Connect with us

9info.co.id – Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mendesak DPR dan pemerintah menghapus pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disinyalir mengancam kemerdekaan pers.

Ia menilai pembuat undang-undang sejauh ini tidak mengindahkan delapan poin keberatan Dewan Pers terhadap sejumlah pasal dalam draf RKUHP 2019 pada naskah yang terbaru.

“Setelah mempelajari materi RUU KUHP versi terakhir 4 Juli 2022, Dewan Pers tidak melihat adanya perubahan pada delapan poin yang sudah diajukan,” kata Azyumardi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat 15 Juli 2022, seperti dikutip dari CNNIndonesia .

“Untuk itu Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal di bawah ini dihapus karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik dan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UU Pers 40/1999 tentang Pers,” imbuhnya.

Pasal-pasal yang dimaksud adalah, Pasal 184 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara; Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Lalu, Pasal 240-241 tentang Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang Sah. Kemudian Pasal 263-264 tentang Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong; Pasal 280 tentang Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan; Pasal 302-304 tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan.

Juga Pasal 351-352 tentang Tindak Pidana terhadap Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara; Pasal 440 tentang Tindak Pidana Penghinaan, serta Pasal 437 dan 443 tentang Tindak Pidana Pencemaran.

Ancam Kemerdekaan

Dewan Pers, kata Azyumardi, menilai pasal-pasal tersebut multitafsir dan berpotensi membelenggu kebebasan pers.

Beberapa substansi dalam sejumlah pasal juga berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Seperti misalnya, larangan menyiarkan hal berbau komunisme marxisme, dan leninisme.

Dalam rancangan aturan itu, apabila tulisan memuat tentang komunisme lalu menimbulkan kegaduhan, jurnalis dapat dipidana dengan ancaman dua tahun penjara meski tulisan itu bernada kritis.

“Kalau misal menimbulkan kegaduhan maka kemudian bisa ditambah hukumannya. Kalau kegaduhannya menimbulkan korban luka atau ada yang cidera itu hukumannya nambah. Itu contohnya,” ujarnya.

Selain itu, Azyumardi juga menilai jurnalis rentan menjadi objek kriminalisasi. Jurnalis tak diperbolehkan mengkritik pemerintah bila tak mengikutsertakan solusi di tulisannya.

“Kalau kita mengkritik ya boleh mengkritik tapi harus ada solusinya. Oleh karena itu media yang memuat kritik tapi tidak ada solusi itu bisa kena delik. Walaupun kemudian pihak pemerintah ketika saya tanya soal ini ya, dia bilang ya ga harus begitu, tapi kan pengalaman kita pasal-pasal seperti itu seperti pasal karet yang ada di UU ITE,” tuturnya.

Ia juga menyayangkan keputusan pemerintah dan DPR yang tak lagi mengundang Dewan Pers untuk mendiskusikan RKUHP. Pasalnya, pembahasan RKUHP perlu melibatkan partisipasi publik, termasuk mereka yang terdampak langsung.

“Coba diundang, dibahas kembali pasal-pasal yang kontroversial itu agar kita diskusikan kembali. Memang yang kontroversial itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak kontroversial ada banyak, tapi yang kontroversial ini seperti menyangkut kehidupan pers. Itu sangat berbahaya bagi kehidupan pers kita di masa depan,” tutupnya. (*)

Sumber CNNIndonesia

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Muhammad Rudi Berhasil Buka Direct Call Batam-China, Direct Call Batam-China Pangkas Biaya Logistik USD 600

Muhammad Rudi Berhasil Buka Direct Call Batam-China, Direct Call Batam-China Pangkas Biaya Logistik USD 600

9Info.co.id | BATAM – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus berkomitmen untuk mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai hub logistik internasional. Setelah berhasil mendatangkan Ship to Shore (STS) Crane pada tahun lalu, tahun ini pelayaran Direct Call perdana, rute Batam-China resmi dibuka.

Direct call merupakan pelayaran langsung peti kemas dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan tujuan yang ada di luar negeri tanpa singgah di pelabuhan manapun yang ada di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor dan impor yang sebelumnya melalui Singapura, saat ini sudah bisa langsung menuju China.

Pelayaran langsung ini, dioperasikan oleh Shandong International Transportation Corporation (SITC) China. Pada pelayaran rute perdana dari China menuju Batam, SITC China mengoperasikan kapal MV SITC Hakata. Kapal dengan bobot 23.000 GT itu, bersandar di Pelabuhan Batu Ampar, Minggu (31/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mengapresiasi atas pembukaan Direct Call Batam-China ini. Ia mengatakan, pembukaan pelayaran langsung ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi kepada dirinya. Sehingga momen pembukaan pelayaran langsung ini, sebagai momentum dalam mengembangkan rute lainnya.

“Bukan berapa jumlah kapal ke China hari ini, tapi tugas kita bagaimana kita mempersiapkan barang untuk diberangkatkan ke sana dan daerah lainnya. Kalau barang semakin banyak, maka semakin banyak linenya ke daerah lain,” ujarnya.

Muhammad Rudi melanjutkan, kedepannya diharapkan seluruh perusahaan di Kota Batam bisa memanfaatkan pelayaran langsung ke China ini. Tidak hanya ke China, namun juga ke beberapa negara lainnya. Sehingga biaya logistik dari Batam ke sejumlah negara bisa lebih murah seperti ekspor ke China saat ini.

Tidak hanya kemudahan dalam pengiriman barang, Muhammad Rudi juga berpesan kepada PT Persero untuk mempermudah segala pelayanan di pelabuhan.

“Kalau barang sudah ada, pelayarannya juga sudah ada, ditambah dengan pelayanan yang tidak berbelit, maka orang akan melihat Batam sebagai tempat pengiriman barang. Maka target 2 juta TEuS per tahun, ini akan bisa dicapai,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Persero Batam, Arham S. Torik mengatakan, pelayaran langsung ke China ini akan rutin satu kali dalam seminggu. Untuk tahap awal ini, kapal MV SITC Hakata membawa 168 kontainer dari China ke Batam. Sementara dari Batam, akan ada 100 kontainer milik Eco Green yang akan dibawa ke China.

“Kedepannya, kita harapkan ini akan menjadi lebih besar lagi karena kapasitas kapal ini 1000 TEuS, yang bisa muat 1.000 kontainer 20 feet,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan. Kedepannya, ia mentargetkan akan ada 4 hingga 5 perusahaan lagi yang akan ekspor ke China melalui pelayaran langsung ini.

“Kita harapkan tiap minggunya akan meningkat sampai penuh kapasitas dan akan menambah muatannya juga. Dengan adanya Direct Call ini, terjadi penurunan biaya logistik sebesar 600 USD per teus karena hilangnya biaya transhipment di Singapura,” imbuhnya. (DN)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain