Connect with us

Kapolri Lepas Pasukan Perdamaian PBB Terbang ke Afrika Tengah

More Videos

Upacara pelepasan pasukan perdamaian Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa, 6 September 2022.

9info.co.id –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara pelepasan pasukan perdamaian Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa, 6 September 2022.

Dalam amanatnya, Sigit menekankan kepada 140 personel dengan rincian 115 Polisi laki-laki (Polki) dan 25 orang Polisi Wanita (Polwan) untuk selalu berpegang pada Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya dalam pedoman kerja.

“Kepada personel Garuda Bhayangkara FPU 4 Minusca, saya berpesan agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dengan memedomani Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja,” kata Sigit.

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel pasukan perdamaian tersebut untuk menjaga dan mengharumkan nama baik Bangsa Indonesia setiap menjalankan tugas ataupun misi pemeliharaan perdamaian PBB di Bangui, Afrika Tengah.

“Bendera Merah Putih yang telah diberikan kepada rekan-rekan sekalian merupakan lambang kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadilah pasukan kebanggaan Polri yang melaksanakan misi dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nama baik dan kepercayaan internasional terhadap institusi Polri maupun Indonesia dapat terjaga,” kata Sigit.

Pada kesempatan ini, Sigit menyatakan bahwa, Negara Indonesia saat ini telah mendapatkan kepercayaan yang tinggi di mata dunia. Hal itu, kata Sigit tergambar dalam dipercayakannya Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Presidensi G-20 serta pada tahun depan akan menjadi Ketua ASEAN.

“Ingatlah bahwa kepercayaan dunia Internasional terhadap bangsa kita sangat tinggi. Bukan hanya itu, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden RI diterima oleh Presiden Rusia dan Presiden Ukraina sebagai jembatan perdamaian meskipun situasi geopolitik sedang memanas serta juga dipercaya oleh PBB sebagai Champions dari Global Response Group untuk penanganan krisis global, sebagaimana penyampaian Bapak Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022,” kata Sigit.

Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta kepada seluruh Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca untuk segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah ketika sampai di medan tugas.

Menurut Sigit, seluruh Kontingen harus mampu beradaptasi dengan kebudayaan setempat sehingga ketika menjalankan tugas perdamaian dunia tetap mengedepankan rasa penghargaan terhadap kebudayaan lokal setempat.

Tak hanya itu, kata Sigit, sesama personel juga harus tetap menjaga kekompakan dan soliditas, serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen kepolisian negara lain, maupun organisasi internasional. Dengan begitu, dapat mendukung setiap pelaksanaan misi di lapangan.

“Sehingga rekan-rekan dapat diterima dengan baik di lingkungan tersebut sebagaimana sebuah pepatah When in Rome, do as Romans do (sebagaimana pepatah dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung),” tutur eks Kapolda Banten tersebut.

Lebih dalam, Sigit menyinggung soal keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia ini merupakan wujud dari pelaksanaan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.

Sigit mengatakan, amanat UUD tersebut juga sejalan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo terkait isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia.

“Partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia tersebut telah menempatkan Indonesia pada peringkat kedelapan sebagai negara kontributor pasukan terbanyak di dunia dengan jumlah pasukan yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 2.674 personel TNI-Polri,” kata Sigit.

Sigit menyampaikan, seiring perkembangannya, misi perdamaian dunia tidak terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di wilayah konflik, namun juga membutuhkan kehadiran komponen Kepolisian untuk ikut mengemban tugas-tugas yang lebih multidimensional. Sehingga mendorong Polri untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO).

“Hal tersebut sejalan dengan konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi pada Transformasi Operasional program ke-5 terkait Pengembangan Kerja Sama Internasional yang tertuang dalam aksi ke-84 yaitu meningkatkan peran Polri dalam misi perdamaian, misi kemanusiaan internasional, dan misi internasional lainnya,” jelas Sigit.

Diketahui, keikutsertaan Polri dalam misi PBB diawali tahun 1989 pada misi United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di Namibia. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Polri telah mengirimkan 3.003 personel Polri yang terdiri dari 2.828 Polki dan 175 Polwan pada 27 misi di 16 negara, salah satunya adalah misi Minusca di Bangui yang merupakan sebuah misi kemanusiaan PBB akibat adanya konflik berkepanjangan di Afrika Tengah.

Lebih jauh, Sigit menegaskan, dalam pengiriman pasukan perdamaian ini, Polri juga mengikutsertakan Polwan. Pasalnya, hal itu wujud komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung pengarusutamaan gender sebagaimana Perkap Nomor 1 Tahun 2022 dan mandat PBB dalam UN Security Council resolution 1325.

“Kehadiran Polwan tersebut diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam menciptakan perdamaian di daerah misi dengan pendekatan humanis, khususnya guna memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang sangat penting dalam upaya winning the hearts and minds masyarakat setempat,” tutup Sigit. (*/lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ketua DPRD Batam Terima Aspirasi Mahasiswa, Siap Perjuangkan Tuntutan ke Pemerintah Pusat

9info.co.id | BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau dalam aksi unjuk rasa (Unras) di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026).

‎Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

‎Mengenakan jaket almamater dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau, para mahasiswa menyuarakan kritik dan masukan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.

‎Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, yang menerima para mahasiswa di ruang serba guna DPRD. Dalam suasana dialog yang terbuka dan kondusif, mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan serta harapan agar pemerintah lebih memperhatikan efektivitas program-program yang menggunakan dana publik.

‎Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait proses hukum yang tengah dijalani sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di Kejaksaan Agung. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.

‎Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik dan pengawasan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

‎“Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Aspirasi ini akan kami koordinasikan bersama anggota DPRD lainnya dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dan evaluasi,” ujar Kamaluddin.

‎Ia juga meyakini pemerintah akan mendengarkan setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap belum berjalan optimal.

‎Di akhir pertemuan, perwakilan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau menyerahkan dokumen tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam. Mereka juga meminta Kamaluddin untuk turut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

‎Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa kepada lembaga legislatif daerah, sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara demi kepentingan masyarakat luas.(SD)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain

Exit mobile version