Connect with us

9info.co.id – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Namun untuk tambang pasir laut, diminta agar ada kajian mendalam, atas dampaknya bagi masyarakat, terutama nelayan.
Harapan itu disampaikan Rudi, saat melakukan pertemuan dengan rombongan Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri, di Balairung Sari BP Batam, pada Rabu (11/5/2022). Rudi menegaskan, perlunya mendalami lebih lanjut sektor lingkungan sebagai dampak dari pertambangan pasir laut tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kita yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktivitasnya terganggu akibat kegiatan pertambangan ini. Itu yang harus kita hindari,” kata Muhammad Rudi.
Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut menjadi pertimbangan banyak pihak. “Kita harap, ini akan menjadi pertimbangan dalam melahirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” harap Rudi.
Pada kesempatan itu, DPR RI melakukan lawatan ke Batam, saat memasuki Masa Reses Persidangan VI Tahun Sidang 2021-2022. Secara khusus, Komisi VII DPR RI membahas mengenai pertambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir dalam kegiatan, Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sugeng Mujianto; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan; Wakil Walikota Tanjung Pinang, Endang Abdullah; Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Nasional; Asosiasi Pengusaha Air Laut; serta unsur kepala derah lainnya.
Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan pertambangan pasir laut berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membantu pembangunan daerah, karena berpotensi untuk menambah pendapatan negara.
Meski demikian, maksimalisasi dari pertambangan pasir laut harus mengikuti kententuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Eddy.
Menurut Eddy, harmonisasi antar perizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah. “Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir.

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.


“Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” tutup Eddy. (BP)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Kegiatan Industri Bangkit, Muhammad Rudi Optimistis Pertumbuhan Investasi Meroket

Kegiatan Industri Bangkit, Muhammad Rudi Optimistis Pertumbuhan Investasi Meroket

9Info.co.id | BATAM – Pertumbuhan investasi Batam mengalami peningkatan yang luar biasa sepanjang tahun 2023 lalu.

Kementerian Investasi RI mencatat, realisasi investasi di Batam meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya.
Bahkan, nilai tersebut memberikan kontribusi besar terhadap nilai investasi di Kepri secara keseluruhan.
Dimana, Batam menjadi daerah dengan sumbangan investasi terbesar yang mencapai 77,5 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak atas pencapaian tersebut.
Menurut Muhammad Rudi, pertumbuhan investasi yang positif dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kebangkitan ekonomi Batam dan Kepri.

“Peningkatan nilai investasi di Batam butuh stimulus agar terus tumbuh positif. Peningkatan nilai investasi akan memberikan multiplier effect yang besar bagi ekonomi masyarakat,” ujar Rudi, Selasa (16/4/2024).

Muhammad Rudi mendorong seluruh pihak untuk tidak memperlambat pemberian izin investasi.
Dengan terbukanya lahan investasi baru, kata Rudi, maka peluang untuk terbukanya lapangan kerja cukup besar.

Sehingga, serapan terhadap tenaga kerja lokal pun meningkat. “Saya optimis, nilai investasi tahun 2024 akan kembali naik. Yang terpenting, kemudahan perizinan dan kualitas pelayanan harus terus dijaga,” tambahnya.

Optimisme orang nomor satu di Kota Batam tersebut beralasan. Dari total 31 kawasan industri di KPBPB Batam, sebanyak 6 kawasan memiliki luas mulai dari 50 sampai 320 hektare dari total luas lahan peruntukan industri yang mencapai 1660,9 hektare atau 4 persen dari luas Batam.

Melalui kegiatan industri yang terus bangkit, khususnya kegiatan manufaktur dan jasa, maka potensi peningkatan nilai investasi Batam pada tahun 2024 cukup besar. “Investasi tumbuh baik maka ekonomi pun akan bangkit. Ini yang mesti kita upayakan bersama-sama dengan menjaga iklim investasi di Batam agar tetap kondusif,” tutup Rudi. (DN)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain