Connect with us

9info.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi Komandan Kodim 0316/Batam Letnan Kolonel Inf Galih Bramantyo, S.E,. M.Si, yang dianggapnya telah menjalankan dengan baik Program Ketahanan Pangan TNI AD di kota Batam.

Menurutnya, tanpa mengenal lelah Dandim 0316/Batam turun langsung menemui para petani guna untuk memimpin pelaksanaan Panen Raya Timun di lahan milik petani yang ada di Desa Pasir Panjang, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang kota Batam pada, Kamis (19/1/2023) lalu.

“Salut dan apresiasi untuk pak Dandim (Letkol Inf Galih Bramantyo,_red),” ucap Nyanyang saat ditemui di salah satu kedai kopi di bilangan Batam Center pada, Rabu (25/1/2023) petang.

Dikatakannya, Program Ketahanan Pangan ini sangat bagus sekali dilaksanakan di kota Batam. Mengingat, Batam tidak memiliki lahan pertanian yang bisa untuk mencukupi semua kebutuhan pokok masyarakat seperti, beras, sayur-sayuran dan buah-buahan. Semuanya didatangkan dari luar daerah atau provinsi lain di Indonesia.

“Hampir semua kebutuhan pokok masyarakat kota Batam didatangkan dari provinsi lain yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Nyanyang yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Batam menambahkan, ketahanan pangan merupakan tugas kita bersama. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat baik dari pemerintah maupun stakeholder lainnya.

“Pemangku pemerintah dan stakeholder wajib hukumnya untuk mendukung ketahanan pangan ini,” tegasnya.

Kemudian, ketahanan pangan itu harus juga disesuaikan dengan teknologi. Artinya, para petani harus bisa mengupgrade pengetahuannya dalam bidang pertanian supaya mendapatkan hasil panen yang lebih memuaskan.

Lanjutnya, untuk mewujudkan keinginan itu, pihaknya di DPRD Provinsi Kepri terus berupaya untuk mendukung para petani. Karena kota Batam belum bisa mandiri terkait dengan ketahanan pangan, perlunya pembinaan dari pemerintah dan instansi terkait lainnya.

“Harusnya ada anggaran khusus untuk pertanian diseluruh kabupaten dan kota di Kepri. Kita harus mandiri, tidak bergantung pada daerah lain,” imbuhnya.

Masih menurut dia, Provinsi Kepri harus ada alokasi khusus di bidang pertanian. Selain itu, Kepri juga harus bisa mandiri sendiri, produktivitas yang bagus didampingi dengan teknologi yang bagus juga dan subsidi pupuk yang sesuai dengan kebutuhan di kora Batam dan juga Kepri, sehingga akan meningkatkan kualitas dari pada hasil pertanian tersebut.

“Saya ingin tanaman seperti cabai, tomat, bawang, timun, sayur mayur dan tanaman holtikultura lainnya bisa ditanam di kota Batam dan Kepri pada umumnya,” harapnya.

Kemudian, terkait dengan rekayasa tempat dan tanah bisa dilakukan di kota Batam dan Kepri dengan cara memberikan pelatiihan-pelatihan kepada para petani untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pertanian.

“Saya meminta kepada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan kota Batam supaya lebih intens lagi dalam mendukung program ketahanan pangan,” harapnya.

Terkait dengan apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para petani ialah tingginya harga pupuk yang melonjak naik hingga melebihi 100 persen dari harga saat ini. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya produktivitas hasil pertanian.

“Melonjaknya harga pupuk hingga 100 persen lebih menjadi penyebab kurangya produktivitas hasil pertanian. Dimana NPK untuk Vegetatif, NPK untuk Generative pembuahan atau pembungaan ataupun hasil daripada umbi-umbian, sangat mahal sekali harganya,” sebut Nyanyang.

Sementara, untuk tanah yang direkayasa menjadi lahan pertanian membutuhkan pupuk organik. Dan, pupuk organik itu sumber utamanya berasal dari kotoran hewan.

“Kita ambil contoh di daerah, Tangerang, Bogor, Cianjur dan Berastagih, daerah itu mampu menghasilkan pupuk kompos organik, dan tidak bergantung kepada pupuk kimia.

Oleh karenanya, dia mengharapkan di Batam ini supaya lebih banyak lagi jumlah masyarakat yang beternak Sapi, Ayam dan Kambing, supaya para petani bisa lebih gampang mendapatkan pupuk organik.

“Kalau tidak ada peternakan tersebut, mustahil para petani bisa mendapatkan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan,” tuturnya.

Kemudian, melalui program ketahanan pangan ini diharapkan mampu menekan angka inflasi dalam bidang pangan. Selain itu, diharapkan juga bermunculan petani-petani yang produktif.

“Kalau di daerah lain itu ada namanya petani millenial. Walaupun usia muda namun bisa berkarya di bidang pertanian,” jelasnya.

Lalu, untuk mewujudkan munculnya petani produktif ataupun petani millenial di Batam dan Kepri, secepatnya dia akan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) untuk membantu para petani-petani melalui Kredit Usaha Mikro, sehingga para petani itu bisa mandiri sendiri.

“Kita akan terus mendorong supaya bermunculan para petani milenial yang produktif di Batam khususnya dan Kepri pada umumnya,” pungkasnya. (sal)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PT Sigma Aurora Property Pertanyakan Kinerja Pemko Batam: Pedagang dan Parkir Liar di Row 30 Ganggu Akses Lahan

PT Sigma Aurora Property Pertanyakan Kinerja Pemko Batam Pedagang dan Parkir Liar di Row 30 Ganggu Akses Lahan

9info.co.id | BATAM – Manajemen PT Sigma Aurora Property (PT SAP) secara resmi mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terkait lambannya penanganan persoalan pedagang liar dan parkir liar yang mengganggu akses jalan di kawasan Row 30, Tanjung Uncang, Sekupang.

Dalam surat permohonan yang diajukan kepada Dishub Kota Batam tertanggal 20 Maret 2025, PT SAP menyampaikan keluhan mengenai terganggunya akses keluar masuk menuju lahan milik mereka yang telah dialokasikan berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi No. 218020210 tanggal 28 Oktober 2018, seluas 19.976,43 m² di Jalan Brigjen Katamso – Kampung Cunting.

Perwakilan manajemen PT SAP, Dedi, menjelaskan bahwa saat ini aktivitas pedagang liar di sisi akses jalan Row 30 sangat mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

“Saat ini sisi akses jalan keluar masuk Row 30 terhalang oleh pedagang liar yang berjualan. Ini sangat mengganggu akses ke lokasi kami. Padahal, para pedagang ini adalah eks gusuran bangunan liar yang sebelumnya sudah ditertibkan oleh Satpol PP pada tahun 2021 lalu,” ungkap Dedi kepada wartawan.

Selain persoalan pedagang, Dedi juga menyoroti keberadaan parkir liar yang memperparah kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan PT WASCO untuk meminta agar karyawan perusahaan itu tidak memarkir kendaraan di jalur tersebut, namun belum ada hasil yang signifikan.

“Kami sudah beberapa kali meminta PT WASCO agar karyawan mereka tidak parkir sembarangan di Row 30. Kami harap pemerintah melalui Dishub dan Satpol PP segera melakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dedi menyayangkan kurangnya respons dari pemerintah atas permintaan yang sudah diajukan sejak lama.

“Masalah ini sudah terlalu lama tanpa tindakan tegas. Ini merugikan kami sebagai penerima alokasi lahan. Bahkan bukan hanya kami, perusahaan lain seperti PT Putra Riau Enterprise juga turut melayangkan permohonan penertiban yang sama,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lapangan, aktivitas pedagang liar dan parkir sembarangan memang terlihat memenuhi akses jalan Row 30 setiap harinya. Bahkan kondisi serupa juga terjadi di kawasan Row 100, yang juga dipenuhi kendaraan yang terparkir sembarangan.

Namun, kondisi ini turut menimbulkan pertanyaan dari publik. Beberapa pihak menilai, Apakah pihak perusahan PT WASCO belum mempersiapkan sarana parkir dan infrastruktur yang menyebabkan parkir liar yang terjadi?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Batam maupun PT WASCO belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh PT SAP. (Mat).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain