9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan yang masih menjadi perhatian warga.
Peninjauan lapangan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., bersama anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto, Rabu (18/11/2026).
Dua lokasi menjadi sasaran peninjauan, yakni Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
Dalam kunjungan pertama di Kampung Tengah Batu Besar, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Sejumlah aspirasi, masukan, serta persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua disampaikan kepada para anggota dewan.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Di lokasi tersebut, Pansus melihat langsung sejumlah titik kawasan yang ditunjukkan masyarakat, terutama menyangkut kondisi wilayah, batas kawasan, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.
Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, mengatakan bahwa peninjauan langsung merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, regulasi yang sedang disusun harus berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata mengacu pada data administrasi.
“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.
Ia menegaskan, persoalan batas kawasan dan keberadaan lahan yang telah dialokasikan kepada pihak swasta perlu mendapatkan perhatian serius. Kejelasan status lahan menjadi salah satu aspek penting agar penyusunan Ranperda tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik kepentingan di kemudian hari.
Selain itu, Pansus juga menyoroti keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua. Yunus menjelaskan, fasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya, pada prinsipnya merupakan aset pemerintah yang harus diinventarisasi serta dipetakan secara jelas.
“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yunus menyampaikan bahwa Pansus akan melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, hingga berbagai persoalan pertanahan lainnya.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dikaji dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Yunus juga menekankan bahwa tujuan utama penyusunan Ranperda Penataan Kampung Tua adalah menghadirkan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah.
“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.
Peninjauan tersebut menjadi tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun fakta, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Penataan Kampung Tua.
Hasil peninjauan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait, terutama untuk memperjelas batas kawasan, status lahan, serta keberadaan aset pemerintah dan alokasi lahan kepada pihak swasta di kawasan kampung tua.
Masyarakat berharap regulasi yang nantinya ditetapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan warga, serta menjadi solusi terhadap persoalan kampung tua yang selama ini belum mendapatkan kejelasan.(Hum)