Connect with us

9info.co.id – Guna untuk menekan angka stunting, khususnya di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumut, Ketua Komisi II DPRD Simalungun Maraden Sinaga bekerjasama dengan pihak kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parapat melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting bagi ibu hamil (bumil), Selasa (28/6/2022).

Kegiatan Sosialisasi itu berlangsung di Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Bebas Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang dihadiri 60 orang ibu hamil di kecamatan tersebut.

Selama berlangsungnya kegiatan sosialisais, para peserta diberikan pemaparan tentang pentingnya pengenalan dan pencegahan Stunting pada usia dini kehamilan oleh nara sumber dari RSUD Parapat, yaitu dokter spealis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) atau dikenal sebagai dokter kandungan khusus kesehatan reproduksi wanita, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause.

Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi Ibu hamil di Pemkab Simalungun.

Camat Girsang Sipangan Bolon Maruwandy Yosua Simaibang berharap kepada peserta agar mengikuti kegiatan yang diprakarsai Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan (Maraden Sinaga) dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh.

“Kami dari kecamatan sangat mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk menekan angka Stunting, khususnya di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ini,”kata Maruwandi

Tampak juga hadir dalam kegiatan itu antara lain Forkompimca Girsang Sipangan Bolon, Direktur RSUD Parapat, Kepala Puskesmas, Kordinator BKKBN dan nara sumber.(Sim)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.

Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.

“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.

Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.

Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.

“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.

“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.

Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain