Connect with us

9info.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melaksanakan Diseminasi Implementasi Perubahan Operational Certification Procedure (OCP) Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pelaku Usaha bertempat di Ibis Hotel Batam pada Kamis (4/8/2022).

Kegiatan ini dihadiri lebih lebih dari seratus pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pengguna langsung dari aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Denny Tondano, lebih awal dalam pembukaan acara mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mengawal proses bisnis para pelaku usaha di Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, agar dapat berjalan lancar.

“Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini untuk kelancaran proses bisnis dari para pelaku usaha, dengan penyatuan persepsi dan pemahaman sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Denny Tondano.

“Bapak dan Ibu apabila terdapat kendala dalam proses bisnis Bapak dan IBu, silahkan hubungi kami. Baik itu masalah yang berhubungan dengan BP Batam ataupun dengan instansi lain, kami siap menjadi fasilitator. Selama sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, kami akan bantu, tim kami siap untuk itu.” Katanya.

Ia menambahkan, optimisme terhadap kondisi investasi Batam pasca pandemic juga terus digelorakan, sebagaimana visi dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Dalam waktu dekat BP Batam akan melakukan promosi kepada para investor untuk menarik investasi masuk ke Kota Batam.

Implementasi Perubahan OCP ATIGA Kepada Pelaku Usaha

Batam sebagai wilayah strategis nasional yang merupakan daerah Kawasan industri berorientasi ekspor, maka menjadi concern bagi BP Batam untuk mempertemukan pengusaha dengan regulasi pusat dari Kementerian Perdagangan. Mengingat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan aturan untuk mempermudah dalam mendapatkan tarif preferensi (tarif bea masuk) di wilayah ASEAN.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA/Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).

Permendag yang sudah diberlakukan sejak 1 Mei 2022 ini sekaligus mencabut Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean).

Demi kelancaran proses bisnis dengan aturan baru Kemendag, Badan Pengusahaan dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan RI. Hadir memberikan paparan, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Hesty Syntia Paramita.

Pada kesempatan tersebut Syntia menyampaikan, sejumlah fasilitas perdagangan yang telah disertifikasi oleh Kementerian Perdagangan, yang dapat dinikmati oleh eksportir. Diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan terkait OCP ATIGA dan Form D Baru.

Implementasi OCP dan Form D ATIGA Baru dari hasil pertemuan CCA ke-38 pada 11-12 April 2022 telah disepakati Implementasi ATIGA OCP dan Form D baru (beserta overleaf notes) diimplementasikan pada tanggal 1 Mei 2022 dan masa transisi 6 bulan sejak implementasi sampai dengan 31 Oktober 2022.

“Selama masa transisi negara anggota ASEAN dapat menggunakan form D lama atau form D baru dengan tetap mengacu kepada OCP ATIGA yang baru,” terang dia. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam dan Polda Kepri Siap Bersinergi Jaga Pasokan Listrik Andal dan Aman

PLN Batam dan Polda Kepri Siap Bersinergi Jaga Pasokan Listrik Andal dan Aman

9Info.co.id | BATAM – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan menjelang momen hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Batam bersinergi dengan Kepolisan Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) untuk pengamanan instalasi dan aset ketenagalistrikan PLN Batam yang berstatus objek vital nasional.

Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., dalam sambutannya mengatakan jajaran Polda Kepri berkesempatan untuk melakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari PLN Batam.

“Polda Kepri mengapresiasi upaya PT PLN Batam dalam menjaga pasokan listrik tetap aman selama periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah,” ucap Yan Fitri.

“Tugas Polda adalah menjaga keamanan, ketertiban masyarakat sangat penting, PLN Batam juga sangat berperan penting untuk hal tersebut,” jelas nya lagi.

Yan Fitri menambahkan bahwa PLN Batam harus melakukan tindakan preventif dan efektif terhadap peralatan-peralatan dan sistem ketenagalistrikan yang tidak hanya dilakukan pada momen Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru saja, melainkan dilakukan secara rutin.

“Tindakan preventif seperti ini tidak hanya dilakukan saat mengantisipasi Ramadhan, Idul Fitri, maupun saat Nataru saja, tapi Saya yakin ini sudah menjadi bagian yang rutin yang dilakukan PLN Batam supaya pelayanannya bisa maksimal dan tidak ada gangguan listrik kepada masyarakat,” pungkas Yan Fitri.

Sementara itu Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra kesuksesan PLN Batam sebagai pelaksana dalam pelayanan kelistrikan baik kegiatan operasional maupun pembangunan sistem kelistrikan Batam-Bintan, benar-benar dapat terjamin berkat sinergi yang dilakukan bersama dengan Polda Kepri.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan sangat baik serta dukungan penuh dari Kepolisian Daerah Riau dalam rangka menjaga pasokan listrik yang andal dan aman. Guna menunjang pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kepri,” ujar Irwansyah.

Irwansyah menambahkan bahwa selama ini Polda Kepri telah memberikan dukungan penuh kepada PLN Batam dalam rangka pengamanan Aset dan Objek Vital nasional serta kegiatan operasional lainnya sehingga PLN bisa bekerja dengan aman dalam melayani masyarakat di Kepri.

Lebih lanjut, Irwansyah menyatakan bahwa antara PLN dan POLRI sudah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Ditingkat daerah Polda Kepri dan PLB Batam sudah meninindaklanjutinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Sehingga dalam hal sinergi antar instansi telah terbentuk tim kerjasama untuk saling mendukung antara PLN Batam dan Polda Kepri untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Yaitu Memenuhi kebutuhan listrik yang andal dan menunjang berbagai kegiatan masyarakat, semoga apa yang telah kita lakukan bersama Polda Kepri tersebut dapat menjadi amal ibadah kita,” tutup Irwansyah.(DN).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain