Connect with us

9info.co.id – Limbah minyak hitam kembali mencemari laut Batam. Limbah minyak (sludge oil) berwarna hitam pekat mencemari laut dan pesisir pantai Kampung Melayu, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/5/2023).

Endapan minyak di laut pantai Kampung Melayu itu terlihat hitam pekat dan kental seperti lumpur. Warga yang tinggal dipesisir pantai kesulitan untuk beraktivitas. Biota laut pun mati. Diperkirakan, minyak hitam mulai mencemari laut pada Rabu dini hari.

Terkait limbah minyak hitam yang mencemari laut dan pesisir pantai Kampung Melayu tersebut, Kasi Gakkum KSOP Khusus Batam, Rahmat Nasution, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait dan akan membentuk tim.

“Kami sudah turun ke TKP pagi ini. Tindakan awal kami adalah melakukan penanggulangan terlebih dahulu. Kemudian, kami akan mencari sumber limbah dan melakukan penegakkan hukum,” ujar Rahmat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu pagi.

Sebelumnya, pencemaran laut yang disebabkan minyak hitam ini sangat marak terjadi di Kepri khususnya Batam dan Bintan. Namun, pada tahun 2021 pencemaran laut sempat mereda bahkan tidak terjadi sama sekali sejak KSOP Batam yang saat itu dikepalai oleh Revolindo melakukan penegakkan hukum, dengan melakukan sejumlah penangkapan terhadap kapal-kapal asing yang membawa limbah di perairan Kepri.

Pada masa Revolindo mengepalai KSOP Batam, tercatat, KNP 330 KSOP Batam menangkap SB Caramoil Equity berbendera Belize GT 53,36 yang memuat limbah pada 12 Juni 2021. Kapal asing ini datang dari Pelabuhan Penjuru. Singapura. Kemudian, pada 4 Maret 2022 KNP Sarotama 112 milik Pangkalan Tanjung Uban menangkap MT Tuktuk bendera Indonesia GT 7463 karena membawa limbah.

Selepas Revolindo menjabat KSOP Khusus Batam yang kini menjabat sebagai

Direktur Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pencemaran di laut Batam kembali terjadi.

Pada kunjungannya ke Batam sebagai Direktur KPLP pada April 2023 lalu, Revolindo sempat mengingatkan jajarannya untuk tidak berkompromi dengan pelaku pelanggaran pelayaran baik itu keagenan, pemilik kapal, dan siapapun yang terlibat mengingat tingginya angka pelanggaran.

“Tangkap dan proses. Semua pelaku pelanggaran pelayaran harus ditangani sampai tuntas,” ujar Revolindo di Pelabuhan Bintang 99, Batu Ampar, Jumat (21/4/2023) saat melakukan monitoring angkutan mudik. (Int)

Pembaca : 412
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Komisi I DPRD Batam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kampung Belian Perpat Lewat RDPU

Komisi I DPRD Batam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kampung Belian Perpat Lewat RDPU

9info.co.id | BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas permasalahan lahan yang dihadapi warga Kampung Belian Perpat, RT 004/RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Jumat (10/7/2026)

Rapat dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, SE., MM., serta dihadiri Sekretaris Komisi I Anwar Anas dan anggota Komisi I lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustofa, SH., MH., dan Jimy Siburian, SH.

Dalam upaya mencari solusi atas persoalan tersebut, Komisi I menghadirkan berbagai instansi dan pihak terkait, di antaranya pejabat Direktorat Lahan BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kantor Pertanahan (BPN) Batam, Polsek Batam Kota, Dinas Pertanahan, Satpol PP Kota Batam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang (CKTR), BPPD, pihak Kecamatan Batam Kota, Lurah Belian, Ketua RW 002 dan Ketua RT 004 Kelurahan Belian, serta sejumlah warga yang terdampak.

Dalam pengantarnya, Muhammad Fadhli menegaskan bahwa RDPU digelar sebagai forum untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan agar persoalan penguasaan lahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Beliau berharap setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan data yang dimiliki sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kita harapkan masing-masing pihak dapat menyepakati sebuah solusi agar persoalan terkait penguasaan lahan ini dapat diselesaikan. Tentu pihak-pihak terkait dapat mendukung dan mendorong penyelesaian masalah ini,” ujar Fadhli.

Melalui forum RDPU tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercapai solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(SD)

 

Pembaca : 3
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain