Sengketa Tanah Warga dengan PT PP Properti Tbk Dilaporkan ke Presiden

9info.co.id – Tindakan penggusuran bangunan dan pemagaran lahan menggunakan beton tanpa hak di kawasan Jalan Alternatif Transyogi, Harjamuki, Kota Depok, Jawa Barat oleh PT PP Properti Tbk. dipastikan dilaporkan langsung ke Presiden Jokowi.

“Kebetulan hari ini saya akan bertemu beliau (presiden) dan masalah ini pasti saya sampaikan,” ungkap Anggota DPR RI Adian Napitupulu saat bertemu para korban penggusuran pada Jumat 15 Juli 2022 pagi.

Kedatangan anggota Fraksi PDI Perjuangan ke lokasi ini mendadak dimajukan menjadi pukul 07.30 WIB dari rencana sebelumnya 09.30 WIB.

“Info: dikarenakan besok bang Adian Napitupulu bertemu Presiden pkl : 10:30 WIB, maka pertemuan besok dimajukan menjadi 07:30 WIB,” demikian isi WA yang dikirim Mangatur Nainggolan, Kuasa Hukum Jhon Simbolon dan Charyanto Kartolo, dua dari lebih 20 korban penggusuran dan penguasaan tanah oleh PT PP Properti Tbk. memberitahukan alasan pengubahan waktu pertemuan tersebut.

Adian Napitupulu yang datang dengan menyetir sendiri mobilnya, langsung menemui para korban. Mereka berkumpul di lahan milik Jhon Simbolon. Di area ini sebelumnya ada bangunan dan tempat tinggal keluarga serta usaha bengkel mereka. Pada tanggal 17 Juni 2022 bangunan tempat tinggal keluarga dan usaha yang ada, telah dirobohkan paksa pihak PT PP Properti Tbk . menggunakan dua unit buldozer.

Kepada para korban, Adian Napitupulu kemudian mengecek keabsahan sertifikat tanah dan menanyakan kapan semua bukti-bukti itu divalidasi di Kantor Pertanahan. Kepada Jefry Silalahi salah seorang stafnya, diminta agar bukti-bukti tersebut segera dicopy. “Ini semua asli, ya!” kata mantan aktivis mahasiswa ini setelah melihat semua sertifikat dan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang asli.

Kepada para korban penggusuran, Adian Napitupulu meminta, para korban harus tetap bersatu. “Jangan ada yang tidak diajak, karena berdasarkan pengalaman dalam membantu penyelesaian sengketa tanah, ada juga korban yang tidak mau bergabung dengan kita,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR ini juga dengan cermat, mendengar ceritera kesedihan masing-masing korban penggusuran.

Seperti digambarkan Ny. Mangatur Simanulang (57 tahun) istri dari Jhon Simbolon. “Tindakan mereka sungguh biadab,” katanya menceriterakan tragedi perobohan bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik No. 10024 atas nama Jhon Simbolon.

Bukti Sertifikat Asli

Mangatur Nainggolan dari Mangatur Nainggolan Lawfirm (MNL) kuasa hukum korban penggusuran kemudian memperlihatkan bukti-bukti sertifikat tanah asli dan juga bukti validasi atas tanah milik kliennya tersebut.

Selaku kuasa hukum ia menyatakan dalam membela dan melindungi klien para pemilik tanah yang digusur itu, ia mengaku tidak dibayar. Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan, apakah selaku lawyer anda dibayar! Mangatur tegas menjawab, “Tidak!”

Demikian pula selaku anggota dewan dan fungsionaris PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menyatakan dalam membantu menyelesaikan sengketa ini, tidak akan menarik bayaran apapun.

Sementara itu Mangatur mengungkapkan, selain tindakan penggusuran dan pemagaran lahan, ada oknum-oknum yang melakukan intimidasi. Namun setelah di lahan tersebut dipasang spanduk “Selamat Datang Anggota DPR RI Adian Napitupulu”, ancaman itu mereda.

Korban lain Sebulon Butar-butar, menyatakan, tanahnya kini dipagar beton sehingga tidak bisa masuk ke lokasi. Sementara korban, Hasudungan Hutagaol yang sebelumnya memiliki bangunan untuk kantor usaha, kini rata dengan tanah setelah dibuldozer PT PP Properti Tbk.

Menjawab pertanyaan Adian Napitupulu, apa yang diharapkan untuk selesaikan sengketa tanah ini. Ada dua jawaban dari para korban penggusuran. Pertama minta dana penggantian dengan negosiasi langsung dengan PT PP Properti Tbk.

Sedangkan yang kedua, khusus atas tanah miliki Jhon Simbolon, karena lahan tersebut adalah tempat usaha dan hidup mereka, sedapat mungkin dipertahankan. Namun demikian tetap minta ganti atas kerugian pengrusakkan bangunan dan penjarahan barang dagangan saat dilakukan penggusuran paksa.

Sebelum menutup penyerapan aspirasi masyarakat di sini, Adian Napitupulu yang juga didampingi Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Hendrik Tankeallo, mengakui berkali-kali pihak direksi PT PP Properti Tbk. minta bertemu dengannya. “Saya jawab, mau bertemu asal semua pagar yang didirikan di atas lahan warga, dirobohkan dulu,” tegasnya disambut tepuk tangan warga yang hadir. (lsm)

Pembaca : 795

Batam

Paparkan Capaian Pembangunan Batam, Amsakar Ajak RT dan RW Bergerak Bersama

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kota Batam.

Hal itu disampaikan Amsakar saat menghadiri Silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama RT/RW, LPM, dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Sekupang Tahun 2026 di Aula SMP Kartini Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Minggu (4/10/2026) malam.

Amsakar mengatakan, pembangunan Batam membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, RT dan RW memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari mata rantai pelayanan pemerintah di tingkat lingkungan.

“Batam membutuhkan ikhtiar bersama. Batam tidak memerlukan narasi-narasi yang saling melemahkan. Yang kita perlukan adalah bagaimana RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat mendukung kebijakan lurah dan camat. Dengan begitu, Bapak dan Ibu sekalian sudah menyokong penuh arah kebijakan pembangunan Pemko Batam,” ujar Amsakar.

Ia menilai, komunikasi langsung dengan masyarakat perlu terus dibangun agar berbagai program pemerintah dapat dipahami dan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Karena itu, forum silaturahmi menjadi salah satu ruang untuk menyelaraskan informasi, menyerap aspirasi, sekaligus memperkuat koordinasi.

“Silaturahmi ini momentum untuk mempertemukan kembali hati kita, mendekatkan jarak, dan meluruskan hal-hal yang kurang tepat. Saya selalu ingatkan kepada camat dan lurah, jika ingin berhasil melayani warga, perbanyaklah turun dan bersilaturahmi dengan RT, RW, serta tokoh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan program prioritas Pemerintah Kota Batam bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Dari sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen pada semester I dengan realisasi investasi sebesar Rp39,89 triliun. Perkembangan tersebut turut memperkuat posisi Batam sebagai tujuan investasi, termasuk melalui masuknya ekosistem pusat data dan kecerdasan buatan (AI) berskala internasional.

Di bidang pendidikan, Pemko Batam telah membagikan 105.670 set seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, serta menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan.

Pada sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) berbasis KTP telah mencapai 98 persen penduduk Kota Batam. Pemerintah juga meningkatkan insentif bagi 4.000 lansia menjadi Rp300.000.

Sementara itu, program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM telah menjangkau 1.500 pemohon dengan nilai realisasi Rp1,3 miliar.

Di bidang ketenagakerjaan, Pemko Batam menyelenggarakan 108 jenis pelatihan kerja bagi 4.433 peserta. Pemerintah juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan di bawah naungan Apindo untuk memprioritaskan minimal 20 persen kuota rekrutmen bagi tenaga kerja lokal.

Amsakar juga menyampaikan penurunan angka kemiskinan Batam dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam mencapai 83,8.

Paparkan Capaian Pembangunan Batam, Amsakar Ajak RT dan RW Bergerak Bersama.

“Semua raihan ini bukan klaim personal Amsakar-Li Claudia, melainkan hasil kontribusi kolektif dari RT, RW, LPM, pimpinan kecamatan, kelurahan, Forkopimda, hingga kader Posyandu dan PKK. Mari kita hentikan ego sektoral dan terus berorkestrasi membangun Batam,” tutur Amsakar.

Menurut Amsakar, capaian tersebut perlu terus dijaga melalui kerja bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dukungan perangkat pemerintahan di tingkat bawah dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan hingga ke lingkungan.

Pertemuan dengan RT, RW, dan LPM Sekupang tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemko Batam memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah berharap koordinasi yang terbangun dapat mempercepat penyampaian aspirasi dan penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lingkungan.

Sementara itu, perwakilan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sekupang, Fajar Fajri Pembudi, menyampaikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut mulai dirasakan masyarakat, antara lain melalui perbaikan drainase, jalan, dan layanan pengangkutan sampah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali atas silaturahmi ini. Di Sekupang, dampak pembangunan sangat terasa: drainase dan jalan berjalan baik, serta pengangkutan sampah di lingkungan perumahan sudah berjalan sesuai aturan,” ujar Fajar.

Ia menambahkan, RT, RW, dan tokoh masyarakat Sekupang siap mendukung serta mengawal keberlanjutan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Batam.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat komunikasi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan Batam dari tingkat lingkungan. (Hum).

Pembaca : 9