Connect with us

9info.co.id – Sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan S.Parman sei Beduk- kota Batam yang tak kunjung di perbaiki pemerintah. Warga di wilayah ini pun melakukan penanaman pohon pisang . Aksi protes ini pun dilakukan warga Sei Beduk, Senin (25/04/22).

Bisker Sinaga, salah seorang Warga sei beduk, mengatakan. Mendukung Langkah dan aksi protes warga untuk menanam pohon pisang di jalan S Parman tersebut. Menurutnya, kondisi jalan utama penghubung warga di kelurahan Tanjung piayu ke kelurahan Duriangkang-Sei beduk tersebut, sudah lama rusak dan tidak kunjung diperbaiki Pemerintah.

“ Jalan S Parman, tepatnya di persimpangan Sekolah Holy Vision tersebut, sudah lama rusak, bahkan di hiasi dengan lobang menganga di sepanjang jalan, ” terang Bisker.

Bisker menambahkan, “ untuk menghindari terjadinya kembali Korban lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak dan berlobang tersebut, sebagai tokoh masyarakat di kecamatan sei beduk, dia pun meminta pemerintah, Khususnya Pemerintah Provinsi  kepri agar peka terhadap aspirasi dan keluhan warga di tanjung piayu agar segera memperbaiki jalan rusak tersebut,” harapnya.

Bisker Sinaga- Tokoh Masyarakat Sei Beduk

“ Kita sangat miris atas minimnya perhatian pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak ini, Akses jalan ini merupakan satu satunya akses jalan warga tanjung piayu. Lebih mirisnya, Akses menuju kantor Lurah Duriangkang pun harus melintasi jalan ini. Selain itu, akses jalan merupakan jalan satu satunya menuju lokasi Wisata Kuliner seafood di Piayu Laut. Kemana Selama ini para Wakil rakyat khususnya anggota DPRD Kepri dan DPRD  kota batam yang mewakili aspirasi masyarakat Sei beduk ? , dengarkan keluhan warga mu pak Dewan,” Keluhnya.

Hal senada disampaikan Laspen Simamora warga sei Beduk. “ kerusakaan jalan tersebut cukup parah, hampir semua ruas jalan berlubang dengan kedalaman sekitar 30 sentimeter,”terangnya.

“ Setiap hari saya melintasi jalan S parman ini untuk menghantar dan menjemput anak saya dari Sekolah Holi Vision. Namun Kondisi Jalan rusak ini, kerap membuat arus lalu lintas menjadi macet. Apalagi dalam kondisi cuaca  hujan, akses jalan ini berobah menjadi kubangan lumpur, sehingga kerap membuat warga mengalami kecelakaan dan terjatuh saat melintasi jalan ini,”, sebutnya.

Ketua LPM Kelurahan mangsang ini pun menyebut, “ Penanaman pohon pisang yang dilakukan warga di wilayah ini, dinilai sudah tepat sebagai bentuk protes. Sebab pemerintah Khususnya Pemerintah provinsi kepri. Kurang peka terhadap keluhan warga untuk perbaikan insfratruktur jalan yang sudah lama rusak,” terangnya.

Laspen Simamora, SE-Ketua LPM Kelurahan Mangsang.

“Kami meminta bapak Walikota Batam H.M Rudi, agar mendesak Pak Gubernur Provinsi Kepri Bapak H.Ansar Ahmad untuk memerintahkan dinas terkait untuk memperbaiki Jalan rusak tersebut,” harapnya.

Laspen pun menegaskan, “ Apabila pemerintah tidak mau merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan ini, dia pun berkomitment dengan seluruh tokoh dan element masyarakat di kecamatan sei beduk. Untuk melakukan aksi protes yang lebih besar lagi ,”Tegasnya.(pur)

Pembaca : 797
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
‎
‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
‎
‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
‎
‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
‎
‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
‎
‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
‎
‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
‎
‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
‎
‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
‎
‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
‎
‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
‎
‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
‎
‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
‎
‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Pembaca : 6
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain