Connect with us

9Info.co.id | Batam – Dalam perhelatan politik yang semakin dekat dengan Pemilihan Legislatif (Pemilu) 2024, Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono, mengumumkan niatnya untuk kembali maju sebagai calon legislatif DPRD Batam.

Dengan pengalaman dan komitmen yang dimilikinya, Djoko Mulyono bertekad untuk terus mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat Batam.

Sebagai Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono telah terbukti sebagai pemimpin yang berdedikasi dan berkompeten.  Dalam masa jabatannya, Ayah dari 4 orang anak ini pun telah memainkan peran penting dalam mengawal kebijakan dan legislasi yang berkaitan dengan bidang infrastruktur, lingkungan, dan sektor pariwisata di Batam.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono saat Memimpin Rapat

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono saat Memimpin Rapat

Dedikasinya untuk melayani masyarakat dan kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugasnya telah memperoleh apresiasi yang luas dari rekan politik dan warga Batam khususnya dari daerah pemilihan IV kecamatan Sagulung Kota Batam.

Djoko Mulyono memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang solid dalam dunia politik. Sebelum menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Batam, ia telah aktif dalam berbagai organisasi masyarakat dan telah teruji dengan menjabat sebagai anggota dewan di DPRD Kota Batam selama dua periode.

Dalam karirnya, Djoko Mulyono telah menunjukkan komitmen yang kokoh dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam. khusunya dalam bidang Insfratruktur.

Djoko Mulyono Bersama Tim dan Relawan

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Djoko Mulyono Bersama Tim dan Relawan

Dalam pengumumannya, Sekretaris Partai Golkar DPC Kota Batam ini pun menegaskan, bahwa fokus utamanya sebagai calon legislatif DPRD Batam adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Ia berkomitmen untuk melanjutkan upaya dalam memajukan infrastruktur, mengatasi isu-isu lingkungan yang kompleks, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono

Djoko Mulyono juga berjanji untuk menjadi penyambung suara warga Batam di tingkat legislatif, mendengarkan aspirasi mereka, dan berperan sebagai penghubung yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pada Pemilu 2024 mendatang, Djoko Mulyono akan menjalankan kampanye dengan visi yang jelas dan program-program yang terukur untuk masyarakat Batam.

Djoko yang masih aktif di kepengurusan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI) Provinsi Kepri ini, akan berupaya memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun kota Batam yang lebih baik. Djoko Mulyono juga akan berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup warga, peningkatan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.

Tanggapan positif dan dukungan dari rekan politik serta tokoh masyarakat telah diberikan kepada Djoko Mulyono dalam pencalonannya melalui partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahkan mereka telah mengakui integritas kepemimpinan yang kuat, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Pemilu 2024 akan menjadi momen penting bagi Djoko Mulyono dan calon-calon lainnya. Warga Batam akan memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang paling sesuai dengan harapan mereka di tingkat legislatif.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono

Diharapkan bahwa para calon dapat menyampaikan program-program yang jelas dan mampu menjawab aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Batam yang lebih maju dan sejahtera.

Djoko Mulyono siap melanjutkan kampanyenya dan berdialog dengan masyarakat secara langsung dalam waktu yang akan datang. “Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan warga Batam dan bekerja keras demi kemajuan kota ini. Semoga Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu membawa perubahan positif bagi warga Batam.”Tutupnya. (Mat)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

SANOPATI 08 DPD Simalungun Akan Gelar Aksi Damai untuk Mendorong Investigasi Dugaan Penyelewengan Dana Desa

SANOPATI 08 DPD Simalungun Akan Gelar Aksi Damai untuk Mendorong Investigasi Dugaan Penyelewengan Dana Desa

9info.co.id | SIMALUNGUN – SANOPATI 08 DPD Kabupaten Simalungun, sebuah organisasi kemasyarakatan independen yang baru dilantik pada 10 Agustus 2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat SANOPATI 08, mengumumkan rencana aksi damai pada Senin (20/01/2025) mendatang. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut perubahan dalam pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum yang lebih transparan dan adil di Kabupaten Simalungun.

Menurut Ketua DPD SANOPATI 08 Kabupaten Simalungun, organisasi ini fokus pada pengawasan hukum dan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara, dengan harapan hukum dapat menjadi panglima tertinggi di Indonesia. SANOPATI 08 juga berkomitmen untuk memantau pengelolaan dana desa, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPD SANOPATI 08, Henri Dens Simarmata, menyatakan kepada wartawan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya dugaan penyimpangan hukum dan kebocoran keuangan negara di Simalungun. Dugaan ini mencakup penggunaan Dana Desa (DD) yang tidak transparan dan adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

“Kami menemukan adanya kejanggalan dalam pengalokasian Dana Desa, termasuk informasi dari masyarakat yang menunjukkan bahwa musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) di beberapa Nagori tidak berjalan sesuai harapan. Diduga ada titipan dari golongan tertentu yang memengaruhi keputusan-keputusan tersebut, yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Henri Dens Simarmata.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengungkap penyimpangan ini, SANOPATI 08 Simalungun berencana menggelar aksi damai dengan berjalan kaki (long distance walking speaks the truth for justice) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Aksi ini bertujuan untuk menarik perhatian aparat penegak hukum dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan penyelewengan dana desa tersebut.

Henri Dens Simarmata menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti benar, pihak-pihak yang terlibat harus dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. SANOPATI 08 berharap agar aksi damai ini dapat memotivasi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada dan menjaga integritas pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Simalungun.

Aksi damai ini telah diberitahukan kepada Polres Simalungun sebagai bagian dari prosedur untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. (STP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain