9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.
Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.
Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.
Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.
Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.
Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.
“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.
Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting
Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.
Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.
Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.
Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.
Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.
Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat
Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.
Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.
Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)