Gerak Lambat Pejabat, Perbaiki JALAN ‘KERAMAT’ di Dolok Silau

Gerak Lambat Pejabat Perbaiki Jalan ‘KERAMAT’ di Kecamatan Dolok Silau

9Info.co.id | SIMALUNGUN – Kalau anda pernah menyusuri jalan Provinsi dari Saribudolok – Gunung Meriah, atau sebaliknya, anda akan menemukan jalan “KERAMAT” yang tak kunjung mendapat prioritas perbaikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kenapa disebut jalan “KERAMAT” ? Karena jalan rusak ini, yang membentang hanya sepanjang lebih kurang 5 Kilometer saja, tak pernah mendapat polesan perbaikan. Ia bagaikan dikeramatkan oleh pihak dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, untuk tidak diperbaiki. Sudah puluhan tahun lamanya, kondisi jalan yang membentang dari dusun Panribuan Jahean hingga Desa Saranpadang, yang menjadi ibukota kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang itu, menganga seakan siap sedia menerima korban berjatuhan.

Hampir setiap hari, ada saja pengemudi sepeda motor yang terjatuh disepanjang jalan rusak parah itu, baik penduduk sekitar, maupun para pelintas yang mau berkunjung ke Danau Toba, atau sekedar memotong jalan menuju kota Medan.

Uniknya, jalan ini juga pantas disebut jalan KERAMAT, karena jalan setelahnya (dari dusun Paribuan Jahean – menuju Saribudolok) malah sering mendapatkan sentuhan pengaspalan.

Entah apa yang menjadi dasar pemikiran para dinas terkait, sehingga jalan yang panjangnya hanya sepelemparan batu ini, tak kunjung diperbaiki.

Sangkin KERAMAT-nya, jika anda melalui jalan tersebut menggunakan kendaraan roda empat, maka kecepatan maksimum yang bisa anda capai hanya 10Km/Jam. Yang artinya, untuk melalui jalan sepanjang 5 Km itu saja, anda butuh waktu lebih dari setengah jam.

Lalu, meski itu merupakan jalan Provinsi yang notabene menjadi tanggungjawab Pemprovsu dalam penangannya, sudah sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Simalungan untuk “jemput bola” mengingatkan Dinas PUPR agar segera memperbaiki jalan dari Paribuan Jahean – Saranpadang itu? Bukankah jika jalan itu mulus, wajah Kabupaten Simalungun juga yang terlihat mulus karena daerah jalan rusak itu tepat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang?

Padahal, daerah Dolok Silau adalah daerah pertanian produktif, karena merupakan daerah penghasil sayur mayur dan buah jeruk yang terkenal hingga ke pulau jawa sana. Jika jalannya bagus, bukankah akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat? Belum lagi, jalan provinsi itu merupakan kalan alternatif penghubung kota Medan menuju Danau Toba yang menjadi destinasi wisata skala prioritas pemerintah pusat.

Dengan kondisi jalan hancur lebur sepanjang 5 Km ini saja pun, setiap weekend, ratusan kendaraan melintas dari jalan tersebut menuju daerah wisata danau toba, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menjajakan hasil perkebunan dan pertaniannya disepanjang jalan. Tapi karena kondisi jalan rusak, para pelintas enggan berhenti, karena memilih lebih fokus menghindari lubang yang menganga, ketimbang lirik sini dan sana.

Masyarakat curiga, Pemkab Simalungun sebagai pemilik secara administratif daerah tersebut, tidak berani berbuat banyak, karena masih banyaknya jalan rusak di Simalungun ini.

Kalau kondisi ini terus dibiarkan, lama kelamaan jalan tersebut akan diolah oleh masyarakat menjadi lahan pertanian saja. Toh, kondisinya sudah benar-benar memprihatinkan, lama-lama menjadi jalan KERAMAT dalam artian yang sebenarnya.

Apakah harus, masyarakat yang turun tangan langsung ke Istana Negara, meminta bantuan pemerintah pusat, yang mempertegas impotensi kepemimpinan daerah provinsi dan kabupaten simalungun dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, seperti yang dilakukan masyarakat Liang Melas Datas, di Kabupaten Karo sana?

Keberadaan jalan rusak sepanjang 5 Km itu, jelas menunjukkan gerak lambat para pejabat dalam melayani masyarakatnya (DN).

Pembaca : 540

Related Topics:Jalan Rusak PEMKAB SIMALUNGUN Simalungun

Up Next

Jefriddin Hamid, Finalis Duta Wisata Batam harus Kuasai Tradisi dan Budaya Melayu

Don't Miss

Sport Tourism Menggeliat, Batam Golf Beyond Tournament Bakal Diikuti 300 Atlet Mancanegara

Click to comment

Batam

Bukan Membatasi Kritik, Li Claudia Dorong Komunikasi Terbuka dengan Media

9info.co.id | BATAM – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang semakin sehat, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah dan insan pers.

Menurutnya, hubungan yang baik dengan media merupakan bagian penting dalam memastikan informasi mengenai pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh.

Hal tersebut sejalan dengan semangat yang terus didorong Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pemimpin redaksi serta insan media di Batam.

Ariastuty mengatakan, silaturahmi tidak semata-mata berbicara mengenai pemberitaan, tetapi menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, memahami tantangan masing-masing di era digital, sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka.

Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa upaya Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, membangun silaturahmi dengan insan pers merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi antara pemerintah dan media.

Menurut Ariastuty, hubungan yang semakin dekat dan terbuka akan memberikan ruang bagi pemerintah maupun media untuk saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memahami persoalan dari perspektif masing-masing.

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami.” Ungkap Tuty.

Ariastuty mengatakan, pemerintah sangat menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kritik, menurutnya, merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

Namun, ia berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.” Kata Tuty.

Menurut Ariastuty, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai kepada media. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan insan pers menjadi penting agar berbagai informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan Batam dapat disampaikan secara lebih lengkap.

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi.” Katanya.

Ia menilai, silaturahmi yang ingin dibangun Li Claudia dengan media merupakan kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih cair. Media tidak hanya hadir ketika terdapat persoalan, sementara pemerintah tidak hanya berkomunikasi ketika membutuhkan publikasi.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama.” Lanjut Tuty.

Ariastuty menegaskan, kemitraan dengan media tidak berarti pemerintah mengharapkan pemberitaan yang selalu positif. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan media yang tetap independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah.” Pungkas Tuty.

Bagi Ariastuty, tujuan akhirnya bukan sekadar membangun hubungan baik antara pemerintah dan media, tetapi menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, di mana kritik dapat disampaikan secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, dan masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari komunikasi yang berkualitas. (Tim).

Pembaca : 4