Viral Penampakan Buaya, BP Batam Imbau Masyarakat Waspada

9Info.co.id | Batam – Penampakan seekor buaya yang terekam video amatir milik warga di areal DAM Duriangkang, Kota Batam, sempat membuat heboh.

Merespons ini, BP Batam melalui Kepala Subdit Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, AKBP S.A. Kurniawan, mengimbau agar masyarakat yang beraktivitas di sekitar DAM dapat lebih waspada.

“Kalau untuk berita tersebut memang benar adanya. Untuk penanganan buaya yang muncul, Ditpam tidak memiliki tim khusus. Tapi, untuk patroli sudah kami lakukan tiap waktu,” ujarnya, Senin (31/7/2023).

Ia mengungkapkan jika kemunculan buaya di DAM Duriangkang cukup sering. Bahkan, jumlah buaya di sana pun diperkirakan cukup banyak.

“Kelihatannya dari video yang beredar saat ini, itu penampakan anak buaya. Pasti ada induknya dan buaya jantan juga diperkirakan ada di sana. Kemungkinan mereka berkembang biak dan jumlahnya menjadi banyak,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Kurniawan, BP Batam pun telah memasang sejumlah plang peringatan di tiap titik rawan kemunculan buaya.

Yang mana, plang tersebut berisikan larangan agar warga tak berenang, memancing, atau melakukan aktivitas lainnya sehingga dapat membahayakan diri sendiri.

“Plang imbauan itu sudah terpasang di STTR DAM Duriangkang. Kami juga sudah mengimbau warga secara langsung untuk terus berhati-hati. Biasanya, kami juga selalu berkoordinasi dengan BKSDA jika ada laporan terkait kemunculan buaya di sekitar DAM,” pungkasnya. (DN)

Pembaca : 699

Related Topics:Batam BP Batam HIMBAUAN P{enampakan Buaya

Up Next

Aktif Dalam Kegiatan Politik dan Organisasi Sosial, Ketua Golkar PAC Sagulung Maslan Tambunan, ST.MM.,Menuju DPRD Kota Batam

Don't Miss

Kejar Target Penyelesaian, Perbaikan Pipa Intake Terus Dikebut

Click to comment

Batam

BP Batam dan Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menjalin kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Balairung Sari BP Batam, Selasa, 13 Oktober 2026.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, serta disaksikan Asisten Madya Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Aat Sugihartati; Kepala Perwakilan Ombudsman Prov. Kepri, Lagat Siadari; dan para Anggota/Deputi di lingkungan BP Batam.

Adapun kerja sama tersebut mencakup pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, pertukaran informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pada kesempatan pertama, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pelayanan publik menjadi salah satu perhatian serius BP Batam dalam mendukung pengembangan Batam sebagai kawasan industri yang tangguh dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peningkatan pelayanan untuk Batam sebagai kawasan investasi adalah sebuah keniscayaan. Sehingga BP Batam harus berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Amsakar.

Melalui kerja sama ini, BP Batam diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan yang lebih baik, meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, serta mencegah potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi kedua lembaga sekaligus membangun mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Nuzran juga mengatakan, MoU ini menjadi landasan saat BP Batam menjalankan tugas dan fungsinya agar terhindar dari risiko maladministrasi serta mendorong percepatan pelayanan publik.

“Sinergi antara Ombudsman RI dan BP Batam diharapkan dapat memperkuat mekanisme penyelesaian pengaduan sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Nuzran.

Selain seremoni penandatanganan, BP Batam dan Ombudsman RI juga menggelar sosialisasi persiapan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik BP Batam Tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti para pejabat di lingkungan BP Batam sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan maladministrasi dan pemenuhan standar pelayanan publik. (Tim).

Pembaca : 6