Connect with us

9info.co.id – Perhimpunan Keluarga Besar Sumatera (PERKASA) resmi didirikan. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjalin tali silaturahmi antar seluruh masyarakat dari Pulau Sumatera yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

dr. Afrizal Dachlan, MM (Riau) terpilih sebagai Ketua Umum didampingi Sekretaris Jenderal Fisman F. Gea, SE (Sumatera Utara), Bendahara Umum, Ir. Mustava, MM (Sumatera Barat) dan Ketua Harian, H. Zainal Abidin (Bangka Belitung).
Organisasi kemasyarakatan ini merupakan tempat berkumpulnya seluruh masyarakat yang berasal dari 10 provinsi yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
PERKASA Didirikan berlatarbelakang   keinginan dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat asal  Sumatera yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, untuk mempersatukan masyarakatnya ke dalam sebuah wadah organisasi.
Salah seorang Tokoh masyarakat yang juga sebagai inisiator Pendiri PERKASA, Drs. Nor Muhammad, MM mengatakan keinginan untuk membentuk sebuah wadah organisasi tempat berkumpulnya masyarakat perantau asal Pulau Sumatera ini sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu digagas.

Namun, dikarenakan dengan adanya kesibukan dari masing-masing tokoh masyarakat tersebut, baru tahun ini rencana besar itu bisa terwujud.
Saat ini, organisasi PERKASA sudah terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau,” imbuhnya.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya setiap Provinsi telah memiliki paguyuban-paguyubannya juga kabupaten dan kota asal Pulau Sumatera yang ada di Kepri ini adalah merupakan bagian dari provinsinya masing-masing.
“Ada sebuah keinginan dari sejumlah tokoh masyarakat muncul keinginan untuk menyatukan seluruh warga asal Sumatera kedalam sebuah wadah organisasi PERKASA semata – mata hanya untuk merekatkan dan meningkatkan kembali hubungan silahturahim kekerabatan keluarga se-sumatera,“ jelasnya.

Tokoh, Pendiri dan Pengurus Organisasi PERKASA Prov.Kepri

Hal senada disampaikan inisiator Pendiri Perkasa lainnya, H. Zainal Abidin menambahkan rencana menyatukan seluruh warga asal sumatera ini sudah digagas oleh para tokoh-tokoh masyarakat dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera sejak empat tahun lalu.

Hal itu dibuktikan dengan sering dilakukannya pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat itu, guna untuk membahas penyatuan warga asal sumatera.

“Tujuan dibentuknya Perkasa ini adalah untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih luas lagi diantara sesama masyarakat asal Pulau Sumatera,” imbuhnya.

Dia mengatakan, adapun yang menjadi anggota di organisasi Perkasa ini adalah semua masyarakat yang ada di Kepri asal Pulau Sumatera, diantaranya dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Riau.

Lanjutnya, dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dari 10 provinsi itu, tim Formatur dan Perumus PERKASA resmi telah membentuk struktur kepengurusan dan telah disepakati bersama dan terpilih dr. Afrizal Dachlan yang menjadi Ketua Umum Perkasa untuk periode pertama ini.

“Alhamdulillah, dr. Afrizal Dachlan, MM (Riau) terpilih sebagai Ketua Umum didampingi Sekretaris Jenderal Fisman F. Gea, SE (Sumatera Utara), Bendahara Umum, Ir. Mustava, MM (Sumatera Barat) dan Ketua Harian, H. Zainal Abidin (Bangka Belitung),” jelasnya.

Selanjutnya, setelah terbentuknya susunan kepengurusan PERKASA periode pertama ini, pihaknya kedepan akan mengagendakan untuk dilaksanakan pelantikan pengurus.

“Insya Allah untuk pelantikannya nanti dilakukan oleh tokoh Nasional setingkat menteri yang berasal dari Pulau Sumatera,” pungkasnya.(int)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan,” ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” pungkasnya. (DN)

Continue Reading

Berita Lain