Connect with us

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus menggesa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Penguatan aspek penegakan hukum menjadi salah satu perhatian utama agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi memiliki daya penerapan yang efektif di tengah masyarakat.

Pembahasan kembali dilaksanakan melalui rapat bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Anwar Anas, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus.

Turut hadir perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial. Keterlibatan instansi teknis tersebut diperlukan untuk menyelaraskan materi regulasi dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan Ranperda saat ini difokuskan pada penyempurnaan substansi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sekaligus mengakomodasi sejumlah pengaturan baru berdasarkan perkembangan persoalan dan aspirasi masyarakat.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam membutuhkan regulasi yang lebih relevan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan pemerintah, serta meningkatkan efektivitas penegakan aturan.

“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.

Ia menegaskan, pembentukan Ranperda tersebut bukan semata-mata memperbarui aturan lama. Lebih dari itu, regulasi baru diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat pelaksana sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.

Anwar juga menekankan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar ketentuan yang dirumuskan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan Perda nantinya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Pansus DPRD Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif bersama Pemko Batam hingga seluruh materi Ranperda mencapai kesepakatan dan siap untuk diproses ke tahapan berikutnya.

Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam dapat berjalan lebih terarah, dengan mengedepankan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta penegakan aturan yang terukur dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Hum).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pansus DPRD Batam Turun ke Kampung Tua Batu Besar dan Jabi, Dalami Batas Wilayah hingga Status Lahan Swasta

Pansus DPRD Batam Turun ke Kampung Tua Batu Besar dan Jabi, Dalami Batas Wilayah hingga Status Lahan Swasta

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan yang masih menjadi perhatian warga.

Peninjauan lapangan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., bersama anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto, Rabu (18/11/2026).

Dua lokasi menjadi sasaran peninjauan, yakni Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Dalam kunjungan pertama di Kampung Tengah Batu Besar, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Sejumlah aspirasi, masukan, serta persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua disampaikan kepada para anggota dewan.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Di lokasi tersebut, Pansus melihat langsung sejumlah titik kawasan yang ditunjukkan masyarakat, terutama menyangkut kondisi wilayah, batas kawasan, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.

Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, mengatakan bahwa peninjauan langsung merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, regulasi yang sedang disusun harus berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata mengacu pada data administrasi.

“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.

Ia menegaskan, persoalan batas kawasan dan keberadaan lahan yang telah dialokasikan kepada pihak swasta perlu mendapatkan perhatian serius. Kejelasan status lahan menjadi salah satu aspek penting agar penyusunan Ranperda tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik kepentingan di kemudian hari.

Selain itu, Pansus juga menyoroti keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua. Yunus menjelaskan, fasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya, pada prinsipnya merupakan aset pemerintah yang harus diinventarisasi serta dipetakan secara jelas.

“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yunus menyampaikan bahwa Pansus akan melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, hingga berbagai persoalan pertanahan lainnya.

Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dikaji dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua.

“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Yunus juga menekankan bahwa tujuan utama penyusunan Ranperda Penataan Kampung Tua adalah menghadirkan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah.

“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.

Peninjauan tersebut menjadi tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun fakta, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Penataan Kampung Tua.

Hasil peninjauan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait, terutama untuk memperjelas batas kawasan, status lahan, serta keberadaan aset pemerintah dan alokasi lahan kepada pihak swasta di kawasan kampung tua.

Masyarakat berharap regulasi yang nantinya ditetapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan warga, serta menjadi solusi terhadap persoalan kampung tua yang selama ini belum mendapatkan kejelasan.(Hum)

Continue Reading

Berita Lain