DANDIS RAJAGUKGUK Archives - 9Info https://www.9info.co.id/tag/dandis-rajagukguk/ Portal Media dan Informasi Kepulauan Riau Thu, 19 Nov 2026 04:13:08 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.5 Cegah Aset Daerah Tak Terdata, Pansus DPRD Batam Perkuat Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah https://www.9info.co.id/cegah-aset-daerah-tak-terdata-pansus-dprd-batam-perkuat-regulasi-pengelolaan-barang-milik-daerah/ https://www.9info.co.id/cegah-aset-daerah-tak-terdata-pansus-dprd-batam-perkuat-regulasi-pengelolaan-barang-milik-daerah/#respond Thu, 19 Nov 2026 04:13:08 +0000 https://www.9info.co.id/?p=18237 9Info

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel. Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, […]

The post Cegah Aset Daerah Tak Terdata, Pansus DPRD Batam Perkuat Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah appeared first on 9Info.

]]>
9Info

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST, didampingi Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum.

Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah melakukan pendalaman pasal demi pasal, terutama terkait substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi materi Ranperda dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Ketua Pansus Dandis Rajagukguk menegaskan, pembahasan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah memiliki aturan yang jelas. Mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban aset.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. Keberadaannya tidak sekadar menjadi aset administratif, tetapi juga harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Ia menjelaskan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui identifikasi dan klasifikasi yang tepat, pemerintah dapat mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.

Dandis juga mengingatkan agar tidak ada aset pemerintah daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandis menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administrasi dan pencatatan. Pemerintah juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara tepat guna, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan intensif bersama jajaran Pemko Batam, Pansus berharap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Dengan demikian, pengelolaan aset daerah ke depan tidak hanya lebih tertib secara administrasi, tetapi juga memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga kekayaan daerah benar-benar dapat dikelola secara transparan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kota Batam. (Hum).

The post Cegah Aset Daerah Tak Terdata, Pansus DPRD Batam Perkuat Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah appeared first on 9Info.

]]>
https://www.9info.co.id/cegah-aset-daerah-tak-terdata-pansus-dprd-batam-perkuat-regulasi-pengelolaan-barang-milik-daerah/feed/ 0