Connect with us

9info.co.id | BATAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terus diintensifkan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum akhir November 2026.

Langkah percepatan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Banggar DPRD Kota Batam bersama TAPD yang digelar pada Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra.

Rapat turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, SE, serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.

Sejumlah kepala OPD yang hadir di antaranya Kepala Dinas Kesehatan beserta para Kepala Puskesmas se-Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Disperkimtan, Damkarmat, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.

Koordinator Banggar, Haji Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pembahasan RAPBD 2027 menjadi perhatian serius DPRD. Pasalnya, seluruh tahapan pembahasan ditargetkan selesai agar dokumen anggaran tersebut dapat segera dibawa ke rapat paripurna DPRD sebelum November 2026 berakhir.

Menurutnya, sejumlah OPD memiliki postur anggaran cukup besar sehingga membutuhkan pencermatan lebih mendalam, terutama perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.

Ia menegaskan, pembahasan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besaran angka yang tercantum dalam dokumen RAPBD. Setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, perhitungan kebutuhan yang rasional, serta sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Aweng juga meminta seluruh OPD memberikan penjelasan secara transparan dan terperinci terhadap setiap usulan anggaran, termasuk dasar perhitungan, urgensi program, hingga target capaian yang hendak diwujudkan.

Menurutnya, keterbukaan dan responsivitas OPD sangat diperlukan agar pembahasan bersama Banggar dan TAPD berjalan efektif. Apabila ditemukan usulan yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, hal tersebut harus segera dikomunikasikan untuk menghindari persoalan dalam tahapan selanjutnya.

“Kami berharap seluruh OPD kooperatif dan responsif dalam pembahasan ini. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, segera kita komunikasikan bersama. Prinsipnya, kita ingin pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam itu menegaskan bahwa Banggar akan mencermati keseluruhan postur RAPBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan publik.

Percepatan pembahasan tersebut diharapkan tidak mengurangi kualitas pengawasan dan ketelitian DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Sebab, RAPBD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan penggunaan keuangan daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Batam.

Banggar DPRD Kota Batam pun menargetkan seluruh materi pembahasan RAPBD 2027 segera dirampungkan untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Hum).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Cegah Aset Daerah Tak Terdata, Pansus DPRD Batam Perkuat Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Cegah Aset Daerah Tak Terdata, Pansus DPRD Batam Perkuat Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST, didampingi Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum.

Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah melakukan pendalaman pasal demi pasal, terutama terkait substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi materi Ranperda dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Ketua Pansus Dandis Rajagukguk menegaskan, pembahasan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah memiliki aturan yang jelas. Mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban aset.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. Keberadaannya tidak sekadar menjadi aset administratif, tetapi juga harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Ia menjelaskan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui identifikasi dan klasifikasi yang tepat, pemerintah dapat mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.

Dandis juga mengingatkan agar tidak ada aset pemerintah daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dandis menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administrasi dan pencatatan. Pemerintah juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara tepat guna, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan intensif bersama jajaran Pemko Batam, Pansus berharap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Dengan demikian, pengelolaan aset daerah ke depan tidak hanya lebih tertib secara administrasi, tetapi juga memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga kekayaan daerah benar-benar dapat dikelola secara transparan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kota Batam. (Hum).

Continue Reading

Berita Lain