9info.co.id – Setiap tahun, selalu saja sama masalahnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Kepri terutama Kota Batam, selalu saja ricuh, terutama bagi SMAN yang dianggap favorit.
“Kita bisa lihat sekolah favorit yang ada seperti di SMAN 1 dan SMAN 3 Batam,setiap Tahun saat PPDB sudah mulai ,selalu terjadi masalah.Ini dikarenakan jumlah siswa yang mendaftar sudah melebihi kapasitas yang diterima sekolah,” demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Kepri Wirya Putra Silalahi, Selasa, ( 26 /7/2022) dikutip dari Batamtimes.
Dikatakan Wirya, sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi kelebihan siswa dengan cara membangun SMAN pendamping.
“Walaupun sudah dibangun SMAN pendamping, misal SMAN 24 untuk menampung luberan SMAN 1,dan SMAN 26 untuk luberan SMAN 3, tetap saja orangtua dan siswa tak mau di SMAN 24 atau SMAN 26 itu, “ ungkap Wirya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sekolah ini sangat minim fasilitas.
Wirya mencontohkan SMAN 26, selama 3 tahun masih ada ruang kelas yang belum memiliki mebeler lengkap untuk fasilitas belajar mengajar, padahal saat ini sudah memiliki 10 kelas.
“Sehingga mereka masih menumpang di SMAN 3, tetapi shift siang. Karena kurangnya fasilitas yang memadai, siswa dan orangtua menolak bila dimasukan di SMAN pendamping tersebut, ” kata Wirya.
Politisi Nasdem ini lebih lanjut mengatakan , hal itu bisa dimaklumi, mengapa sekolah pendamping ini sangat lambat perkembangannya dari tahun ke tahun, karena menunggu pembangunan sekolah dari DAK/ APBN, yang baru mulai dilirik bila minimal telah berjalan 3 tahun.
Sementara dari APBD Pemprov Kepri hanya dialokasikan anggaran sekitar Rp 500 juta per tahun, malah pernah tak dianggarkan sama sekali.
”Sangat kecil perhatian Pemprov Kepri terhadap dunia pendidikan Kepri, “ ujarnya.
Padahal sudah menjadi komitmen bangsa ini, utk lebih memprioritaskan pendidikan di Indonesia. Dengan mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% di setiap tingkatan, APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.
Sesuai dengan Undang Undang No.20 tahun 2003, pasal 49 ayat (1): Dana Pendidikan selain Gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Angaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
Mari dilihat anggaran pendidikan pada , APBD Provinsi Kepri tahun 2022: 1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN & PPPK: 325.144.267.448. 2. DAK Fisik: 129.489.035.000. 3. DAK Non Fisik (Dana BOS dan Sertifikasi Guru): 258.495.014.000. 4. Belanja Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 5.822.700.000. 5 . Belanja Gaji Tenaga Harian Lepas (THL): 3.964.940.000. 6. Belanja Gaji PTK Non ASN : 53.565.957.477. 7. Rutinitas Perkantoran: 12.069.135.104. 8 . Program Pembangunan: 33.911.640.193. 9. Tunda Bayar TA. 2021: 9.600.011.344.
Pagu Anggaran Dinas Pendidikan TA. 2022 adalah: 832.062.700.566
Dari tabel di atas , dapat disimpulkan Dana Pendidikan APBD Provinsi Kepri tahun 2022 adalah= 11.56% jauh dari syarat minimal yang diamanatkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 49 ayat(1).
“Itulah sebabnya sangat minim alokasi pembangunan sarana pendidikan di Provinsi Kepri,” kata Wirya. Ada kekeliruan persepsi alokasi dana pendidikan selama ini. Sesuai UU Nomor 20 tagun 2003, pasal 49 ayat(1): sebenarnya gaji pendidik tidak masuk dalam hitungan 20% dana pendidikan. Untuk itu kita kekurangan dana 327 M lagi agar kita dapat memenuhi Anggaran pendidikan 20% sesuai dgn Undang Undang No.20 Tahun 2003,” ujarnya lagi.
“Seharusnya dengan alokasi dana 20% dari APBN dan APBD setiap tingkatan, tidak ada lagi masalah pendidikan karena kekurangan sarana dan prasarana sekolah.”pungkasnya. (*lsm)
MBG Tak Boleh Berhenti di Dapur dan Distribusi, REL-MBG Kepri Siap Kawal hingga Penerima Manfaat
9info.co.id | BATAM – Peran relawan dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat perhatian.
Ketua DPW Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong/Relawan Makan Bergizi Gratis (REL-MBG) Kepulauan Riau (Kepri), Isye Lombogia, mendapat undangan menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.Senin (17/08/2026).
Undangan tersebut menjadi sorotan karena REL-MBG merupakan salah satu elemen masyarakat yang bergerak mengawal implementasi program MBG di tingkat daerah.
Kehadiran Isye Lombogia di Istana juga berlangsung setelah Ketua Dewan Pembina REL-MBG, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batam, Kepri, pada Rabu (12/8/2026) lalu.
Kunjungan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat peran jaringan relawan di daerah.
Ketua DPW Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong/Relawan Makan Bergizi Gratis (REL-MBG) Kepulauan Riau (Kepri), Isye Lombogia, mendapat undangan menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.Senin (17/08/2026).
Bukan Sekadar Seremonial
REL-MBG menegaskan bahwa keberadaan organisasi bukan sekadar pelengkap dalam pelaksanaan MBG. Organisasi ini diarahkan menjadi mitra strategis non-struktural yang ikut mendorong pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Di tingkat daerah, pengawalan dapat dilakukan melalui pemantauan aktivitas SPPG, perhatian terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, kecukupan gizi, hingga kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.
REL-MBG juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan efek ekonomi bagi masyarakat setempat dengan melibatkan petani, pedagang, pelaku UMKM, serta pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan pangan.
Bagi Kepri, tantangan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakter wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis dan akses distribusi berbeda dibandingkan daerah lainnya.
Ketua DPW REL-MBG Kepri, Isye Lombogia, menegaskan jajaran yang dipimpinnya siap memperkuat konsolidasi dan menjalankan amanah organisasi dari tingkat pusat.
“Kepri akan solid menjalankan amanah dari pusat. Kami siap mengawal dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Isye.
Undangan ke Istana Jadi Momentum Penguatan Organisasi
Isye menilai undangan menghadiri peringatan HUT ke-81 RI di Istana bukan sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut menjadi kesempatan memperkuat semangat kebangsaan sekaligus membangun koordinasi antara jaringan relawan di daerah dengan gerakan nasional mendukung program MBG.
Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki peran utama dalam penyelenggaraan program, sementara masyarakat dapat mengambil bagian melalui partisipasi, pengawasan, serta penyampaian aspirasi dari lapangan.
“Kami tidak ingin MBG hanya berhenti pada distribusi makanan. Program ini harus memberikan manfaat yang nyata, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kehadiran Isye Lombogia di Istana juga berlangsung setelah Ketua Dewan Pembina REL-MBG, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batam
Kepri Siap Perkuat Pengawasan dari Lapangan
REL-MBG Kepri menyatakan akan terus membangun koordinasi dengan SPPG, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan.
Pengawasan sosial dinilai penting agar setiap persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi, terutama berkaitan dengan kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Momentum konsolidasi setelah kunjungan Muhammad Qodari ke Batam pun menjadi titik penting bagi REL-MBG Kepri untuk memperkuat jaringan organisasi di wilayah tersebut.
Isye menegaskan, Kepri siap berdiri di garis depan dalam mengawal pelaksanaan MBG, bukan hanya sebagai relawan, tetapi sebagai bagian dari gerakan gotong royong masyarakat untuk memastikan program strategis tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya. (Mat).