9info.co.id | BATAM – Komitmen DPRD Kota Batam dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditunjukkan melalui sikap seluruh fraksi yang kompak menyetujui kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (15/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM), serta jajaran Pemerintah Kota Batam.

Dalam pengantarnya, Kamaluddin menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya, saat Wali Kota Batam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.

Sebelum penyampaian pandangan umum dimulai, pimpinan rapat bersama para ketua fraksi melakukan musyawarah terkait mekanisme penyampaian pandangan. Hasil musyawarah menyepakati bahwa pandangan umum disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat, sementara penyampaian secara lisan dilakukan secara singkat dari meja masing-masing.

Fraksi NasDem menjadi fraksi pertama yang menyatakan persetujuan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Sikap serupa kemudian disampaikan Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PKB, PAN-Demokrat-PPP, serta Hanura-PSI-PKN.

Selain menyatakan persetujuan, sejumlah fraksi juga memberikan catatan dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam. Fraksi Hanura-PSI-PKN, misalnya, mengapresiasi keberhasilan Pemko Batam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Juru bicara Fraksi Hanura-PSI-PKN, Sony Christanto, berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

“Raihan WTP ini patut diapresiasi. Ke depan kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami setuju Ranperda ini dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menjelaskan bahwa setelah menerima seluruh pandangan umum fraksi, tahapan berikutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap berbagai masukan dan pandangan yang telah disampaikan.

Menurutnya, agenda Jawaban Wali Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, sebagai bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan dukungan seluruh fraksi, proses pembahasan Ranperda kini memasuki tahapan lanjutan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Batam. (MC).

The post Seluruh Fraksi DPRD Batam Sepakat Kawal Akuntabilitas APBD 2025 ke Tahap Pembahasan Berikutnya appeared first on 9Info.