Connect with us

9info.co.id – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda AD Purba mengikuti sosialisasi pencanangan bersama untuk penyandang disabilitas melalui pendataan, perekaman, penerbitan, dokumen kependudukan secara virtual zoom di Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus (RRABK) Kabupaten Simalungun Jln Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (14/4/2022).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dari Dinas Catatan Sipil Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom meeting untuk wilayah Dinas Catatan Sipil se-Wilayah Sumatera Utara.

Secara virtual terlihat giat sosialisasi itu dibuka oleh Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial didampingi oleh Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.

Di Kabupaten Simalungun giat sosialisasi tersebut juga di hadiri oleh Kadis Kesehatan Edwin Tony SM Simanjuntak, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Wahyuni, Kadis Sosial Sakban Saragih, Kaban Kesbangpol Arifin Nainggolan, Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga, Plt Kadis Dukcapil Tiarli Sinaga, Plt Kadis Kominfo SML Simangunsong, Plt Kadis DPPKB Gimrot Sinaga, Camat Siantar Eduward FH Girsang dan Kepala BPJS Kesehatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda AD Purba didampingi Plt Kadis Kominfo SML Simangunsong dan Plt Kadis Dukcapil Tiarli Sinaga usai mengikuti virtual zoom menjelaskan bahwa bersamaan sosialiasi ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penyandang disabilitas.

“Untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Simalungun saat ini kita berikan pelayanan administrasi kependudukannya lebih kurang 33 orang. Dan selanjutnya Dinas Capil bersama OPD terkait akan melakukan pelayanan di setiap sekolah-sekolah termasuk PAUD,”kata Sarimuda.

Selanjutnya, Sarimuda menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan terhadap penyandang disabilitas juga diikuti peserta dari kota Siantar, Kabupaten Asahan, Batubara dan Binjai. “Kehadiran mereka kemari khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan berkebutuhan khusus,”pungkas Sarimuda.

Selanjutkan Sarimuda menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun melalui Dinas Pendidikan akan membantu RRABK untuk dijadikan sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga kedepan diharapkan SLB ini menjadi sarana lebih baik untuk anak penyandang disabilitas.

Selain memberikan pelayanan administrasi kependudukan, Pemkab Simalungun juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga penyandang disabilitas yang koordinir oleh Ketua RRABK Erlina Sinaga.

Sementara itu, Ketua RRABK Erlina Sinaga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Simalungun yang telah membantu fasilitas untuk RRABK dan membantu dalam penerbitan administrasi kependudukan untuk penyandang disabilitas.

“Kami juga masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam peningkatkan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas agar mereka juga menjadi bagian anak bangsa yang perlu mendapat perhatian,”ucap Erlina.(pur)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

IWARAS Desak Pemkab Simalungun Tidak Bungkam dalam Tragedi Banjir Bandang di Binanga Bolon

LOKASI BENCANA

9Info.co.id | SIMALUNGUN – Ikatan wartawan asal Simalungun meminta Pemkab Simalungun telusuri penyebab banjir bandang yang melanda dusun Binanga Bolon, Nagori Purba Pasir Haranggaol Horisan Simalungun.

Menurut hasil investigasi dan penelusuran tim IWARAS terkait tragedi Banjir bandang yang merugikan warga Nagori Purba pasir Binanga bolon. Tragedi tersebut menelan kerugian yang tidak ternilai harganya. Sebab akibat kejadian tersebut sampai memporak porandakan tulang belulang sebanyak 23 kuburan keluarga binanga bolon, 2 unit rumah warga serta tanah perladangan dan bangunan desa yang di lahap banjir bandang tersebut.

Menurut keterangan warga pada hari kejadian itu hari cerah tanpa hujan,badai dan gempa. bakan disaat tragedi itu,  warga langsung terjun mencari hulu jejak air t, karena mereka penasaran , dan sebelum nya pun warga telah menduga banjir bandang itu bersumber dari bendungan yang dibangun oleh JD Damanik warga tigarunggu itu yang diduga jebol, dan ternyata temuan itu benar Kalau bendungan tersebut sudah jebol dan longsor.

BENDUNGAN

“Kami masih sempat menyaksikan sisa air bendungan yang masih tersisa dan mengalir, air tumpah jutaan kubik tanpa hujan”, ungkap warga.

Menyikapi kejadian yang sudah empat bulan berlalu. Ikatan wartawan asal Simalungun  ( IWARAS ) mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun  agar tidak bungkam terkait permasalahn yang merugikan masyarakat tersebut. Seharusnya Pemerintah bisa memahami Falsafah Simalungun “HABONARON DO BONA “. Tegas Henri Dens Simarmata.SH., Penasehat hukum IWARAS.

Henri juga menambahkan, pihak pihak terkait seharusnya bisa memahami dan mengerti bahwa tragedi tersebut menyimpan luka yang dalam bagi keluarga yang terdampak.

“Simalungun punya Adat dan tradisi yang kental. Kita tau bahwa Tradisi itu adalah menghormati yang hidup dan leluhur. Artinya setiap Insan mempunyai program untuk menghormati leluhur nya melalui ziarah bahkan membangun tugu untuk menaikkan tulang belulang leluhurnya. Kini semua kan sudah tiada akibat tragedi yang terjadi.  diduga kelalaian JD Damananik yang kurang memperhitungkan dampak bangunan tanggul raksasanya  jebol dan mengakibatkan banjir bandang terjadi”, imbuhnya.

“Untuk itu Ikatan wartawan asal Simalungun ( IWARAS ) mendesak Pemkab Simalungun dan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti dugaan kelalaian JD.Damanik yang membangun tanggul tersebut yang akhirnya berdampak dan merugikan orang lain”, pintanya.

HENRI DENS SIMARMATA - IWARAS

HENRI DENS SIMARMATA.SH –  Bid.Hukum IWARAS

IWARAS serta warga akan terus memantau langkah dan sanksi yang akan di berikan dinas terkait kepada pengelola tanggul tersebut. Menurut keterangan warga yang enggan di sebut namanya bahwa sebagian besar warga telah di iming imingi dengan janji janji manis dari pemerintah melalui pihak kantor kecamatan dan dinas terkait pemerintah kabupaten Simalungun, namun hingga kini tidak pernah di realisasikan.

“Dasar kami mempertanyakan ini tentulah karena masalah waktu yang sudah cukup lama, sudah berjalan 4 bulan kejadian, namun hingga kini belum jelas hasil investigasi dan pengungkapan fakta penyebab terjadinya banjir bandang”, tambah henri.

Lebih ironisnya,  dari pantauan IWARAS  sampai saat ini JD Damanik ( UD.DAMANIK ) masih tampak duduk manis dan merasa  tidak bersalah atas kejadian tersebut. padahal sesuai dengan fakta hukum yang di analisa IWARAS, pelaku diduga telah melanggar  pasal 205 KUHP pasal 243 UU 1/2003,  pasal 359 KUHP,  pasal 474 ayat ( 3 ) , pasal 360 – 361 KUHP dan pasal 474 UU ( 1 ) dan ( 2 ) jo pasal 475 UU 1/ 2003 yakni : CULPA tentang kelalaian, kealpaan.

Hingga berita ini di tayangkan, belum ada keterangan dari pihak UD.Damanik, dan dinas terkait Pemkab Simalungun. ( HS). (Bersambung)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain