Connect with us

9info.co.id – Bakal calon Presiden pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto pada Senin (15/5/2023) melakukan dua agenda kegiatan. Bersama Presiden Joko Widodo ikut hadir pada Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebelumnya dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) juga bertemu Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Kantor Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Jakarta Selatan.

Presiden Jokowi yang juga didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung tiba di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Penjaringan pada pukul 16.36 WIB dan disambut penari dan juga sorak sorai warga yang antusias hadir dalam acara itu.

Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo sama-sama mengenakan baju putih diapit dengan Panglima TNI Yudo Margono serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum Jokowi dan Prabowo tiba, sejumlah perwira tinggi di TNI dan Polri terlebih dahulu masuk ke area penanaman mangrove.

Kegiatan penanaman mangrove secara nasional serentak dilakukan jajaran TNI dan dilaksanakan di 370 lokasi yang tersebar di 37 provinsi dengan 1.100.169 bibit.

Matra Angkatan Darat menanam 572.669 bibit mangrove di 231 lokasi, Angkatan Laut menanam 443.700 bibit mangrove di 79 lokasi, dan Angkatan Udara menanam 83.800 bibit mangrove di 60 lokasi.

Waspadai Ancaman

Sebelum mengikuti agenda Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, di Jakarta, dalam rangka bersilaturahmi untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan.

Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra ini disambut langsung Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri di dampingi Wakil Ketua Umum PP Polri Komjen Pol (P) Makbul Padmanegara, Sekretaris Jenderal PP Polri Irjen Pol (P) Sunarko beserta Pengurus Pusat PP Polri, dan Ketua PP Polri Daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya Prabowo yang sudah dideklarasikan partainya menjadi bakal calo presiden menyatakan, harus selalu waspada terhadap ancaman yang sewaktu-waktu datang. Ia menyoroti pentingnya saling berinteraksi dan bertukar informasi, untuk dapat memahami setiap kejadian dan mewaspadai ketegangan yang terjadi di dunia.

“Sebagai mantan-mantan pejabat yang dipercayakan oleh rakyat (semoga) bisa terus menyumbang pikiran dan tenaga dalam upaya menjaga ketenangan bagi bangsa dan Tanah Air,” ujarnya.

Menurut Prabowo, keberhasilan dan kebangkitan sebuah negara untuk dikatakan maju apabila seluruh elemen bangsa dan para elite dapat rukun dan bekerja sama.

“Gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Namun, Bangsa Indonesia harus berupaya kompak dan solid dalam Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Di akhir sambutannya Prabowo pun berpesan untuk selalu jaga kerukunan sebagai keluarga besar dan tetap saling menghormati dan saling mendukung. (Tim)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pertahankan WTP ke-14, Pemko Batam Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

Pertahankan WTP ke-14, Pemko Batam Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026).

‎Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

‎Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

‎Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konsistensi Pemko Batam dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

‎Pada agenda rapat, Wali Kota Batam Amsakar Achmad secara simbolis menyerahkan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Kota Batam untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.

‎Dalam penjelasannya, Amsakar menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

‎“Penyampaian Ranperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen ini akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Amsakar.

‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya DPRD Kota Batam dan jajaran perangkat daerah, atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga Kota Batam kembali memperoleh opini WTP dari BPK.

‎Dengan penyampaian Ranperda tersebut, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. (MC)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain