9info.co.id | BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menggesa program bunga 0 persen bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Batam. Program ini tak lain merupakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

“UMKM Memiliki ketangguhan luar biasa dan berkontribusi signifikan dalam membuka lapangan kerja. Ketika kita berhadapan Covid-19 mereka (UMKM) bisa bertahan. Dengan peran UMKM, kami ingin UMKM ini naik level, bisa naik kelas,” ujar Amsakar saat menghadiri Talkshow bersama Batam TV terkait Program Subsidi Bunga 0 persen untuk pelaku UMKM di Ruang Kerja Kepala BP Batam, Jumat (11/4/2025).

Amsakar yang tak lain merupakan mantan Kepala Dinas UKM dan Disperindag ESDM Kota Batam itu, memahami bagaimana persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di antaranya tatakelola, manajemen, sumber daya hingga akses permodalan dan pemasaran.

“Ini sebagai jalan mengangkat UMKM agar bisa lepas dari 5 persoalan ini, salah satunya suport permodalan. Inilah kenapa kami menjadikan program ini jadi prioritas,” ujarnya.

Dengan pentingnya program itu, Amskar ingin semua jajarannya di lingkungan Pemko Batam dapat mempercepat realisasi program tersebut.

“Kami ingin cepat terealisasi dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di Batam,” katanya.

Beberapa langkah mempercepat program tersebut yakni penyiapan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin kepada Lembaga Keuangan Bank Daerah untuk Pelaku Usaha Mikro.

“Kami ingin agar seluruh kebijakan, khususnya program ini, segera direalisasikan agar dapat mengembangkan usaha mikro di Batam,” tegas Amsakar.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan bahwa jumlah pelaku UMKM yang dibawah binaan Pemko Batam sebanyak 5.000.

Untuk diketahui, tujuan dari pemberian subsidi ini adalah untuk membantu meningkatkan permodalan dan mengembangkan usaha mikro di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam akan memberikan stimulus ekonomi berupa subsidi bunga/margin yang menjadi beban Pemerintah Daerah atas fasilitas pinjaman kepada pelaku usaha mikro.

Adapun, besaran pinjaman yang disubsidi memiliki plafon maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu peminjaman paling lama dua tahun.

“Pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perwako, antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro, ber-KTP Batam, serta tidak berprofesi sebagai TNI, Polri, ASN, BUMN/D, atau penyelenggara negara lainnya,” katanya.(RP)