Mubes IKABSU 21 Mei 2022 di Tiban Mentarau Mubes IKABSU 13 Agustus 2022 di Pacific Hotel
9info.co.id – Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) di Kota Batam usai digelar. Mubes pertama digelar pada 21 Mei 2022 di Tiban Mentarau Sekupang dan Mubes kedua digelar pada 13 Agustus 2022 di Pacific Palace Hotel.
Sayangnya , yang menyelenggarakan Mubes ini berasal dari dua kelompok yang sama sama mengklaim sebagai pengurus IKABSU .
Satu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok Pengurus IKABSU dengan mengusung nama Udin P Sihaloho sebagai Ketua Umum Terpilih IKABSU Kota Batam dan kelompok IKABSU yang telah mengusung nama Boni Ginting sebagai Ketua IKABSU Terpilih.
Hal ini, memicu para tetua dan sesepuh IKABSU yang berada di Batam, untuk merespon kondisi tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Susanto Siregar. Pria yang saat ini menempatkan diri sebagai pengamat IKABSU, mengomentari soal terjadinya dualisme kepemimpinan IKABSU Kota Batam.
Susanto yang didampingi oleh beberapa pemerhati IKABSU meminta kepada para tokoh Sumatera Utara untuk segera bertindak cepat untuk mencari solusi atas terjadinya kemelut dualisme kepemimpinan tersebut. Salah satu yang mungkin bisa diupayakan adalah melakukan rekonsiliasi.
“Kami minta segera dibentuk panitia rekonsiliasi dan mendesak kedua produk Mubes IV IKABSU , untuk bersedia direkonsiliasi di hadapan orang tua , pendiri, dan pengurus,” ujar Susanto, Sabtu (20/8/2022).
Demikian juga yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Batam, Ir Mulia Rindo Purba yang menyoroti dualisme kepemimpinan di IKABSU Kota Batam.
Ir Mulia Rindo Purba
“Mestinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, harus mengedepankan kepentingan dan kegiatan sosial sebagai tujuan utama. Namun yang terjadi saat ini, kita melihat justru mengedepankan segala cara,” ujar Mulia Rindo Purba yang masuk sebagai dewan penasehat di Ikatan Keluarga (IKA) dari Kabupaten Simalungun.
Mulia Rindo Purba menambahkan, masyarakat Sumatera Utara akan bingung kalau ada dua dua kelompok warga Sumatera Utara yang mengklaim diri mereka sebagai Pengurus IKABSU di Kota Batam.
Dia mengatakan untuk mencapai upaya rekonsiliasi , Mulia Rindo sudah berusaha menemui dua pihak itu, agar mau direkonsiliasi. Sayangnya kedua pihak sama sama ngotot dan kekeh untuk tetap menjadi pengurus IKABSU Kota Batam.
“Masyarakat sudah bisa menilai, munculnya dua kepengurusan IKABSU ini tidak benar. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Saya minta kepada para tokoh dari Sumatera Utara di Kota Batam untuk sama sama menggandeng para pihak bertikai, untuk membuat jalan tengah dengan memunculkan Satu saja IKABSU Kota Batam,” tegas Mulia Rindo yang saat ini duduk di DPRD Kota Batam.
Ir Darwis Siagian
Tokoh masyarakat Sumatera Utara , Ir Darwis Siagian juga mempunyai pandangan tersendiri terkait kemelut ini. Dia mempertanyakan mengapa sampai muncul Mubes kedua , padahal Mubes pertama sudah dilaksanakan dan diikuti oleh 27 dari 33 Kabupaten Kota .
Sedangkan, tidak lama dari Mubes Pertama, malah muncul Mubes kedua yang digelar di Hotel Pacific pada 13 Agustus 2022 lalu.
“Saya mempertanyakan sikap IKA IKA yang nampak bingung saat ikut dalam mubes pertama dan kedua. Dari mana IKA IKA itu berasal, apakah mereka termasuk pengurus IKA yang sah atau yang uka-uka,” kata dia.
Ke depannya, Darwis mengatakan motivasi dari para pihak yang berkemelut ini perlu juga dipertanyakan, apa yang sebenarnya mereka inginkan. “Kedua pihak harus duduk bersama, kalau tidak, para IKA IKA sebagai pemilik suara harus mempunyai sikap yang tegas,” tegasnya. (mat)
BP Batam : Transisi Pengelola RSBP Tidak Ganggu Kualitas Pelayanan Pasien
9info.co.id | BATAM – BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait membantah kabar yang menyebutkan bahwa RSBP tidak lagi melayani pasien berstatus BPJS.
Pihaknya memastikan bahwa RSBP Batam akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien, termasuk pasien dengan status BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
“Kami sangat menyayangkan isu ini bisa berkembang. RSBP Batam sampai saat ini tetap bekerjasama dengan BPJS dan masih menjadi rumah sakit rujukan,” ujar Ariastuty, Jumat (7/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pasien berstatus BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan masih mendominasi dari total keseluruhan kunjungan ke RSBP sepanjang tahun 2024.
Dengan rincian Poliklinik Rawat Jalan 76,35 persen; Rawat Inap 85,39 persen dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 76,75 persen.
“Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk memperoleh layanan medis yang memadai. Ini yang menjadi komitmen BP Batam. Jadi tidak benar adanya jika transisi pengelola RSBP mengganggu pelayanan,” tambahnya.
Ariastuty juga menerangkan bahwa BP Batam telah bekerjasama dengan Mayapada Healthcare dan Apollo Hospitals India untuk pengelolaan RSBP ke depannya.
Kerjasama ini pun tak terlepas dari keputusan pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Batam.
“Walaupun nantinya akan dioperasikan oleh Mayapada, tapi pelayanan tetap sama seperti sebelumnya. Sama halnya dengan bandara dan pelabuhan, kerja sama yang kami lakukan didasari dengan komitmen agar pelayanan untuk masyarakat semakin lebih baik,” jelas Ariastuty. (DN)