Connect with us

9info.co.id | BATAM – Polda Kepulauan Riau terus memperkuat upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya diwujudkan melalui Program Polisi Peduli Pengangguran yang berkolaborasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau.

Komitmen tersebut ditunjukkan Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., saat menghadiri penutupan Pelatihan Housekeeping SMK Go Global Batch I sekaligus pembukaan Pelatihan Teknis Waiter/Waitress Batch II di Auditorium Vitka, Politeknik Pariwisata Batam, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Polda Kepri dalam membantu masyarakat memperoleh keterampilan kerja dan memperluas kesempatan mendapatkan pekerjaan, termasuk peluang berkarier di luar negeri.

Program Polisi Peduli Pengangguran tersebut juga sejalan dengan Quick Wins Kapolri Program Nomor 1 tentang Ruang Publik Aman, yang menekankan pentingnya menciptakan keamanan dan ketertiban melalui langkah pencegahan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., Ketua Dewan Pembina Yayasan Vitka Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Dr. H. Dicky Wijaya, M.Si., serta Wali Kota Batam yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Ardiwinata.

Hadir pula Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi, S.I.K., M.H., Irwasda, para pejabat utama Polda Kepri, Wakapolres/ta jajaran, kepala sekolah, dosen, instruktur, serta peserta program SMK Go Global.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri mengapresiasi pelaksanaan program SMK Go Global yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya Polri membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja.

Menurutnya, persoalan pengangguran perlu ditangani sejak awal melalui pembinaan, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan sosial dan ekonomi yang tidak tertangani dapat berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Program Polisi Peduli Pengangguran ini memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semakin terbukanya kesempatan kerja dan berkurangnya angka pengangguran, diharapkan potensi gangguan kamtibmas juga dapat ditekan,” ujar Kapolda Kepri.

Kapolda juga memberikan apresiasi terhadap pola pelatihan BP3MI yang dilaksanakan berdasarkan job order atau permintaan tenaga kerja dari negara tujuan.

Melalui mekanisme tersebut, calon pekerja terlebih dahulu direkrut, diberikan pelatihan, mengikuti sertifikasi, dan dipersiapkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan sebelum diberangkatkan untuk bekerja.

Ia berharap tenaga kerja asal Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, mampu meningkatkan daya saing di sektor profesional dan internasional. Selain memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, para pekerja juga diharapkan mampu menjaga martabat serta nama baik bangsa di negara tujuan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri menyambut baik kolaborasi BP3MI bersama seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah konkret dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus menyiapkan tenaga kerja Kepulauan Riau yang kompeten, profesional, dan terlindungi secara hukum.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya serta terus meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan integritas agar mampu bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional.

Kepala BP3MI Kepri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peserta Pelatihan Housekeeping Batch I telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan dipersiapkan untuk bekerja ke Turki.

BP3MI Kepri juga mencatat telah memfasilitasi penempatan sebanyak 4.566 Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk 2.897 warga Kepulauan Riau. Capaian tersebut menunjukkan besarnya peluang penempatan tenaga kerja sekaligus pentingnya peningkatan kompetensi calon pekerja migran.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Vitka turut mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap peserta pelatihan tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kemampuan bahasa asing dan profesionalisme sebagai bekal menghadapi persaingan kerja internasional.

Dukungan terhadap program tersebut juga dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Salah seorang peserta, Dedi, mengaku bangga dan mengapresiasi kehadiran Kapolda Kepri dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, perhatian dan dukungan pimpinan kepolisian menjadi motivasi tersendiri bagi peserta untuk terus mengembangkan kemampuan serta mempersiapkan diri menghadapi peluang kerja di luar negeri.

Melalui kolaborasi dengan BP3MI, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, Polda Kepri berharap Program Polisi Peduli Pengangguran dapat terus berkembang sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Program ini tidak hanya diharapkan mampu membuka akses pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menekan potensi persoalan sosial yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah Kepulauan Riau.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa Layanan Kepolisian 110 tersedia selama 24 jam dan bebas pulsa. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan maupun menyampaikan pengaduan terkait permasalahan kepolisian. (Mat).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

Reses di Pancur Tower, Jimmi Siburian Tampung Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur hingga Bansos dan Kenakalan Remaja

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmi Siburian, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai keluhan warga. Kali ini, kegiatan reses digelar di kawasan Pancur Tower, RT 03/RW 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang, serta perangkat RT dan masyarakat setempat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan sosial, hingga persoalan kenakalan remaja.

Dalam dialog tersebut, warga RT 03 menyampaikan beberapa usulan prioritas, di antaranya renovasi Posyandu, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan Posyandu, semenisasi fasilitas umum (fasum), serta semenisasi jalan lingkungan.

Selain itu, Ketua RT 03, Tio Ananda Saragih, secara khusus meminta perhatian Jimmi Siburian terkait pembangunan tanggul atau batu miring pada saluran parit.

Menurutnya, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan air ketika musim hujan tiba, sehingga air tidak sampai masuk dan menggenangi permukiman warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jimmi Siburian menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengupayakan realisasi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan.

Ia menegaskan, setiap usulan harus didukung legalitas dan kelengkapan administrasi yang jelas agar proses pengajuan hingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan perjuangkan. Yang penting, legalitas serta administrasinya harus jelas agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Jimmi.

Tidak hanya persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan keresahan terkait kenakalan remaja, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan warga agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Kalau warga sudah siap, kita akan upayakan menghadirkan BNN untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perhatian terhadap Bansos Anak Disabilitas dan Stunting

Persoalan bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan keluhan terkait penanganan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas maupun anak dengan kondisi stunting.

Menanggapi keluhan itu, Camat Sei Beduk dan Lurah Duriangkang memberikan respons positif serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pendampingan.

Keduanya menyampaikan bahwa warga yang merasa proses penanganan atau pelayanan bantuan sosial berjalan lambat dapat langsung menghubungi pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memperoleh tindak lanjut.

Jimmi Siburian juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan persoalan tersebut kepadanya apabila mengalami kendala dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Ia meminta agar setiap persoalan yang dihadapi warga dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi bersama dengan instansi terkait.

Konsisten Turun Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sebagai politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Jimmi Siburian dikenal aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, khususnya di wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Nongsa.

Melalui kegiatan reses, ia berupaya menjadikan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai ruang untuk mengetahui kebutuhan, mendengar keluhan, sekaligus menginventarisasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Reses di Pancur Tower tersebut menjadi salah satu wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung kepada wakil rakyat.

Jimmi berharap komunikasi antara masyarakat, perangkat lingkungan, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan DPRD terus terjalin agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Baginya, penyerapan aspirasi bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. (Mat)

Continue Reading

Berita Lain