Connect with us
RKA 2027 Rp2,44 Triliun, BP Batam Perkuat Infrastruktur dan Percepatan Investasi

RKA 2027 Rp2,44 Triliun, BP Batam Perkuat Infrastruktur dan Percepatan Investasi

More Videos

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9).

RKA tersebut disampaikan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan jajaran.

BP Batam mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 Triliun. Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.

Ia menjelaskan, arah pembangunan BP Batam pada 2027 sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”

Rp665,11 Miliar untuk Pengembangan Infrastruktur

Salah satu fokus utama BP Batam dalam RKA 2027 tersebut adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Sebesar Rp665,11 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.

Fokus pengembangan pada fasilitas pelabuhan, infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, fasilitas bandara, infrastruktur drainase, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL, kawasan dan wisata serta fasilitas kesehatan.

Menurut Amsakar, pembangunan infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.

“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.

Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan dan membangun KPBPB Batam.

“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam dan berharap agar anggaran yang disiapkan BP Batam dapat dikelola secara akuntabel dan inklusif.

“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya.(DN).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version