9Info.co.id – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Bersama Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, Muhammad Rudi melaporkan perkembangan terkini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Rabu (12/7/2023).
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian Bidang Perekonomian RI tersebut dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi; Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; dan perwakilan PT. Makmur Elok Graha (MEG)
Dalam kesempatan pertama, Muhammad Rudi mengatakan, upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang telah dimulai sejak Launching Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April silam.
Selanjutnya, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.
Muhammad Rudi Laporkan Progres Ke Menko Perekonomian
“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK),” jelas Muhammad Rudi.
Tidak hanya itu, pihaknya telah mendata baik jumlah penduduk maupun aset pemerintah yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan 199 hektar.
“Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,” ujar Muhammad Rudi.
Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
“Kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” pungkasnya.
Dengan demikian, bila seluruh proses mendapat dukungan dari semua pihak, Muhammad Rudi yakin, Kawasan Rempang Eco-City dapat segera beroperasi dengan lancar di Batam.
Batam Sebagai Pusat Energi Terbarukan Terbaik Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menghimbau untuk mengawal permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait.
Muhammad Rudi Laporkan Progres Ke Menko Perekonomian RI
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasinya kepada BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.
“Saya rasa langkahnya sudah baik, karena BP Batam telah menyiapkan konsep resettlement untuk masyarakat. Dan hal-hal terkait koordinasi antar instansi bisa kita dudukkan bersama untuk bisa mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang,” ungkapnya.
Airlangga juga secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Pulau Batam sebagai pusat energi terbarukan di Indonesia.
“Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber renewable energy terbaik di Indonesia,” pungkas Airlangga. (DN).
Volume Peti Kemas Tumbuh, Jumlah Penumpang Melonjak, BP Batam Buka 2026 dengan Kinerja Optimis
9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan secara konsisten, terus mencatatkan kinerja operasional yang positif.
Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, pada Triwulan I 2026, volume bongkar muat peti kemas meningkat sebesar 12% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Dari sebelumnya 166 TEUs, menjadi 187 ribu TEUs.
Dari throughput tersebut, sebesar 69% ditopang oleh aktivitas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang mencapai 128.556 TEUs atau tumbuh 22% dibandingkan Triwulan I 2025. Sementara sisi perdagangan, aktivitas ekspor dan impor mendominasi dengan porsi 74% dari total arus peti kemas di pelabuhan Batam.
Kinerja logistik ini turut didukung oleh aktivitas bongkar muat general cargo yang mencapai 2,9 juta ton atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama sebesar 2,6 juta ton tahun lalu. Dimana, Terminal Curah Cair Kabil menjadi kontributor terbesar dengan volume 1,09 juta ton dan pertumbuhan sebesar 21%.
Di sisi kunjungan kapal, tercatat sebanyak 27.170 call atau meningkat 4% dibandingkan Triwulan I 2025 sebesar 26.138 call. Selain itu, ukuran kapal yang bersandar juga menunjukkan peningkatan, dengan total Gross Tonnage (GT) mencapai 19,6 juta GT atau naik 15% dari sebelumnya 16,9 GT. Angka ini, tentunya menjadi gambaran bahwa semakin banyaknya kapal berkapasitas besar yang beroperasi di perairan Batam.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa capaian ini sebagai bukti nyata, semakin kuatnya peran Batam sebagai simpul logistik strategis di kawasan.
“Pertumbuhan di sektor logistik ini menunjukkan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai hub konektivitas regional. Kami akan terus memperkuat ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi guna mendukung arus logistik, investasi, dan mobilitas secara berkelanjutan,” ujar Amsakar, Kamis (16/4/2026).
Selain kinerja logistik, sektor layanan penumpang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang Triwulan I 2026, jumlah penumpang di terminal ferry domestik dan internasional wilayah kerja BP Batam tercatat mencapai 2.507.630 orang atau meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Rute internasional masih mendominasi dengan 1.316.495 penumpang atau tumbuh 11%, khususnya menuju Singapura dan Malaysia. Sementara itu, penumpang domestik mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 20% menjadi 1.191.135 orang. Terminal Ferry Internasional Batam Centre dan Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur menjadi titik tersibuk dalam melayani mobilitas tersebut.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menambahkan, peningkatan kinerja harus diiringi dengan kualitas layanan yang semakin baik, sejalan dengan perluasan cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.
“Kami mendorong layanan kepelabuhanan yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa, terlebih dengan semakin luasnya wilayah kerja KPBPB Batam. Dengan dukungan regulasi tersebut, kami optimistis layanan akan semakin terintegrasi sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Li Claudia.
Anggota Deputi/Bidang Pengusahaan, Denny Tondano yang membawahi Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi antar-stakeholder serta mengoptimalkan layanan di seluruh pelabuhan guna menjaga konsistensi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan.
“Ke depan, kami akan terus mendorong digitalisasi layanan, termasuk pembenahan e-ticketing dan integrasi sistem antar terminal, sehingga layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Denny. (EI)