Connect with us

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU sebagai inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Inisiatif yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini diharapkan menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tingginya mobilitas penduduk Batam.

Implementasi awal BATAMKU direncanakan berlangsung di Pelabuhan Sekupang. Setelah melalui tahap uji coba dan evaluasi, penerapannya akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.

Bagi BP Batam, pengembangan sistem pendataan ini memiliki arti strategis. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam memiliki dinamika pergerakan orang yang berkaitan erat dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan masyarakat.

Ketersediaan data mobilitas yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan kawasan secara lebih komprehensif, sekaligus menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa BATAMKU merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Perkuat Perencanaan Infrastruktur dan Daya Saing Investasi

Pengembangan BATAMKU tidak hanya diarahkan untuk mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Lebih jauh, data yang terkumpul dan telah melalui proses verifikasi berpotensi menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Dalam konteks pengembangan kawasan, informasi mobilitas masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebutuhan infrastruktur transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Hal tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan investasi dan aktivitas industri Batam turut mendorong kebutuhan tenaga kerja serta pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Amsakar menegaskan, penguatan investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar manfaat pertumbuhan investasi dapat dirasakan secara lebih luas.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” lanjutnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, informasi mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat menjadi salah satu masukan dalam memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Data tersebut, apabila dipadukan dengan data sektoral yang relevan, dapat mendukung penyelarasan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, informasi mobilitas secara agregat juga berpotensi dimanfaatkan untuk membaca perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Dengan demikian, pengembangan BATAMKU diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pengembangan kawasan, peningkatan investasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dorong Integrasi Data Antarlembaga

Pengembangan BATAMKU juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.

Melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.

Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam implementasinya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting. Sejumlah pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bagi BP Batam, ketersediaan data yang terintegrasi merupakan salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Sekupang Menjadi Lokasi Awal Implementasi

Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, kapasitas petugas, serta kemudahan pengguna dalam mengakses layanan.

Hasil evaluasi tahap awal akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara bertahap di pelabuhan lainnya.

Di sisi lain, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam proses pengembangan. Pengelolaan informasi harus memperhatikan kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi.

Penerapan BATAMKU juga perlu memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki telepon pintar.

Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tersebut tidak semata-mata diukur dari penggunaan teknologi, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi Batam, tetapi juga bagi Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar. (Tim).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Banggar DPRD Batam Kebut Pembahasan RAPBD 2027, Aweng Kurniawan Targetkan Rampung Sebelum Akhir November

Banggar DPRD Batam Kebut Pembahasan RAPBD 2027, Aweng Kurniawan Targetkan Rampung Sebelum Akhir November

9info.co.id | BATAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terus diintensifkan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum akhir November 2026.

Langkah percepatan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Banggar DPRD Kota Batam bersama TAPD yang digelar pada Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra.

Rapat turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, SE, serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.

Sejumlah kepala OPD yang hadir di antaranya Kepala Dinas Kesehatan beserta para Kepala Puskesmas se-Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Disperkimtan, Damkarmat, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.

Koordinator Banggar, Haji Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pembahasan RAPBD 2027 menjadi perhatian serius DPRD. Pasalnya, seluruh tahapan pembahasan ditargetkan selesai agar dokumen anggaran tersebut dapat segera dibawa ke rapat paripurna DPRD sebelum November 2026 berakhir.

Menurutnya, sejumlah OPD memiliki postur anggaran cukup besar sehingga membutuhkan pencermatan lebih mendalam, terutama perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.

Ia menegaskan, pembahasan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besaran angka yang tercantum dalam dokumen RAPBD. Setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, perhitungan kebutuhan yang rasional, serta sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Aweng juga meminta seluruh OPD memberikan penjelasan secara transparan dan terperinci terhadap setiap usulan anggaran, termasuk dasar perhitungan, urgensi program, hingga target capaian yang hendak diwujudkan.

Menurutnya, keterbukaan dan responsivitas OPD sangat diperlukan agar pembahasan bersama Banggar dan TAPD berjalan efektif. Apabila ditemukan usulan yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, hal tersebut harus segera dikomunikasikan untuk menghindari persoalan dalam tahapan selanjutnya.

“Kami berharap seluruh OPD kooperatif dan responsif dalam pembahasan ini. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, segera kita komunikasikan bersama. Prinsipnya, kita ingin pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam itu menegaskan bahwa Banggar akan mencermati keseluruhan postur RAPBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan publik.

Percepatan pembahasan tersebut diharapkan tidak mengurangi kualitas pengawasan dan ketelitian DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Sebab, RAPBD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan penggunaan keuangan daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Batam.

Banggar DPRD Kota Batam pun menargetkan seluruh materi pembahasan RAPBD 2027 segera dirampungkan untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Hum).

Continue Reading

Berita Lain