Connect with us

9Info.co.id.SIMALUNGUN- Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan melakukan pertemuan silahturahmi pimpinan perusahaan BUMN, Swasta dan para pengusaha lokal di Kabupaten Simalungun dalam rangka semangat Marharoan Bolon (bergotong royong)bertempat di Niagara hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (10/3/22)

Dalam pertemuan itu, Bupati Simalungun menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat luar biasa dimana semua stakeholders terutama para pimpinan perusahaan baik BUMN, Swasta maupun Pengusaha Lokal yang ada di wilayah Simalungun hadir dalam pertemuan silahturahmi tersebut.

”Kami memang mengakui, Pemkab Simalungun tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan sinergitas, kolaborasi dari semua pihak termasuk para pimpinan perusahaan yang ada di daerah ini. Saya kira Ini merupakan awal yang baik kedepan untuk membawa Simalungun yang lebih baik, karena dalam pertemuan ini saya lihat begitu antusiasnya para pimpianan perusahaan, punya kepedulian buat Simalungun,”kata Bupati.

Selanjutnya, terkait dengan pemberian izin terhadap pengusaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Simalungun, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun melalui instansi terkait akan mengambilkan langkah terobosan agar dapat bersinergi dengan perusahaan berupa bimbingan, pembinaan maupun berupa arahan apa yang diperlukan oleh perusahaan.

“Pemkab Simalungun membuka pintu lebar-lebar dan memberikan regulasi kemudahan kedepan agar investor tertarik untuk menanamkan investasi yang lebih besar lagi di Simalungun. Mari sama-sama kita bangun Simalungun untuk kesejahteraan masyarakat,”terang Bupati.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan, Bupati mengharapkan, adanya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Simalungun, terutama dari sektor PBB.

“Saya berharap tahun ini ada peningkatan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat Simalungun, karena masih banyak PBB yang belum tersentuh selama ini termasuk juga dalam hal penyempurnaan pajak,”kata Bupati sembari mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, karena dari pajaklah pembangunan dapat terlaksana.

Disamping itu, Bupati juga berharap kepada para media untuk turut memberikan masukan maupun saran kepada pemerintah melalui koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Simalungun.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Simalungun yang menginisiasi pertemuan dengan para perusahaan melalui kegiatan silahturahmi, yang diharapkan dapat merangkul perusahaan-perusahaan baik BUMN, Swasta maupun perorangan untuk ikut bersama-sama, berkontribusi atau marharoan Bolon (gotong royong) untuk membangun Simalungun sesuai dengan peranya masing-masing.

“Mungkin kalau dia perusahaan ada CSR bisa dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat Simalungun,”kata Timbul.

Kemudian lanjut Timbul, ada kontribusi pajak, retribusi lainnya termasuk PBB, bagaimana ini dapat dioptimalisasikan. “Tentu melakukan komunikasi dan bekerjasama dengan semua stakeholders yang ada di Kabupaten Simalungun,”ujarnya.

Oleh karena, lanjut Timbul, ini terobosan baru yang dilakukan Pemkab Simalungun dalam upaya mendukung peningkatan PAD yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Simalungun.

Sebelumnya, Sekda Simalungun Ersron Sinaga dalam laporannya menyampaikan, sejak mewabahnya virus Covid- 19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga ada kerinduan Pemkab Simalungun untuk menyapa para pengusaha BUMN dan swasta maupun pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Simalungun pada momen silahturahmi dan semangat marharoan bolon di bumi Habonaron Do Bona yang kita cintai ini.

Pertemuan silahturrahmi tersebut, menurut Esron, dalam rangka menjalin hubungan kerjasama antara Pemkab Simalungun dengan seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memutus hubungan kesenjangan antara pemerintah dengan pengusaha BUMN, swasta maupun perorangan yang ada di Kabupaten Simalungun.

Diakhir acara tersebut Bupati Simalungun bersama Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Kajari Simalungun Bobbi Sandri, mewakili Kapolres Simalungun Kompol G Damanik memberikan cendramata dan menyematkan ulos pamotting kepada pimpinan perusahaan BUMN, Swasta maupun pengusaha local.

Pertemuan silaturrahmi tersebut jugas dihadiri antara lain, Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prataman Pematangsiantar Faisal Artjan dan pimpinan Perbankan.(red)

Pembaca : 200
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Camat Dolok Silau Agusti Ginting Klarifikasi Dugaan Korupsi dan Kantor Pangulu Nagori Togur Yang Tidak Terawat

Camat Dolok Silau Agusti Ginting Klarifikasi Dugaan Korupsi dan Kantor Pangulu Nagori Togur Yang Tidak Terawat.

9info.co.id | SIMALUNGUN – Camat Dolok Silau Agusti Ginting memberikan klarifikasi terkait kondisi Kantor Pangulu Nagori Togur yang terkesan kurang terawat.

Saat dikonfirmasi oleh media, Agusti Ginting mengakui bahwa Kantor Pangulu Nagori Togur memang tidak dalam kondisi yang baik.

Ia menyebutkan bahwa ia sudah sering mengingatkan perangkat desa untuk melaksanakan program “Jumat Bersih,” namun sayangnya, Pangulu Nagori Togur tidak cukup tanggap dengan hal tersebut. “Sudah sering saya ingatkan supaya perangkat desa melaksanakan Jumat Bersih, tapi Pangulu-nya kurang tanggap,” tegas Ginting. Senin (16/12/2024).

Selain itu, Agusti Ginting juga menjelaskan terkait dugaan indikasi korupsi dalam penggunaan Dana Desa di Nagori Togur. Ia menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa telah diawasi dengan adanya pendamping desa yang bertugas membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh Pangulu dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Meski demikian, Ginting juga mengungkapkan bahwa posisi Kasi PMN di Kantor Camat Dolok Silau saat ini kosong setelah pejabat sebelumnya pensiun, dan hingga kini belum ada pengganti.

Agusti menambahkan, untuk menindaklanjuti temuan masyarakat tersebut, Camat Dolok Silau dan Tim dalam waktu dekat akan segera turun kelapangan melihat kondisi kantor Pangulu Nagori Togur.

Sementara itu, organisasi masyarakat SANOPATI 08 Simalungun turut mengambil langkah dalam menanggapi dugaan penyalahgunaan Dana Desa tersebut.

Sabtu (14/12/2024), SANOPATI 08 Simalungun mengirimkan surat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun mengenai temuan dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Desa yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Surat pengaduan ini disampaikan kepada Kejari Simalungun melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) dengan nomor surat 05/DPD/SN 08/SIM/XVI/024. Dalam surat tersebut, SANOPATI 08 Simalungun melampirkan satu bundel dokumen yang berisi temuan terkait dugaan penyimpangan.

Ketua SANOPATI 08 Kabupaten Simalungun, Hendri Dens Simarmata, menjelaskan bahwa dalam surat pengaduan tersebut terdapat beberapa temuan permasalahan di Nagori Togur, antara lain:

1. Kantor Nagori yang tidak terawat dan tidak adanya papan informasi terkait penggunaan Dana Desa tahun 2024.

2. Proyek fisik rabat beton di Dusun Batuholing yang tidak memenuhi spesifikasi, menggunakan pasir paret alih-alih batu sipilit, sehingga proyek tersebut mangkrak.

3. Dugaan proyek fiktif berupa bantuan bangunan PAUD 2023-2024 senilai Rp 50 juta per tahun, namun bangunan yang dibangun tidak layak.

4. Pekerjaan perkerasan jalan yang disinyalir hanya sebagai penyisipan, berdasarkan keterangan warga setempat.

Hendri Dens menambahkan bahwa SANOPATI 08 Simalungun menduga adanya kebocoran uang negara akibat penyalahgunaan dana untuk proyek-proyek fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, ketidakadaan papan informasi terkait alokasi Dana Desa semakin menambah kecurigaan adanya praktik penyelewengan.

Dalam surat pengaduan tersebut, SANOPATI 08 Simalungun merekomendasikan agar Kejari Simalungun melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa tahun 2022, 2023, dan 2024 untuk menindaklanjuti dugaan penyelewengan uang negara. Mereka juga berharap jika terdapat unsur pidana, tindakan hukum dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Surat pengaduan ini ditujukan untuk mendapatkan perhatian serius dari pihak Kejaksaan Negeri Simalungun agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi tegaknya supremasi hukum dan penyelamatan aset negara,” tegas Hendri Dens Simarmata. (HS)

Pembaca : 51
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain