Connect with us

9info.co.id – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Namun untuk tambang pasir laut, diminta agar ada kajian mendalam, atas dampaknya bagi masyarakat, terutama nelayan.
Harapan itu disampaikan Rudi, saat melakukan pertemuan dengan rombongan Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri, di Balairung Sari BP Batam, pada Rabu (11/5/2022). Rudi menegaskan, perlunya mendalami lebih lanjut sektor lingkungan sebagai dampak dari pertambangan pasir laut tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kita yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktivitasnya terganggu akibat kegiatan pertambangan ini. Itu yang harus kita hindari,” kata Muhammad Rudi.
Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut menjadi pertimbangan banyak pihak. “Kita harap, ini akan menjadi pertimbangan dalam melahirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” harap Rudi.
Pada kesempatan itu, DPR RI melakukan lawatan ke Batam, saat memasuki Masa Reses Persidangan VI Tahun Sidang 2021-2022. Secara khusus, Komisi VII DPR RI membahas mengenai pertambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir dalam kegiatan, Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sugeng Mujianto; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan; Wakil Walikota Tanjung Pinang, Endang Abdullah; Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Nasional; Asosiasi Pengusaha Air Laut; serta unsur kepala derah lainnya.
Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan pertambangan pasir laut berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membantu pembangunan daerah, karena berpotensi untuk menambah pendapatan negara.
Meski demikian, maksimalisasi dari pertambangan pasir laut harus mengikuti kententuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Eddy.
Menurut Eddy, harmonisasi antar perizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah. “Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir.

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.


“Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” tutup Eddy. (BP)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

SPAM Batam Gesa Perbaikan dan Peremajaan IPA di Kota Batam

SPAM Batam Gesa Perbaikan dan Peremajaan IPA di Kota Batam

9Info.co.id | BATAM – Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam, Denny Tondano menanggapi keluhan yang diutarakan oleh masyarakat terkait gangguan air di beberapa lokasi perumahan di Kota Batam, salah satunya adalah Perumahan Happy Garden, Nagoya.

Dalam kesempatan pertama, Denny menjelaskan gangguan tersebut terjadi diakibatkan oleh kerusakan pipa. Perbaikannya sendiri membutuhkan waktu dan cukup rumit karena lokasi kerusakan terletak di median jalan yang sudah dicor dan digunakan sebagai lalu lintas utama.

“Sebagai langkah perbaikan, kami telah menemukan jalur pipa alternatif untuk memindahkan suplai ke kawasan Happy Garden, yaitu dengan jalan mengebor 1,5 meter di bawah jalan untuk menuju pipa utama yang lain,”

“Saat ini kami tengah bekerja keras untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, kami mewakili seluruh jajaran pimpinan dan staf BP Batam memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul karena gangguan suplai air,” ujarnya pada Jumat (12/7/2024).

Selain itu, Denny juga menjelaskan secara singkat perkembangan pemasangan pipa SPAM sejak dua tahun terakhir.

“BP Batam telah membangun pipa berkapasitas 370 lps di Waduk Muka Kuning untuk mengakomodir kebutuhan air bersih pelanggan yang sebelumnya 280 ribu pelanggan pada tahun 2021, sampai tumbuh hingga 317 ribu pelanggan per bulan Juni 2024,” jelas Denny.

Akan tetapi, kenaikan jumlah pelanggan tersebut mengakibatkan defisit jumlah air bersih di Kota Batam sekitar 300 lps. Sehingga gangguan minor pun akan berdampak langsung pada suplai air ke pelanggan.

Berita baiknya, BP Batam telah memulai pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 500 lps di Waduk Duriangkang dan 230 lps di Waduk Tembesi.

Perkerjaan ini diproyeksikan selesai pada Desember 2024 dan Kota Batam diharapkan akan surplus air sebesar 230 lps setidaknya sampai akhir tahun 2025.

Denny melanjutkan, selama tahun 2024 dan 2025 BP Batam akan fokus memperbaiki fasilitas Instalasi Pengeolahan Air Minum (IPAM) eksisting berupa pompa, filter, dan sistem perpipaan yang uzur agar gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

“Kami juga memastikan tambahan air yang siap pada akhir tahun 2024 bisa tersalurkan ke daerah-daerah kritis air, seperti area perumahan Buana Vista, Bukit Raya, Marina, Geysa Eterna Marina, Tanjung Riau, Tiban, Taman Sari Hijau, Cipta Land, Lavender, Bengkong, Baloi, Kampung Utama, Jodoh Permai, dan lainnya,” ujar Denny.

Terakhir, ia menegaskan SPAM Batam bersama PT. Air Batam Hilir akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap, guna mendukung penuh keberlangsungan usaha sektor pariwisata dan mengakomodir kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kota Batam. (DN).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain