Connect with us
Bupati Simalungun Bersama Komisi 1 DPR RI, Napak Tilas di Gunung Simbolon

Bupati Simalungun Bersama Komisi 1 DPR RI, Napak Tilas di Gunung Simbolon

More Videos

9Info.co.id – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon melakukan napak tilas di Gunung Si Imbou Bolon (Gunung Simblon) di Nagori Dolok Simbolon Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Sumut, Minggu (25/6/2023)

Sebelum melakukan napak tilas, dilaksanakan kegiatan kebaktian di Gereja HKBP Dolok Simbolon yang di pimpinan oleh Praeses Distrik 7 Samosir Pdt Renjustin Gultom STH MTH.

Bupati Simalungun, Radiapoh H.Sinaga.,S.H.,M.H

Bupati Simalungun dalam sambutan menyampaikan terimakasih atas kehadiran kunjungan Kasi PSBI (Punguan Simbolon dohot Boru Indonesia) di Nagori Dolok Simbolon.

Melihat komdisi jalan menuju Nagori Dolok Simbolon, Bupati memyampaikan, infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun cukup pajang dan kondisinya masih banyak yang perlu di perbaiki.

Komisi I DPR RI Effendi Simbolon

“Kita terus melakukan upaya untuk melakukan perbaikan kondisi jalan kita dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, dan tidak hanya untuk infrastruktur jalan, Pendidikan dan Kesehatan juga menjadi perhatian kita, termasuk Internet,”kata Bupati

Untuk itu, melalui Komisi 1 DPR RI (Effendi Simbolon), Bupati berharap agar Presiden RI dapat hadir di Simalungun untuk melihat sekaligus memberikan perhatian terhadap pembangunan Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan bahwa kehadirannya dalam napak tilas di Gunung Simbolon bukan untuk mengklaim atau mengakui Dolok Simbolon sebagai tanah leluhurnya.

“Ini milik kita semua bangsa Indonesia. Jadi yang kami lakukan adalah memberikan apresiasi kepada masyarakat Simalungun yang telah menerima leluhur kami hadir di Nagori Dolok Simbolon,”ucapnya.

Effendi mengajak masyarakat agar tetap menjaga keberagaman dan kebersamaan. “Kita harus melihat ini sebagai putra putri Bangsa Indonesia yang penuh kebergaman,”ujarnya.

Selanjutnya, Effendi tidak lupa mengucapkan trimakasih, karena kehadirannya disambut dengan baik oleh masyarakat, melalui Bupati Simalungun.

“Kami berharap apa yang menjadi keinginan bupati dapat di dengar langsung oleh presiden, sehingga Simalungun ini dapat di perbaiki dan di bangun menjadi lebih baik,”sebut Efendi.

Personil Komisi 1 DPR RI tersebut jiga mengapresiasi Bupati Simalungun yang telah melakukan haroan bolon (gotong royong) dengan melibatkan para perantau yang telah berhasil untuk bersama-sama membangun Simalungun.

Menurut Effedi, program marharoan bolon yang telah dilakukan Bupati Simalungun dalam menanggulangi kerusakan jalan sangat baik.

“Sampai kepada bapak Bupati apa yang menjadi aspirasi kita, saya kira Bupati dapat menerimanya,”kata Effendi lepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, PSBI yang koordinir oleh Efendi Simalungun memberikan tali asih ke rumah-rumah ibadah, hal ini dilakukan sebagai wujud apresia PSBI terhadap masyarakat Simalungun yang telah menerima leluhurnya di Tanoh Hanonaron Do Bona.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut antara laim, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung dan masyarakat.(Sim).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pengamanan Sekolah Terintegrasi Merah Putih Berlangsung Humanis, Petugas Cegah Situasi Memanas

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan kegiatan yang berlangsung di kawasan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang pada Kamis (13/8/2026), merupakan bagian dari pengamanan dan pengawalan proses pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Kehadiran personel di lokasi dalam rangka menjaga keamanan kawasan, memastikan aktivitas pembangunan berjalan tertib, serta mencegah terjadinya gesekan antara petugas dan masyarakat.

BP Batam menegaskan kegiatan tersebut bukan merupakan penggusuran sebagaimana narasi yang berkembang dan disampaikan oleh sejumlah pihak.

Personel yang bertugas di lokasi melakukan pengamanan dan pengawalan, dengan mengedepankan sikap persuasif, pengendalian diri, serta tidak melakukan tindakan provokatif.

Sekolah Terintegrasi Merah Putih tersebut dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam seluas 18,5 hektare. Sebelum diterbitkannya HPL atas lahan tersebut, BP Batam telah melaksanakan proses penanganan terhadap empat pihak yang menyampaikan klaim atas lahan dimaksud, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dari empat klaim tersebut, dua di antaranya telah ditindaklanjuti, sementara dua pihak lainnya hingga saat ini belum menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses verifikasi.

Dalam proses penanganannya, BP Batam telah membuka ruang komunikasi dan dialog dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sejumlah pertemuan dan tatap muka telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan, sekaligus memastikan setiap klaim dapat ditangani secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, hingga saat ini proses verifikasi terhadap dua klaim tersebut belum dapat dilanjutkan karena dokumen pendukung yang diperlukan belum disampaikan kepada BP Batam.

BP Batam tetap menghormati hak setiap pihak untuk memperoleh kepastian dan menyelesaikan persoalan sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Apabila diperlukan, pihak yang bersangkutan juga dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, BP Batam memastikan setiap klaim yang disampaikan tetap mendapatkan ruang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan kehadiran personel pengamanan di lokasi merupakan bagian dari dukungan BP Batam terhadap pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang.

“Petugas difokuskan untuk menjaga keamanan kawasan pembangunan sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan tertib.” jelasnya, Selasa (18/8/2026).

Ia menegaskan, sejak awal seluruh personel telah diarahkan hanya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Dalam perkembangan pada Kamis (13/8/2026), situasi di lokasi sempat diwarnai tindakan dari dua peserta aksi yang berupaya membuka pakaian. Kondisi tersebut segera direspons secara persuasif oleh personel pengamanan perempuan dengan memberikan kain penutup.

Ariastuty menjelaskan, tindakan itu dilakukan untuk menjaga privasi dan martabat perempuan tersebut, sekaligus mencegah bagian tubuhnya terekspos di ruang publik maupun terekam kamera.

“Kami memang telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi itu dengan menyiapkan kain jarit untuk digunakan sebagai penutup. Kain tersebut kemudian digunakan untuk menutupi tubuh peserta aksi,” jelasnya.

Ia menekankan, tindakan petugas tersebut bukan untuk menghadapi ataupun membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Sebaliknya, langkah itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi.

“Langkah tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi, serta untuk mencegah kondisi tersebut semakin terbuka atau terdokumentasikan secara visual,” terang Ariastuty.

Situasi tersebut sempat dipersepsikan sebagai aksi saling dorong. Namun, BP Batam menjelaskan bahwa tindakan petugas pada saat itu diarahkan untuk mencegah tubuh peserta aksi semakin terbuka sekaligus menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar.

“Sikap tersebut juga merupakan bagian dari arahan pimpinan yang mengedepankan pengendalian diri dan pendekatan persuasif,” tuturnya.

Ariastuty menambahkan, perbedaan pandangan yang muncul di lapangan tidak mengubah pendekatan BP Batam dalam menjalankan tugas. Personel tetap diminta menahan diri, menjaga keamanan kawasan, serta memastikan proses pengawalan pembangunan berlangsung secara tertib.

“Yang dilakukan petugas pada 13 Agustus 2026 adalah pengamanan dan pengawalan kegiatan pembangunan. Kami memastikan seluruh personel bekerja sesuai tugasnya dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.

BP Batam juga memastikan penanganan terhadap klaim masyarakat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, BP Batam terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan dua warga bersangkutan. Setiap proses penyiapan lahan dilakukan dengan mengedepankan ketentuan hukum, verifikasi dokumen, serta penyelesaian secara terukur.

Dengan tetap memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Rempang-Galang. (EI)

 

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version