Connect with us

9info.co.id -Wali Kota Batam Muhammad Rudi menekankan agar event Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kota Batam yang di gelar pada 12-18 Maret 2022, benar-benar dimanfaatkan untuk mempersiapkan kafilah Batam menuju MTQ Provinsi.

“Saya ingin MTQ kali ini benar-benar disiapkan dengan baik karena kita ingin mencari peserta terbaik untuk menjadi kafilah Batam di ajang MTQ tingkat Kepri,” ujar Rudi.
Rudi menargetkan, di ajang MTQ tingkat Provinsi Kepri, Kota Batam mampu meraih juara umum. Untuk itu, penjurian dalam ajang MTQ tingkat Kota Batam harus bertujuan mencari peserta terbaik.
Rudi meminta dewan juri untuk profesional dan melihat secara objektif. Sehingga peserta terbaik yang terpilih mampu bersaing dengan daerah lain di Kepri.

“Kita berharap, peserta dari Batam menjadi Perwakilan Kepri ke tingkat nasional,” kata Rudi.
Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Batam kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya selalu diadakan di Dataran Engku Putri, kali ini kegiatan dipusatkan di Lapangan Bola Baloi Permai di Kecamatan Batam Kota.

Selain sebagai ajang perlombaan, Rudi meminta MTQ tersebut juga menjadi ajang untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran
Kemudian meskipun kondisi pandemi Covid-19 di Batam sepekan terakhir ini membaik, namun Rudi berpesan agar penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Batam tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Sehingga MTQ tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan jangan kendur,” kata Rudi.(hum)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan,” ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” pungkasnya. (DN)

Continue Reading

Berita Lain