Presiden Akui Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Kelapa Kota Cilegon, Banten Cukup Tinggi

9info.co.id – Presiden Joko Widodo terus memantau harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di seluruh daerah. Kali ini dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Selasa (11/4/2023) datangi Pasar Kelapa, Kota Cilegon.

Kehadiran presiden selain mengecek harga-harga kebutuhan pokok, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi sejumlah pedagang di sana.

Menurut Presiden, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kelapa cukup tinggi, jika dibandingkan dengan harga di sejumlah pasar di daerah lain. Perbedaan harga tersebut disebabkan proses pendistribusian barang yang masih belum berjalan dengan baik.

“Untuk bawang merah yang kemarin di Boyolali 26 ribu, disini 35 (ribu). Kemudian bawang putih juga 40 ribu. Jadi memang tiap daerah berbeda-beda, tetapi ini menunjukkan bahwa distribusinya masih belum baik,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Meski harga sejumlah kebutuhan pokok cukup tinggi, ia memastikan bahwa ketersediaan kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah masih terkendali. Namun, Presiden tetap berharap terjadi kestabilan harga kebutuhan pokok di setiap daerah di Tanah Air.

“Kalau stok enggak ada masalah. Tapi yang paling penting kita ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan atau turun. Itu yang kita harapkan,” ucapnya.

Presiden pun meyakini pemerintah daerah akan melakukan berbagai cara menjaga kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah masing-masing. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

“Ya, pemerintah daerah tahu, lah apa yang harus dilakukan untuk menjaga inflasi harus diintervensi seperti apa, tahu semuanya,” tutur presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Pasar Kelapa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, dan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian. (Int)

Pembaca : 525

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

Pembaca : 51