Connect with us

9info.co.id | BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan yang masih menjadi perhatian warga.

Peninjauan lapangan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., bersama anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto, Rabu (18/11/2026).

Dua lokasi menjadi sasaran peninjauan, yakni Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Dalam kunjungan pertama di Kampung Tengah Batu Besar, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Sejumlah aspirasi, masukan, serta persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua disampaikan kepada para anggota dewan.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Di lokasi tersebut, Pansus melihat langsung sejumlah titik kawasan yang ditunjukkan masyarakat, terutama menyangkut kondisi wilayah, batas kawasan, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.

Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, mengatakan bahwa peninjauan langsung merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, regulasi yang sedang disusun harus berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata mengacu pada data administrasi.

“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.

Ia menegaskan, persoalan batas kawasan dan keberadaan lahan yang telah dialokasikan kepada pihak swasta perlu mendapatkan perhatian serius. Kejelasan status lahan menjadi salah satu aspek penting agar penyusunan Ranperda tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik kepentingan di kemudian hari.

Selain itu, Pansus juga menyoroti keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua. Yunus menjelaskan, fasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya, pada prinsipnya merupakan aset pemerintah yang harus diinventarisasi serta dipetakan secara jelas.

“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yunus menyampaikan bahwa Pansus akan melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, hingga berbagai persoalan pertanahan lainnya.

Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dikaji dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua.

“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Yunus juga menekankan bahwa tujuan utama penyusunan Ranperda Penataan Kampung Tua adalah menghadirkan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah.

“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.

Peninjauan tersebut menjadi tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun fakta, data, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Penataan Kampung Tua.

Hasil peninjauan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait, terutama untuk memperjelas batas kawasan, status lahan, serta keberadaan aset pemerintah dan alokasi lahan kepada pihak swasta di kawasan kampung tua.

Masyarakat berharap regulasi yang nantinya ditetapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan warga, serta menjadi solusi terhadap persoalan kampung tua yang selama ini belum mendapatkan kejelasan.(Hum)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain