Ketua DPD KNPI Kepri Teddy Nuh menerima bendera Pataka
9info.co.id – Ketua Umum DPP KNPI M Ryano Panjaitan melantik pengurus DPD KNPI Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Ryano mengajak KNPI Kepri menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyongsong pembangunan nasional.
“Kita harus terus melakukan kegiatan untuk menyongsong Indonesia Emas dengan cara mentransformasikan diri kita sebagai aktivis menjadi lebih aktual membangun bangsa. Untuk wilayah Kepri, kami mempercayakan hal ini kepada ketua DPD KNPI Kepri, M Teddy Nuh,” kata Ryano di Swiss-Belhotel, Harbour Bay Batam, Sabtu, 23 Juli 2022.
Disampaikan Ryano, saat ini pemuda harus melakukan pengembangan implementasi dari visi activistpreneur. Program activistpreneur dapat menjadi kekuatan besar bagi generasi muda dalam menyongsong Indonesia emas nantinya. Caranya dengan mentransformasikan diri sebagai aktivis yang lebih aktual untuk membangun bangsa.
“Program tersebut diharapkan melahirkan para aktivis muda yang bermoral, berintelektual, mandiri secara ekonomi, kreatif dan disiplin. Jika hal ini dikombinasikan, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Kalau pemuda kita semua begini, percayalah, pada tahun 2045 kita akan betul-betul jaya,” tegasnya.
Ketua DPD KNPI Kepri, M Teddy Nuh usai dilantik mengaku menjadi pengurus DPD KNPI merupakan amanah yang besar. Tugas kedepan dia bersama jajaran pengurus lainnya adalah bagaimana terus melakukan pemberdayaan pemuda di tanah Melayu ini.
“Program activispreneur yang digagas oleh DPP itu sangat bagus dan kami di daerah sambut baik itu. Kedepan pemuda harus produktif mengembangkan potensinya, kita ingin pemuda tidak lagi berpangku tangan, tapi bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain,” kata Teddy Nuh.
Disebutkan Teddy, ke depan pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder. KNPI Kepri juga akan melakukan kerja organisasi kepemudaan dan juga akan merestrukturisasi kepengurusan KNPI di wilayah Kabupaten dan kota yang ada di Kepri.
“Pada acara pelantikan ini kami jugan mengundang para pelaku UMKM dan menampilkan produknya, karena kita ingin para pemuda yang ada di Kepri tidak hanya aktif saja, namun juga harus mampu secara kemandirian. Kami juga terbuka untuk semua OKP yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, saat ini berbagai lompatan dan pembangunan sedang dan akan dilakukan di Batam. Sebagai penerus bangsa, maka pemuda diharapkan dapat memanfaatkan momentum itu.
“Visi aktivis preneur itu sangat bagus dan ini kesempatan untuk para pemuda, dengan kemajuan pembangunan Batam saat ini, pemuda jangan hanya jadi penonton. Pemuda yang ada di Kota Batam harus mendapat manfaat dari pembangunan ini,” imbuhnya.
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Riau (Kepri) periode 2022-2025 dilantik. Pelantikan tersebut bersamaan dengan HUT KNPI ke-49, Sabtu (23/7/2022) di Swiss-Belhotel, Harbour Bay Batam.
KNPI Kepri yang dinahkodai oleh M Teddy Nuh tersebut dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan dan dihadiri oleh Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh sejumlah Waketum dan jajaran DPP KNPI, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Rizki Faisal, sejumlah OPD dan para ketua dan pengurus OKP yang ada di Provisi Kepri. (lsm)
Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut
9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)