9info.co.id – Tak dapat dimungkiri digitalisasi sudah di depan mata. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, digitalisasi merupakan masa depan ekonomi dan ekosistem Indonesia.
Di Bank Indonesia, kata Destry, mereka terus mengembangkan sistem pembayaran. Sehingga akan memberikan lebih banyak peluang baru dan juga meminimalkan hambatan bagi para pemain dan juga menurunkan biaya transaksi.
“Dan satu hal yang juga ingin saya tekankan, yang terjadi saat ini adalah adanya kebutuhan yang sangat kuat untuk membuat pembayaran lintas negara menjadi lebih efisien,” katanya dalam diskusi bertajuk Advancing Digital Economy And Finance: Government And Industry Strategy On Digitalization, Jumat, 15 Juli 2022.
Untuk mendukung inisiatif ini diperlukan terobosan teknologi dan regulasi, juga kerja sama yang kuat antara institusi-asosiasi, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat.
Seperti yang telah diketahui, BI telah memperkenalkan QRIS, QR standar Indonesia. Dan saat ini pengguna QRIS sebagian besar adalah pedagang untuk UKM sekitar 90%.
Kode QRIS kini sangat mudah ditemui di banyak toko dan gerai, baik di mal maupun pusat perbelanjaan tradisional. Bahkan, mesin EDC yang tadinya hanya menerima kartu debit atau kartu kredit juga bisa digunakan untuk pembayaran menggunakan QRIS.
“Ya, saat ini kami sudah memiliki 19 juta. Jadi 90% pengguna dari 19 juta merchant saat ini sebenarnya adalah UMKM,” kata dia.
Ke depannya, BI akan mulai mengembangkan penggunaan QRIS dengan melakukan ekspansi ke segmen menengah ke atas dengan meningkatkan limit transaksi.
Kalau saat pertama kali launching di tahun 2019 limit transaksinya hanya Rp2 juta, sekarang BI tingkatkan secara bertahap seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan platform ini.
“Kita tingkatkan sekarang menjadi Rp5 juta pertama dan kemudian sekarang Rp10 juta, dan dapat ditingkatkan lebih lanjut karena respons dari orang-orang sangat antusias dengan ini jenis QRIS,” katanya. (*)
Upaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, BP Batam Undang LAN RI Gelar Bimtek
9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Hukum dan Organisasi menggelar Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Rabu (4/12/2024) di IT Centre BP Batam.
Dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Idul Priady, kegiatan yang di ikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja di lingkungan BP Batam ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Syafiq dan Adhitya Budi Laksana.
Idul Priady dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan Standar Pelayanan Publik akan sangat bermanfaat bagi instansi selaku pemberi layanan sekaligus juga terhadap masyarakat dan pelaku usaha selaku penerima layanan.
“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara jelas telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang diperkuat dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,” terang Idul.
“Berdasarkan hal tersebut tentu banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan jika Standar Pelayanan Publik BP Batam telah tersusun antara lain peningkatan kualitas layanan, memberikan kepastian hukum, mempermudah evaluasi kinerja pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” sambungnya.
Idul berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang penyusunan Standar Pelayanan Publik yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan.
“Melalui kegiatan ini, harapan kami seluruh peserta dapat memahami dan men-transfer ilmunya kepada atasan serta rekan-rekannya di Unit Kerja masing-masing tentang detail Standar Pelayanan Publik yang efektif, berkeadilan, transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan BP Batam untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas Idul. (MI)