Connect with us

9info.co.id | BATAM – Aspirasi politik untuk mengusulkan Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai disuarakan kader Partai Gerindra di daerah.

Kali ini, dukungan tersebut datang dari Anggota DPRD Kota Batam Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rudi, yang secara terbuka menyatakan dukungan agar Bapak Sufmi Dasco Ahmad diusulkan mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Rudi pada Minggu (15/11/2026). Ia menyebut dukungan itu merupakan aspirasi keluarga besar Partai Gerindra di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Kota Batam.

“Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam, mendukung penuh Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden RI,” tegas Rudi.

Menurut Rudi, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pandangan pribadi, tetapi disebut mencerminkan aspirasi kader dan struktur partai di daerah, termasuk DPC Partai Gerindra se-Kepri, Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta organisasi sayap partai.

Ia menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang selama ini memiliki kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat, partai politik, ulama, tokoh nasional hingga kalangan serikat pekerja.

“Beliau memang layak untuk mendampingi Bapak Presiden. Karena loyalitas beliau dan juga kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat, parpol, ulama, tokoh nasional serta para serikat pekerja,” ujar Rudi.

Ia menegaskan, sebagai kader Partai Gerindra, dirinya bersama keluarga besar partai di Kepulauan Riau menyatakan dukungan terhadap wacana pencalonan Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Kami sebagai kader Partai Gerindra mendukung penuh untuk pencalonan beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tambahnya.

Perspektif Ketatanegaraan

Di tengah munculnya aspirasi politik tersebut, wacana pergantian Wakil Presiden RI tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara. Dukungan partai maupun aspirasi kader di daerah tidak serta-merta mengubah kedudukan seseorang yang sedang menjabat sebagai Wakil Presiden.

Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan kader Gerindra Batam tersebut merupakan pernyataan sikap politik yang menjadi bagian dari dinamika internal dan nasional, sedangkan setiap perubahan jabatan Wakil Presiden harus mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.

Pernyataan Rudi sekaligus memperlihatkan bagaimana aspirasi politik dari tingkat daerah mulai disuarakan dalam perbincangan mengenai komposisi kepemimpinan nasional. (Mat)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain