Connect with us

TP PKK Provinsi Laksanakan Supervisi Ke Kabupaten Simalungun

More Videos

9info.co.id – Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara melakukan supervisi persiapan monitoring 10 desa percontohan yang ada di Kabupaten Simalungun yang menjadi wakil daerah dalam perlombaan Desa Percontohan tingkat Provinsi untuk kategori lomba 10 program pokok PKK.

Pertemuan supervisi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor TP PKK Kabupaten Simalungun pada Selasa, 24/05/2022. Pertemuan yang dihadiri TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ketua PKK Kabupaten Simalungun Ny Ratnawati Radiapoh Hasiholan Sinaga, para organisasi perangkat daerah Pemkab Simalungun, dan PKK Kecamatan serta PKK dari 10 desa percontohan yang ikut perlombaan.

Acara tersebut diawali dengan penyerahan laporan oleh 10 desa peserta lomba kepada PKK Provinsi Sumut dan dilanjutkan dengan kegiatan supervisi.

Dalam kesempatan itu, Bapak Nirman Nasution selaku Ketua Tim Supervisi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang pengelolaan oleh dan untuk masyarakat menuju masyarakat beriman, berahklak, sehat sejahtera, maju mandiri dan kesetaraan jender.

“Supervisi bertujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan PKK Kabupaten/Kota yang didukung oleh Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah serta mitra kerja dalam membina kecamatan dan desa dalam menjalankan 10 program pokok PKK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PKK Kabupaten Simalungun Ny Ratnawati Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan, kedatangan tim supervisi oleh PKK Sumut adalah untuk membina sekaligus evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan oleh PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Simalungun.

“Dan sekaligus untuk melihat kemajuan desa setelah dibina serentak untuk mengetahui apa saja manfaat yang dirasakan oleh keluarga dan masyarakat,” kata Ny Ratnawati.

Ia mengatakan, bahwa 10 desa percontohan yang ada di Kabupaten Simalungun akan mengupayakan yang terbaik agar bisa menjadi juara dalam perlombaan tersebut.

“Kami harapkan bapak ataupun ibu, dan secara khusus PKK, Kepala Desa dan Kelurahan agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam kegiatan supervisi ini. Hal-hal yang perlu dan penting yang diperoleh pada supervisi agar direalisasikan dan ditindaklanjuti di desa masing-masing. Dan kepada pembina tim PKK agar tetap memberi perhatian dalam bentuk kegiatan program pada desa binaan,” ujarnya.

Kepada PKK Sumut Ny Ratnawati juga mengatakan, bahwa melakukan pembinaan di desa bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena yang akan dibina adalah desa yang dihuni masyarakat yang majemuk dengan tingkat pendidikan yang beragam, gaya hidup yang berbeda satu sama lain, kesejahteran yang bervariasi dan kemampuan keuangan yang terbatas adalah masalah yang dijumpai.

“Namun jiwa pengabdian yang tinggi dan tulus dari semua tim PKK Kabupaten sampai Desa, para tim pembina dan masyarakat, maka setiap masalah yang ada kami jadikan tantangan untuk pencapaian tujuan pergerakan PKK di Simalungun,” katanya.(Mat)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

SANOPATI 08 DPD Simalungun Akan Gelar Aksi Damai untuk Mendorong Investigasi Dugaan Penyelewengan Dana Desa

9info.co.id | SIMALUNGUN – SANOPATI 08 DPD Kabupaten Simalungun, sebuah organisasi kemasyarakatan independen yang baru dilantik pada 10 Agustus 2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat SANOPATI 08, mengumumkan rencana aksi damai pada Senin (20/01/2025) mendatang. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut perubahan dalam pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum yang lebih transparan dan adil di Kabupaten Simalungun.

Menurut Ketua DPD SANOPATI 08 Kabupaten Simalungun, organisasi ini fokus pada pengawasan hukum dan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara, dengan harapan hukum dapat menjadi panglima tertinggi di Indonesia. SANOPATI 08 juga berkomitmen untuk memantau pengelolaan dana desa, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPD SANOPATI 08, Henri Dens Simarmata, menyatakan kepada wartawan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya dugaan penyimpangan hukum dan kebocoran keuangan negara di Simalungun. Dugaan ini mencakup penggunaan Dana Desa (DD) yang tidak transparan dan adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

“Kami menemukan adanya kejanggalan dalam pengalokasian Dana Desa, termasuk informasi dari masyarakat yang menunjukkan bahwa musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) di beberapa Nagori tidak berjalan sesuai harapan. Diduga ada titipan dari golongan tertentu yang memengaruhi keputusan-keputusan tersebut, yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Henri Dens Simarmata.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengungkap penyimpangan ini, SANOPATI 08 Simalungun berencana menggelar aksi damai dengan berjalan kaki (long distance walking speaks the truth for justice) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Aksi ini bertujuan untuk menarik perhatian aparat penegak hukum dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan penyelewengan dana desa tersebut.

Henri Dens Simarmata menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti benar, pihak-pihak yang terlibat harus dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. SANOPATI 08 berharap agar aksi damai ini dapat memotivasi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada dan menjaga integritas pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Simalungun.

Aksi damai ini telah diberitahukan kepada Polres Simalungun sebagai bagian dari prosedur untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. (STP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain

Exit mobile version