Connect with us

9Info.co.id.KARIMUN- Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun menolak eksepsi para tergugat ,II,III dan turut tergugat I dan II, atas gugatan Robiyanto.

Dalam Perkara Perdata No:44/Pdt.G/2021/PN.Tbk yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dengan menempatkan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat I, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Kejaksaan Negeri Karimun sebagai tergugat II, Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Kepulauan Cq. Kepolisian Resort sebagai Tergugat III, AE Alias CH sebagai turut tergugat I dan AF Alias KF sebagai turut tergugat II yang digugat oleh Robiyanto.

Sebelumnya tergugat I, II, III dan turut tergugat I dan II mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat salah satunya yaitu kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berkompeten mengadili perkara ini dan seharusnya di ajukan ke PTUN.
Persidangan dengan agenda putusan sela ini pun, tampak dipimpin langsung oleh ketua Pengadilan Tanjung Balai Karimun (PN TBK ), ketua majelis hakim Medi Rapi Batara Randa SH MH didampingi hakim anggota Alfonsius Siringo ringo SH dan Tri Rahmi SH. Kamis ( 10/03/22).

Majelis hakim dalam putusan sela-nya membacakan pertimbangan-pertimbangan terkait eksepsi yang diajukan para tergugat, namun pada akhirnya menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II serta memerlukan pembuktian guna membuktikan eksepsi tersebut. Pertimbangan jawaban dan eksepsi akan dimuat dalam putusan perkara ini.


Dalam sidang putusan sela ini, hadir kuasa hukum penggugat Jhon Asron Purba,S.H dan Hasoloan Siburian,S.H. kuasa hukum Polri AKBP Darson Samosir S.H.,M.H. serta kuasa hukum AE alias CH dan KF alias A, Wiryanto SH MH. Sedangkan kuasa hukum Presiden dan Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Usai membacakan putusan sela yang secara jelas menegaskan , menolak eksepsi para tergugat ,II,III dan turut tergugat I dan II, atas gugatan Robiyanto. ketua majelis hakim menutup persidangan. Ketua PN Tanjung Balai Karimun ini pun kembali mengagendakan jadwal sidang selanjutnya pada Kamis (17/03/22) dengan agenda Pembuktian.


Kuasa Hukum Robiyanto, Jhon Asron Purba dan Hasoloan Siburian menjelaskan eksepsi yang diajukan kuasa hukum para tergugat dan turut tergugat adalah salah alamat.. Sebelumnya, baik kuasa hukum presiden, kejaksaan, Polri dan turut tergugat dalam dupliknya berpendapat perkara itu seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kuasa Hukum Robiyanto, Jhon Asron Purba,S.H, dan Hasoloan Siburian,S.H.

“Inti dari eksepsi mereka harusnya digugat di PTUN tapi tadi majelis hakim melihat dan menilai eksepsi mereka itu ditolak,” ujar Jhon Asron Purba, Kamis (10/03/22).
“Artinya perkara ini tetap dilanjutkan dalam ranah peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Karimun,” lanjutnya.

Menurut Jhon, perkara ini secara akademisi atau praktisi hukum cukup menarik karena ada penetapan pengadilan tahun 2003: Penetapan Pengadilan Nomor 30/Pen.Pid./2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 untuk DU alias AE alias CH dan nomor 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 terhadap A alias KF.
Penetapan itu atas perkara pembunuhan berencana terhadap ayah Robiyanto yakni Taslim alias Cikok yang terjadi pada Minggu (14/04/2002) sekira pukul 21.45 di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Simpang Tiga Pasar Malam Tanjung Balai Karimun.


“Nah hingga saat ini berdasarkan penetapan itu diperintahkan Jaksa dan Kepolisian untuk menahan dan melakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan,” terangnya.
Akibat tidak kunjung dilaksanakannya penetapan tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil untuk membiayai upaya penegakan hukum terhadap kematian ayah Penggugat dan kerugian moriil.


Dasar gugatan penggugat adalah Pasal 1365 KUHPerdata, Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Kemudian Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya, serta masuknya Presiden republik Indonesia sebagai tergugat adalah sesuai Pasal 1367 KUHPerdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.


“Adalah sebuah kejadian hukum yang jarang ditemukan, yaitu Penetapan Pengadilan tidak kunjung dilaksanakan selama 19 Tahun lalu,”tegas Jhon asron Purba
“Seharusnya Perintah Pengadilan wajib dilaksanakan oleh alat negara dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian. Semboyan semua sama di hadapan hukum, semua patuh terhadap hukum, negara kita negara hukum,”tambahnya.

AKBP Darson Samosir SH MH-Bidkum Polda Kepri

Sementara itu, Kuasa hukum Polri, AKBP Darson Samosir SH MH mengatakan siap untuk sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian surat pihak tergugat yang diwakilinya. “Surat-surat dan bukti-bukti telah kita persiapkan, termasuk saksi-saksi,” ujar Darson yang juga Bidkum Polda Kepri.

Wiryanto S.H , M.H-kuasa hukum turut tergugat I AE alias CH dan turut tergugat II KF alias A

Hal senada disampaikan oleh kuasa hukum turut tergugat I AE alias CH dan turut tergugat II KF alias A, Wiryanto S.H , M.H. Menurutnya eksepsi yang mereka ajukan tidak dibahas majelis hakim pada persidangan kali ini, namun dia yakin , dengan bukti yang mereka miliki, ada pada putusan akhir nanti.

“Persidangan hari ini (kamis 10/3/22) majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun memang menolak eksepsi . Namun dia tetap berharap supaya kasus ini bisa terang benderang nantinya sehingga dapat keputusan yang baik. Ia menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan semua bukti untuk persidangan selanjutnya.” kata Wiryanto.

Kabid Humas PN Tanjung Balai karimun, Alfonsius Siringo ringo SH

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun Medi Rapi Batara Randa SH MH melalui Kabid Humas PN Tanjung Balai karimun, Alfonsius Siringo ringo SH menyatakan, “majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun menolak eksepsi para tergugat ,II,III dan turut tergugat I dan II, atas gugatan Robiyanto,”terangny


“Atas Putusan tersebut, Ketua majelis hakim pun kembali mengagendakan jadwal sidang lanjutan pada Kamis (17/03/22) dengan agenda Pembuktian,”tutupnya

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Badan Usaha Pelabuhan Layani 580 Ribu Penumpang Pada Periode Angkutan Lebaran 2024

Badan Usaha Pelabuhan Layani 580 Ribu Penumpang Pada Periode Angkutan Lebaran 2024

9Info.co.id | BATAM – Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan (BUP BP) Batam layani 580.867 Penumpang di Periode Angkutan Lebaran Tahun 2024, yakni mulai 26 Maret 2024 (H-15) hingga 14 April 2024 (H+3). Adapun jumlah ini meliputi keberangkatan dan kedatangan di Terminal Ferry Domestik dan Terminal Ferry Internasional di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar mengatakan, jumlah penumpang di periode angkutan Lebaran Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 11 persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2023 yang mencapai 521 Ribu penumpang.

“Peningkatan tertinggi berada di Terminal Ferry Domestik yakni sebesar 15 persen atau mencapai 316 Ribu penumpang datang dan berangkat mulai dari H-15 hingga H+3 Lebaran. Hal ini menunjukkan tren positif mengingat tidak adanya lagi kebijakan pembatasan bepergian dari Pemerintah Pusat,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, Senin, 15 April 2024.

Ia menambahkan, sepanjang Periode Angkutan Lebaran Tahun 2024, puncak arus mudik di Terminal Ferry Domestik dalam wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam terjadi pada H-3 dengan jumlah penumpang meninggalkan Batam sebanyak 16.795 orang. Sedangkan untuk arus balik pada H+3, Dendi mengatakan sudah terjadi peningkatan dengan jumlah penumpang datang mencapai 17.541 orang.

Dendi memprediksi jumlah penumpang yang datang akan terus bertambah pada H+4 lebaran mengingat pada Selasa, 16 April 2024 kegiatan perkantoran dan sekolah kembali normal pasca Libur Hari Raya Idul Fitri 2024.

“Kami memprediksi di H+4 Lebaran atau Senin, 15 April 2024 ini jumlah penumpang yang kembali ke Batam terus masih terus bertambah,” imbuh Dendi.

Dihimpun dari Data Badan Usaha Pelauhan, Terminal Ferry Domestik dengan jumlah penumpang terpadat selama Periode Angkutan Lebaran Tahun 2024 (H-15 s/d H+3) adalah Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur dengan total penumpang datang dan berangkat mencapai 139 Ribu penumpang. Terminal ini melayani penumpang tujuan Tanjung Pinang, Dabo Singkep, Tanjung Uban, Tarempa, dan Sei Tenam.

Sedangkan untuk Terminal Ferry Internasional, Terminal Ferry Internasional Batam Centre melayani penumpang dengan jumlah penumpang terbanyak dengan total penumpang datang dan berangkat mencapai 154 Ribu penumpang. Terminal ini melayani penumpang tujuan Malaysia (Stulang Laut dan Pasir Gudang) serta Singapura (Harbour Front dan Tanah Merah).

Selama Periode Angkutan Lebaran Tahun 2024, Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, imbuh Dendi juga telah menyiagakan 4 (empat) posko Angkutan Laut yang tersebar di beberapa titik, antara lain Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Terminal Ferry Domestik Sekupang, Terminal Ferry Domestik Harbour Bay dan Terminal Umum Batu Ampar (Pelni).

Badan Usaha Pelabuhan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya melakukan pengawasan terpadu di Pelabuhan Batam selama periode Arus Mudik Angkutan Lebaran Tahun 2024, antara lain Lantamal IV Batam, Kepolisian Kawasan Pelabuhan Polresta Barelang, KSOP Khusus Batam, Kantor Imigrasi Batam, Kantor Bea dan Cukai Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Koordinator Basarnas Batam, Stasiun Meterologi Hang Nadim Batam dan Jasa Raharja Kota Batam.

“Kami ucapkan terima kasih atas sinergi lintas instansi selama pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2024 sehingga kegiatan mudik dapat berjalan dengan tertib dan lancar,” tandas Dendi. (DN).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain