BP Batam Paparkan RKP dan RKAKL Bersama Komisi VI DPR RI

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) paparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di tahun anggaran 2025, pada Rabu (5/6/2024).

Paparan tersebut disampaikan dalam konsinyering yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya, M. Sarmuji, di Sari Pacific Hotel, Jakarta

Pada kesempatan pertama, Kepala BP Batam melalui Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan capaian beberapa kinerja ekonomi makro di KPBPB Batam yang menunjukkan perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pertama, pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Batam mulai tahun 2021 hingga 2023 mencapai angka 6,1 persen, dengan jumlah realisasi investasi secara akumulasi sebesar Rp116,82 triliun.

“Tingginya pertumbuhan rata-rata tersebut didorong oleh tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 7,04 persen. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepri,” jelasnya.

Selanjutnya, Purwiyanto memaparkan lima capaian sasaran strategis BP Batam yakni, peningkatan realisasi investasi di KPBPBB, peningkatan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, optimalisasi pemanfaatan asset Badan Layanan Umum (BLU), dan pengelolaan organisasi yang akuntabel serta efisien.

“Rata – rata capaian indikator kinerja sasaran strategis BP Batam tahun 2020 sampai 2023 adalah 95,70 persen. Angka ini kami upayakan untuk terus meningkat di tahun ini,” ujar Purwiyanto.

Berbagai pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan tim selama lima tahun terakhir. Sebut saja pengembangan Pelabuhan Kargo Batu Ampar, revitalisasi Terminal 1 dan pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pembangunan jalan dan drainase, pengelolaan air bersih, serta pengembangan pariwisata.

Selain itu, pengembangan 2 (dua) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK Batam Aero Technic (BAT) di Kawasan Bandara Hang Nadim dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Kawasan Nongsa, serta pengembangan Kawasan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City juga menjadi kegiatan priotitas BP Batam.

“Sebagai informasi, usulan KEK Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam telah diterima dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto akhir bulan lalu. Ini akan menjadi KEK ketiga yang akan eksis di Kota Batam dan Provinsi Kepri,” ungkap Purwiyanto.

Sementara itu, perencanaan Jangka Panjang KPBPB Batam selama 20 (dua puluh) tahun ke depan sampai dengan tahun 2045 difokuskan pada pengembangan industri dalam tujuh sektor strategis yang memberikan nilai tambah tinggi, antara lain:

1. Hub Logistik International

2. Industri Kedirgantaraan

3. Industri Light dan Valuable

4. Industri Digital dan Kreatif

5. Perdagangan dan Keuangan Internasional

6. Industri Wisata Kesehatan terintegrasi di Sekupang

7. Industri Energi Baru dan Terbarukan (PLTS)

“Terhadap beberapa masukan dari para anggota dan pimpinan Komisi VI DPR RI akan menjadi perhatian BP Batam,” pungkas Purwiyanto.

Turut hadir dalam kegiatan, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam beserta pejabat tingkat II di lingkungan BP Batam. (DN).

Pembaca : 302

Related Topics:BAT BP Batam KEK KOMISI VI DPR RI

Up Next

The Ascott Regional Batam Memperingari Hari Laut Sedunia di Pulau Buluh

Don't Miss

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN Batam Gelar Aksi Bersih Pantai Tanjung Uma

Click to comment

Batam

Catatkan Nilai Sempurna, BP Batam Raih Prestasi Tingkat Nasional dalam Pengelolaan JDIH 2026

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). BP Batam meraih Peringkat 1 Pengelolaan JDIH Tingkat Nasional Tahun 2026 dengan nilai sempurna 100 dan memperoleh Predikat AA (Istimewa) untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural.

Penilaian JDIH BP Batam oleh Kementerian Hukum dilakukan melalui sistem E-Report kinerja JDIHN berdasarkan empat variabel Utama. Diantaranya pengelolaan dokumen dan informasi hukum; aksesibilitas informasi hukum; integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum serta pengembangan layanan JDIH.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama para Pengelola JDIH BP Batam dan unit organisasi BP Batam dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Amsakar, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, predikat tersebut menjadi motivasi bagi BP Batam untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum, khususnya dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha.

“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi hukum sehingga keberadaan JDIH BP Batam dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha,” kata Amsakar.

Penguatan tata kelola hukum tersebut juga sejalan dengan upaya BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Reformasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan bahwa raihan terbaik nasional dengan nilai 100 dan Predikat AA (Istimewa) merupakan capaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum BP Batam.

“Kami memastikan bahwa kinerja JDIH BP Batam akan terus meningkat dan berkembang tidak hanya pada pencapaian penghargaan nasional ini saja, namun juga melalui pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih transparan dan berkualitas,” ujar Li Claudia.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi momentum bagi Biro Hukum selaku Pusat JDIH BP Batam untuk terus memastikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemangku kepentingan, investor, serta pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan raihan tersebut, BP Batam tidak hanya mempertahankan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menghadirkan tata kelola kelembagaan yang profesional, terbuka, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. (EI)

Pembaca : 2