Connect with us
Gerak Lambat Pejabat, Perbaiki JALAN ‘KERAMAT’ di Dolok Silau 

Gerak Lambat Pejabat Perbaiki Jalan ‘KERAMAT’ di Kecamatan Dolok Silau 

More Videos

9Info.co.id | SIMALUNGUN – Kalau anda pernah menyusuri jalan Provinsi dari Saribudolok – Gunung Meriah, atau sebaliknya, anda akan menemukan jalan “KERAMAT” yang tak kunjung mendapat prioritas perbaikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kenapa disebut jalan “KERAMAT” ? Karena jalan rusak ini, yang membentang hanya sepanjang lebih kurang 5 Kilometer saja, tak pernah mendapat polesan perbaikan. Ia bagaikan dikeramatkan oleh pihak dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, untuk tidak diperbaiki. Sudah puluhan tahun lamanya, kondisi jalan yang membentang dari dusun Panribuan Jahean hingga Desa Saranpadang, yang menjadi ibukota kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang itu, menganga seakan siap sedia menerima korban berjatuhan.

Hampir setiap hari, ada saja pengemudi sepeda motor yang terjatuh disepanjang jalan rusak parah itu, baik penduduk sekitar, maupun para pelintas yang mau berkunjung ke Danau Toba, atau sekedar memotong jalan menuju kota Medan.

Uniknya, jalan ini juga pantas disebut jalan KERAMAT, karena jalan setelahnya (dari dusun Paribuan Jahean – menuju Saribudolok) malah sering mendapatkan sentuhan pengaspalan.

Entah apa yang menjadi dasar pemikiran para dinas terkait, sehingga jalan yang panjangnya hanya sepelemparan batu ini, tak kunjung diperbaiki.

Sangkin KERAMAT-nya, jika anda melalui jalan tersebut menggunakan kendaraan roda empat, maka kecepatan maksimum yang bisa anda capai hanya 10Km/Jam. Yang artinya, untuk melalui jalan sepanjang 5 Km itu saja, anda butuh waktu lebih dari setengah jam.

Lalu, meski itu merupakan jalan Provinsi yang notabene menjadi tanggungjawab Pemprovsu dalam penangannya, sudah sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Simalungan untuk “jemput bola” mengingatkan Dinas PUPR agar segera memperbaiki jalan dari Paribuan Jahean – Saranpadang itu? Bukankah jika jalan itu mulus, wajah Kabupaten Simalungun juga yang terlihat mulus karena daerah jalan rusak itu tepat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang?

Padahal, daerah Dolok Silau adalah daerah pertanian produktif, karena merupakan daerah penghasil sayur mayur dan buah jeruk yang terkenal hingga ke pulau jawa sana. Jika jalannya bagus, bukankah akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat? Belum lagi, jalan provinsi itu merupakan kalan alternatif penghubung kota Medan menuju Danau Toba yang menjadi destinasi wisata skala prioritas pemerintah pusat.

Dengan kondisi jalan hancur lebur sepanjang 5 Km ini saja pun, setiap weekend, ratusan kendaraan melintas dari jalan tersebut menuju daerah wisata danau toba, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menjajakan hasil perkebunan dan pertaniannya disepanjang jalan. Tapi karena kondisi jalan rusak, para pelintas enggan berhenti, karena memilih lebih fokus menghindari lubang yang menganga, ketimbang lirik sini dan sana.

Masyarakat curiga, Pemkab Simalungun sebagai pemilik secara administratif daerah tersebut, tidak berani berbuat banyak, karena masih banyaknya jalan rusak di Simalungun ini.

Kalau kondisi ini terus dibiarkan, lama kelamaan jalan tersebut akan diolah oleh masyarakat menjadi lahan pertanian saja. Toh, kondisinya sudah benar-benar memprihatinkan, lama-lama menjadi jalan KERAMAT dalam artian yang sebenarnya.

Apakah harus, masyarakat yang turun tangan langsung ke Istana Negara, meminta bantuan pemerintah pusat, yang mempertegas impotensi kepemimpinan daerah provinsi dan kabupaten simalungun dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, seperti yang dilakukan masyarakat Liang Melas Datas, di Kabupaten Karo sana?

Keberadaan jalan rusak sepanjang 5 Km itu, jelas menunjukkan gerak lambat para pejabat dalam melayani masyarakatnya (DN).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

29 Titik Banjir di Batam Telah Ditangani, Li Claudia Pastikan Infrastruktur Terus Dibenahi

9info.co.id | BATAM – Sebanyak 29 titik banjir di Kota Batam telah ditangani melalui berbagai upaya perbaikan infrastruktur, baik secara langsung oleh BP Batam maupun melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam.

Penanganan tersebut terus dievaluasi untuk memastikan infrastruktur yang dibangun maupun diperbaiki benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Hal itu terlihat dari langkah Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra yang kembali turun langsung meninjau sejumlah titik infrastruktur pada Selasa (25/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Li Claudia melihat kondisi Drainase Jalan S. Parman, Piayu; Drainase depan RS Graha Hermine, Batu Aji; Drainase Spillway, Muka Kuning; serta rencana pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Simpang Pollux–Simpang Telkom.

Pada tiga titik drainase, Li Claudia mengecek kondisi saluran dan progres penanganannya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan upaya pembenahan drainase berjalan sesuai kondisi kawasan serta mendukung pengendalian banjir. Sementara pada ruas Simpang Pollux–Simpang Telkom, ia melihat kebutuhan penerangan sebagai bagian dari rencana pemasangan PJU untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Infrastruktur seperti drainase maupun penerangan jalan memiliki manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga perlu kita perhatikan dan evaluasi sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing lokasi,” kata Li Claudia.

Upaya evaluasi kemudian dilanjutkan pada Kamis (27/8/2026). Bersama Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto dan jajaran, Li Claudia meninjau dua lokasi drainase di Kelurahan Belian, yakni Drainase Jalan Tengku Sulung depan Perumahan Odessa serta Drainase Jalan Hang Tuah Taman Raya Tahap 4 depan SMP Negeri 28 Batam.

Di dua lokasi tersebut, peninjauan difokuskan pada hambatan aliran air akibat penumpukan material yang berpotensi memicu banjir. Tim juga melihat kebutuhan perbaikan fungsi drainase serta akses jalan inspeksi di sekitar saluran.

Li Claudia menegaskan, pembenahan infrastruktur harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kondisi drainase tidak hanya membutuhkan penanganan teknis, tetapi juga dukungan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Pembenahan infrastruktur yang kita lakukan harus berorientasi pada kenyamanan aktivitas harian warga. Di saat yang sama, peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan agar fungsi drainase tetap optimal,” ujar Li Claudia.

Sementara itu, Mouris Limanto mengatakan evaluasi kondisi lapangan akan terus dilakukan agar penanganan yang disiapkan sesuai dengan kondisi aktual masing-masing kawasan.

“Tim teknis kami akan terus melakukan evaluasi berkala di lapangan agar formulasi penanganan tepat sasaran sesuai kondisi aktual,” kata Mouris.

Salah satu hasil penanganan yang telah dirasakan masyarakat berada di kawasan Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mal. Melalui skema proyek multiyears 2026-2027, BP Batam melakukan peningkatan saluran drainase di kawasan tersebut. Setelah penanganan dilakukan, genangan yang sebelumnya kerap terjadi saat hujan kini sudah tidak lagi dirasakan masyarakat.

Capaian penanganan 25 titik banjir tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam dalam membenahi infrastruktur dasar. Pemantauan lapangan juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan baru sekaligus memastikan infrastruktur yang telah ditangani dapat berfungsi secara optimal. (DN).

Continue Reading

Berita Lain

Exit mobile version