Connect with us

9info.co.id | BATAM — Kuasa hukum dari Kantor Hukum JAP, Jhon Asron Purba & Rekan, yakni Jhon Asron Purba, SH dan Sebastian Surbakti, SH dan Asril Gani, SH, resmi melayangkan surat pengaduan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait dugaan kelalaian dan penyimpangan prosedur hukum yang dilakukan oleh Polsek Batu Aji, Kota Batam.

Pengaduan tersebut diajukan atas nama klien mereka, Agus Martin Jaya HT Balian, seorang wiraswasta yang tinggal di Perum Garden Raya, Kelurahan Belian, Kecamatan Batu Aji.

Dalam surat pengaduan yang dilayangkan ke Mabes Polri, melalui Ditreskrimum Bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Polda Kepri dengan surat pengaduan ke Wassidik No : 21/JAP/WSDK-III/2025 dan diserahkan pada senin, (28/04/2025).

Kuasa hukum menyoroti lambannya proses penyelidikan terhadap laporan polisi Nomor: STTLP/704/XII/2024/Resta Brlg/Polda Kepri tertanggal 30 Desember 2024.

Menurut keterangan kuasa hukum, pihak penyidik telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan nomor B/35/II/2025/Reskrim tertanggal 2 Februari 2025 dan SP2HP lanjutan dengan nomor B/35.a/IV/2025/Reskrim. Namun, hingga saat ini, pemanggilan terhadap terlapor berinisal CR yang telah dijadwalkan dalam SP2HP tersebut belum juga dilakukan. Terang Jhon Asron.

“Sudah berkali-kali dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, namun pihak penyidik belum juga menyimpulkan apakah laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak, dengan alasan menunggu gelar perkara,” ujar Sebastian Surbakti didampingi Asril Gani dalam keterangannya.

Dalam surat pengaduan itu, pihak kuasa hukum meminta agar laporan pengaduan kliennya tetap ditindaklanjuti secara profesional dan tuntas.

Mereka juga mendesak agar penyidik di Polsek Batu Aji segera menyelesaikan pemeriksaan berkas dan mengambil keterangan dari terlapor untuk memperjelas status hukum dari laporan tersebut.

Langkah ini diambil sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja kepolisian sektor Batu Aji yang dinilai tidak maksimal dalam menangani laporan masyarakat. Mereka berharap atensi langsung dari Kapolri dapat mempercepat penyelesaian kasus ini dan memberikan keadilan kepada pelapor. (RP)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Continue Reading

Berita Lain