Connect with us

9Info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, H. Muhammad Rudi berkesempatan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang berlangsung di Istana Negara, Jumat (14/6/2024).

Dalam agenda tersebut, Muhammad Rudi juga menerima penghargaan langsung dari Presiden RI, Joko Widodo setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam masuk dalam nominasi tiga besar kategori TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2024 Kawasan Sumatera.

Hal ini sekaligus membuktikan keberhasilan Muhammad Rudi dalam mengendalikan inflasi di Kota Batam meski sejumlah tantangan terjadi sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024 ini.

“Alhamdulillah, program strategis kami dalam pengendalian inflasi di Batam mendapat perhatian pemerintah pusat. Prestasi ini berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh komponen daerah,” ujar H. Muhammad Rudi usai acara.

Orang nomor satu di Batam itu juga menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi serta mengucapkan ribuan terima kasih atas keberhasilan seluruh pemerintah daerah yang telah bekerja keras untuk menjaga inflasi Indonesia di angka 2,84 persen.

Menurut Rudi, sejumlah tantangan global menjadi atensi serius Joko Widodo. Salah satunya adalah terkait ancaman perubahan cuaca.

“Presiden berpesan agar kami dapat mengantisipasi permasalahan cuaca panas yang mengancam selama satu tahun terakhir. Ini bertujuan agar tidak terjadi masalah krusial sehingga mempengaruhi inflasi di daerah,” kata Rudi lagi.

Di samping itu, Muhammad Rudi menerangkan jika koordinasi dan komunikasi yang maksimal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting pengendalian inflasi di Batam.

Sehingga, inflasi yang terkendali dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Batam ke depan.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, nilai inflasi Batam pada bulan Mei 2024 mencapai 3,90 persen (y-on-y) dan Tingkat Inflasi (m-to-m) sebesar 0,39 persen dan Tingkat Inflasi (y-to-d) masing-masing sebesar 1,21 persen.

Inflasi pada periode tersebut didorong oleh kenaikan pada sejumlah komoditas beberapa di antaranya adalah bayam dan cabai merah. Faktornya pun hampir sebagian terjadi karena pasokan yang terbatas akibat cuaca ekstrem di daerah penghasil.

“Saya pikir, koordinasi pusat dan daerah bisa terus berjalan maksimal sehingga seluruh permasalahan pun bisa terselesaikan. Apalagi pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,04 persen tahun lalu dan persentase itu pun bisa terus meningkat tahun ini dengan sejumlah percepatan program pembangunan yang sudah kami siapkan,” tambahnya.

Ia pun menegaskan jika BP Batam dan Pemerintah Kota Batam akan terus memantau perkembangan tersebut dan berupaya mencari solusi untuk mengendalikan harga bahan pokok. Termasuk dengan gencar melakukan operasi pasar dan terus berkoordinasi dengan distributor guna memastikan kelancaran pasokan.

“Sejumlah upaya ini pun diharapkan dapat meredam tekanan inflasi dan menjaga stabilitas Harga kebutuhan pokok di Batam,” tutup Rudi. (DN).

Pembaca : 493
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
‎
‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
‎
‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
‎
‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
‎
‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
‎
‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
‎
‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
‎
‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
‎
‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
‎
‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
‎
‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
‎
‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
‎
‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
‎
‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Pembaca : 5
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain