Connect with us

9info.co.id – Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke mal pelayanan publik, Senin (30/1/2023), Ketua DPRD Batam, Nuryanto menjumpai indikasi kerumitan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Izin yang dimaksud ialah Persetujuan Gedung dan Bangunan (PGB) yang terhubung langsung ke pusat. Menurutnya, pengurusan PGB itu harus ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sementara KKPR tersebut bisa langsung diurus di Batam.

“Ternyata saya mendapat aduan dari masyarakat untuk membangun gedung. Dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang berubah jadi Persetujuan Gedung dan Bangunan (PGB). Ini langsung direct langsung ke Kementerian, tapi persyaratannya harus ada KKPR dan itu (pengurusannya) ada di Kota Batam. Permohonan ke PTSP dulu, terus pelaksanaan teknisnya dikerjakan Cipta Karya dengan BPN,” ujarnya.

Sementara, proses pengurusan KKPR masih offline. Di sisi lain, investor banyak yang mengeluh karena pengurusan izin yang masih secara manual.

“Saya penasaran makanya ke sini, melihat langsung dan bertanya sama petugas dan Kepala PTSP nyatanya memang benar. Beliau sendiri pun tidak mampu memberikan jawaban berapa lama KKPR itu bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat. Ini yang membuat kita tidak bisa memberikan jaminan berapa lama perizinan itu keluar untuk orang berinvestasi,” kata dia.

Pihaknya akan mengundang instansi terkait yang berwenang dengan hal perizinan ini. Cak Nur akan meminta masukan kepada pihak yang dimaksud dan akan diteruskan ke Presiden Jokowi.

“Sepritinya itu memotong birokrasi. Tapi di sisi lain, ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan itu menjadi kendala. Yang mestinya sesuatu bisa diselesaikan dikerjakan di Batam, di tarik ke pemerintah pusat. Kalau di pemerintah pusat ada kendala, maka orangnya harus datang ke sana untuk konsultasi. Itu pakai biaya, belum tentu selesai juga,” katanya. ( Hum )

 

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam Bersama Humas Polda Gelar Workshop Media Relations

PLN 2

9Info.co.id | BATAM – Perkuat bidang kehumasan. PLN Batam dan Polda Kepri gelar Workshop Media Relations dan Manajemen Media di Kantor PLN Batam, Rabu (18/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut Direktur Keuangan, Manajemen Resiko dan Human Capital PLN Batam Pardamean Matondang, menyampaikan ucapan Terima kasih kepada Kabid Humas Polda Kepri atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan terkait pengelolaan fungsi kehumasan.

“Kami sangat menyadari bahwa sebuah organisasi tidak akan mencapai keberhasilan tanpa dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi,” kata Pardamean Matondang

Dia juga mengatakan fungsi kehumasan memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam membangun kolaborasi dengan para stakeholder guna memajukan perusahaan.

“Di era digital yang semakin maju ini, fungsi kehumasan sangat krusial dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dinamika media sosial yang sangat cepat,” katanya.

Dia juga mengatakan kehumasan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang jelas dan tepat sasaran kepada publik, serta menangani permasalahan yang muncul dengan baik.

“Oleh karena itu, kami berharap dapat belajar lebih banyak dari Polda Kepri yang telah menunjukkan pengelolaan fungsi kehumasan dengan sangat baik dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi di era digital,” kata Pardamean.

Menurutnya penyebaran informasi saat ini sangat cepat sehingga kami percaya dengan peningkatan fungsi kehumasan, perusahaan akan lebih siap dalam menjaga citra dan komunikasi yang positif di tengah masyarakat.

Sementara Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan di era digital arus informasi yang sangat cepat, dan Polda Kepri selalu mengutamakan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Kami berkomitmen menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan akurat,” kata Pandra.

Pandra juga mengatakan Humas Polda Kepri berpegang pada motto partisipasi, objektif, dan dapat dipercaya, yang menjadi dasar dalam mengelola komunikasi publik secara profesional.

“Kami menyadari bahwa Humas Polda tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi kuat antara tim internal dan eksternal untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat,” kata Pandra.

Dia juga mengatakan dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan filosofi “together we are strong”, di mana kekuatan terletak pada kebersamaan.

Menurutnya tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, kesuksesan tidak akan mungkin tercapai. (MP).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain