingga potensi wisata. Bupati mencontohkan, potensi hasil pertanian jahe, jeruk, padi dan holtikultura lainnya, mampu mendominasi pasar di Sumatera Utara.

Begitu juga dengan potensi wisata, lanjut Bupati, sangat prospek untuk dikembangkan dan di senergikan dengan Program Pemerintah Pusat yakni Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Apalagi, bila suluruh jalan di pesisir pantai Danau Toba Simalungun, bisa terkoneksi dengan baik, maka pesisir pantai Danau Toba Simalungun, tidak kalah indah dengan daerah lainnya

Bupati mengaku, potensi luar biasa di sektor pertanian dan wisata di Simalungun, selama ini belum maksimal dikembangkan, karena sarana pendukung khususnya infrastruktur jalan belum secara keseluruhan baik, dan masih banyak kondisi rusak.

Untuk itu, Bupati mengatakan, Pemkab Simalungun sangat memerlukan dukungan dari pihak KSP untuk berkoordinasi intens dengan kementerian yang bisa mempercepat perbaikan infrastruktur di Simalungun, khususnya infrastruktur jalan, pertanian dan pariwisata.

Bupati menambahkan, khusus untuk infrastruktur jalan penghubung daerah wisata, titik ruas jalan yang perlu dan segera dilakukan penanganan yakni perbaikan jalan tembus Simpang Bage-Haranggaol-Tigaras-Sipolha. Jalan tersebut, merupakan jalan lingkar dalam pesisir Danau Toba Simalungun yang nantinya terkoneksi dengan jalan negara.

“Simalungun memiliki pesisir pantai terpanjang di Kawasan Danau Toba. Bila jalan penghubung wisata di pesisir pantai diperbaiki maksimal, sudah tentu akan mendukung program KSPN Danau Toba,” pungkas Bupati.

“Kami bersedia intens melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah pusat. Ini semua, untuk kepentingan masyarakat. Bila infrastruktur jalan baik. Maka ekonomi masyarakat akan semakin meningkat. Dan harapan kami, KSP dapat memberi perhatian khusus,” tambah Bupati.

Sementara itu Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Febry Calvin Tetelepta, menyikapi paparan RHS, berjanji mendorong Kementerian teknis untuk mengalokasikan bantun dana pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Simalungun.

“Ini segera kita tindaklanjutk. Kita segera undang rapat para menteri teknis dan dirjennya, untuk duduk bersama dengan Pemkab Simalungun membahas teknis realiasi percepatan pembangunan di Simalungun,” kata Febry.(Sim)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Ketua Maujana Bandar Nagori Bantah Tudingan Penyalahgunaan BLT: “Semua Sesuai Musyawarah dan Berita Acara”

Ketua Maujana Bandar Nagori Bantah Tudingan Penyalahgunaan BLT Semua Sesuai Musyawarah dan Berita Acara

9info.co.id | SIMALUNGUN – Ketua Maujana atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nagori Bandar Nagori, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Tuahmin Purba, membantah keras tudingan penyunatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2024 yang dialamatkan kepada Pangulu Nagori (Kepala Desa) Rudi Amdani Damanik.

Menurut Tuahmin, pemberitaan di beberapa media online yang menyebut bahwa Kepala Desa telah menyunat BLT hingga Rp79.155.000 tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia bersama anggota Maujana lainnya sangat menyayangkan berita yang dinilai menyudutkan itu.

“Bagaimana mungkin Kades kami disebut melakukan penyunatan, sementara kami dari BPD terus memantau pembagian BLT oleh bendahara desa dan Gamot (Kepala Dusun),” ujar Tuahmin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (17/03/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembagian BLT dilakukan dalam tiga periode dengan pengawasan ketat dari BPD. Pada pembagian pertama bulan Juni, dirinya langsung memonitor prosesnya. Selanjutnya, periode kedua (Juni-September) diawasi oleh Wakil Ketua BPD, Suardi Sipayung, sedangkan periode ketiga (Oktober-Desember) dipantau oleh Sekretaris BPD, Setiadin Purba.

Lebih lanjut, Tuahmin mengungkapkan bahwa perubahan jumlah penerima BLT dari 50 orang menjadi 75, lalu bertambah menjadi 86, hingga akhirnya mencapai 89 penerima bukanlah keputusan sepihak.

“Semua itu berdasarkan permohonan warga yang merasa layak menerima BLT, kemudian dibahas dalam musyawarah desa dan disetujui oleh 50 penerima awal untuk berbagi dengan warga lain. Keputusan ini juga sudah tercantum dalam berita acara,” jelasnya.

Ia pun mengaku heran dengan pemberitaan yang menuding Kepala Desa melakukan pemotongan.

“Malu saya, Kades tidak pernah ikut dalam setiap pembagian, tapi disebut menyunat BLT. Saya juga sempat ditelepon oleh seorang wartawan yang mempertanyakan hal ini, dan saya tegaskan bahwa BPD selalu mengawasi proses pembagian. Jadi bagaimana mungkin ada penyunatan?” katanya.

Sementara itu, Bendahara Desa Bandar Nagori, Jhon Tuah Ridhol Purba, menjelaskan secara rinci bahwa dalam periode pertama, 50 penerima awal setuju berbagi kepada 25 warga tambahan, sehingga total penerima menjadi 75 orang dengan masing-masing mendapatkan Rp1 juta.

Pada periode kedua, jumlah penerima bertambah menjadi 86 orang, sehingga setiap orang menerima Rp697 ribu. Kemudian, pada periode ketiga, penerima meningkat menjadi 89 orang, dengan nominal pembagian Rp505 ribu per orang.

“Semua ini sudah melalui kesepakatan bersama dan ada dokumentasi serta berita acara yang menjelaskan bahwa 50 penerima awal bersedia berbagi kepada warga lain. Laporan pertanggungjawaban juga tetap sesuai ketentuan,” ungkap Jhon.

Ia menambahkan, total anggaran BLT tahun 2024 sebesar Rp180 juta langsung masuk ke rekeningnya sebagai bendahara, dan proses pencairan serta penyalurannya dilakukan secara transparan.

Dengan adanya klarifikasi ini, Tuahmin Purba berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. “Kami pastikan bahwa BLT dibagikan sesuai dengan hasil musyawarah dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (DN).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain