9info.co.id | BATAM – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam menggelar Sarasehan Penguatan Organisasi Kadin Kota Batam di Lantai 2 Kantor Graha Kadin Kita Batam, Jalan Engku Putri Blok A, Batam Centre, Sabtu (20/12/2025).
‎
‎Kegiatan ini dihadiri pimpinan media cetak, elektronik, dan media online Kota Batam, serta influencer, vlogger, TikToker, dan YouTuber. Selain itu, hadir pula para pelaku usaha, pimpinan asosiasi, organisasi, dan himpunan dunia usaha di Kota Batam.
‎
‎Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, yang diwakili oleh James M. Simaremare karena ketua Jadi Rajagukguk masih berada di Thailand, menyampaikan bahwa sarasehan ini digelar sebagai ajang silaturahmi menjelang akhir tahun sekaligus diskusi santai membahas isu-isu strategis dan dinamika terkini di Kota Batam.
‎
‎“Setiap akhir tahun Kadin Kota Batam biasanya melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun melihat situasi saat ini, kami memilih menggelar sarasehan sebagai forum komunikasi dan klarifikasi organisasi,” ujar James.
‎
‎Tegaskan Kadin Batam Tetap Satu dan Sah
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, James menegaskan bahwa Dewan Pengurus Kadin Kota Batam hasil Musyawarah Kota (Mukota) VII masih sah, aktif, dan berkantor di Graha Kadin Batam. Ia membantah isu yang berkembang seolah-olah terdapat dua kepengurusan Kadin di Kota Batam.
‎
‎“Kami perlu meluruskan informasi ke publik. Kadin Batam tidak ada dua. Pengurus hasil Mukota VII masih aktif bekerja, melayani anggota, dan menjalankan fungsi organisasi sesuai aturan,” tegasnya.
‎
‎James menyebut, pihaknya mengetahui adanya kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh sekelompok pihak lain di Planet Holiday pada 5 Desember 2025 tanpa sepengetahuan pengurus Kadin yang sah. Menurutnya, kegiatan tersebut bersifat ilegal karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
‎
‎Rujukan Hukum dan Langkah Tegas

 
‎Ia menegaskan, Kadin merupakan organisasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, serta Keputusan Presiden dan hasil Munas Kadin 2022, bukan berdasarkan akta notaris.
‎
‎“Kami tidak mempertahankan kepengurusan secara semena-mena. Siapa pun bisa menjadi Ketua Kadin sepanjang mengikuti aturan, AD/ART, dan mekanisme organisasi yang sah,” jelas James.
‎
‎Sebagai bentuk penegakan hukum dan konstitusi organisasi, Kadin Kota Batam telah melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) ke Polda Kepulauan Riau, serta melayangkan somasi kepada Kadin Indonesia dan Kadin Kepri terkait kebijakan dan SK yang dinilai menimbulkan polemik.
‎
‎Ketua Steering Committee (SC) Mukota VIII versi Kadin Kota Batam juga menegaskan bahwa Mukota VIII yang diselenggarakan oleh pihak lain dinyatakan ilegal, karena tidak melibatkan pengurus Kadin Kota Batam yang masih aktif dan sah.
‎
‎Dukungan Pengurus dan Tokoh Organisasi
‎
‎Sejumlah pengurus dan tokoh Kadin turut menyampaikan sikap dalam sarasehan tersebut, di antaranya Dr. Fandi Iod (Wakil Ketua Kadin sekaligus Ketua Umum APEKNAS Indonesia), Herman Simbolon (Dewan Pengupahan Kota Batam mewakili Kadin), Dwi Eko (Wakil Ketua di LKS Tripartit), Rusmini Simorangkir (Wakil Ketua), Budi Sudarmawan (Wakil Ketua Kadin), serta Suprapto (Wakil Ketua Bidang Transportasi Laut).
‎
‎Rusmini Simorangkir menegaskan bahwa seluruh tahapan musyawarah Kadin, mulai dari Munas, Musprov, hingga Mukota, harus mengacu pada UU dan AD/ART. Ia menyoroti ketentuan dalam lampiran Keppres dan AD/ART yang mengatur batas waktu serta konsekuensi apabila Musprov tidak dilaksanakan.
‎
‎“Jika tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka kepengurusan seharusnya diberhentikan, bukan diperpanjang. Kami menjalankan musyawarah sesuai konstitusi organisasi,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Budi Sudarmawan menegaskan bahwa pengurus hasil Mukota VII taat aturan dan taat konstitusi, serta menolak segala bentuk kepengurusan yang tidak memiliki legitimasi hukum.
‎
‎“Kami berpihak pada konstitusi dan aturan organisasi. Kadin Batam yang sah adalah pengurus hasil Mukota VII,” pungkasnya.
‎
‎Kadin Kota Batam berharap masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak terpengaruh oleh kegiatan organisasi yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dan AD/ART Kadin. (RP)