Connect with us

9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial secara bijak guna memperkuat kebersamaan dan menjaga harmoni sosial. Pesan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Halalbihalal Kecamatan Lubukbaja di Aula Universitas Ibnu Sina, Kamis (9/4/2026) malam.

‎Di kesempatan itu, Amsakar menegaskan, cara pandang dan sikap seseorang, termasuk dalam bermedia sosial, sangat memengaruhi kualitas kehidupan bermasyarakat. Ia mengajak warga menjadikan rasa syukur sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan, baik di dunia nyata maupun ruang digital.

‎“Jika kita pandai bersyukur, keterbatasan tidak akan menjadi persoalan. Namun, jika tidak, sebanyak apa pun nikmat yang diterima akan terasa kurang,” ujarnya.

‎Ia menilai, nilai-nilai tersebut penting diterapkan dalam interaksi di media sosial. Menurutnya, ruang digital seharusnya menjadi sarana menyebarkan hal positif, bukan justru memperkeruh suasana atau memicu konflik.

‎Amsakar menegaskan, pembangunan Batam tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, termasuk kedewasaan dalam berkomunikasi di ruang publik digital.

‎“Media sosial harus menjadi ruang mempererat silaturahmi, bukan sebaliknya. Gunakan untuk menyebarkan kebaikan dan menjaga persatuan,” katanya.

‎Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dalam suasana Idulfitri. Ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang tidak luput dari kekurangan.

‎“Atas nama pribadi dan keluarga, saya bersama Ibu Li Claudia Chandra menyampaikan mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

‎Amsakar mengakui, memimpin Batam dengan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan tersendiri. Tingginya ekspektasi masyarakat menjadi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

‎Ia pun mengajak masyarakat untuk terus memperbaiki diri, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tercipta ekosistem digital yang sehat dan konstruktif.

‎“Jika sebelumnya ada kesalahan, mari kita perbaiki. Orang yang cerdas adalah yang mampu belajar dan menjadi lebih baik,” ujarnya.

‎Melalui kegiatan ini, Amsakar menegaskan bahwa kemajuan Batam tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga persatuan, baik di kehidupan nyata maupun di ruang digital. (Hum)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pemko Batam Kaji Dampak Kebijakan WFH Terhadap Efesiensi Anggaran Pemerintah Sebelum Diterapkan

Pemko Batam Kaji Dampak Kebijakan WFH Terhadap Efesiensi Anggaran Pemerintah Sebelum Diterapkan

9info.co.id | BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut Batam menentang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

‎Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan, hingga saat ini Pemko Batam belum menerapkan kebijakan WFH bukan karena penolakan, melainkan masih dalam tahap kajian menyeluruh, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan.

‎“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

‎Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh angka pasti mengenai potensi penghematan anggaran apabila sistem kerja dari rumah diterapkan di lingkungan ASN.

‎Selain itu, aspek teknis pelaksanaan, termasuk penentuan hari pelaksanaan WFH, juga masih menjadi bahan pertimbangan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan.

‎“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan, misalnya bila dilaksanakan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar kebijakan tetap tepat sasaran,” jelasnya.

‎Ia juga menyampaikan bahwa perhitungan efisiensi masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final sebagai dasar pengambilan kebijakan.

‎Ia menambahkan, apabila nantinya WFH diterapkan, hari pelaksanaannya tidak harus pada Jumat, melainkan bisa disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

‎Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi anggaran.

‎Menurutnya, secara logis WFH berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas pegawai, serta efisiensi penggunaan listrik di perkantoran.

‎Namun demikian, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

‎“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi. (MC).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain